Perlahan dibawah Orde Baru (Orba), Indonesia memasuki era keterbukaan terhadap modal Internasional. UU Penanaman Modal Asing (PMA) dengan mudah diundangkan oleh Soeharto pada tahun 1967. Mulailah aliran dana luar negeri diinvestasikan di Papua. PT.Freeport berdiri, mengeruk kekayaan alam Papua, dan berbagai macam perusahaan nasional maupun asing lainnya. Lembaga-lembaga Internasional (seperti IMF dan Bank Dunia) yang dikendalikan para pemilik modal besar Amerika Serikat dan sekutunya mulai mengatur ekonomi Indonesia dalam sebuah kerangka ekonomi liberal “pembangunanisme”. Papua memasuki era baru, neo-kolonialisme ( Penjajahan baru di bidang ekonomi ) dengan kepanjangan tangannya Orde baru.
Bersama kekuatan militer, Orde Baru mengambil alih semua perusahaan-perusahaan asing di Papua ke tangan militer dan pengusaha-pengusaha dari birokrasi. – hak erfpacht (Guna Usaha) perusahaan dialihkan ke militer, perkebunan milik negara, militer, dan swasta di kontrol oleh jaringan keluarga Soeharto. Sekarang Papua telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem perekonomian modal internasional yang tetap dipertahankan hingga massa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Kepentingan modal internasional dan militer (TNI/POLRI) dapat terlihat dengan sejak Freeport mulai beroperasi di wilayah Timika Papua, masyarakat adat dan buruh sering diintimidasi bahkan nyawa menjadi taruhan dalam konspirasi jahat yang tidak pernah di usut tuntas. Saat buruh freeport melakukan mogok kerja disinilah secara transparan kekuatan militer digunakan untuk memprovokasi, intimidasi bahkan melakukan penembakan terhadap rakyatnya sendiri sehingga menelan korban jiwa. Peristiwa penembakan misterius pada tanggal 21 oktober 2011 terhadap di mile 40 terhadap 2 pendulang lokal dan satu karyawan PT freeport menjadi tanda tanya yang tidak terungkap, peristiwa seperti ini pernah terjadi sebelumnya.
Semua kondisi tersebut diatas menggambarkan peran militer sangat vital dalam mengamankan semua aset modal internasional dengan mengintimidasi dan menutup semua ruang demokrasi bagi aktivitas kehidupan masyarakat adat papua. Otonomi Khusus yang diharapkan dapat mengatur semua kebijakan pemerintahan Pusat dan daerah ternyata hanya sebatas undang-undang yang tidak memiliki solusi yang jelas dan tegas.
Situasi ini menjadikan Rakyat Papua mulai menemukan bentuk perlawanan-perlawanan baru yang lebih bermartabat baik melalui aksi-aksi Damai di jalan maupun konsolidasi kongres Rakyat 3 seperti yang terjadi pada tanggal 16-19 oktober 2011 di jayapura. Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dimuka umum yang diatur dalam undang-undang dasar 1945 ternyata hanya menjadi kata-kata mutiara yang kosong terbukti dengan menggunakan kekuatan gabungan TNI/POLRI melakukan tindakan brutal dengan menyerang dan menembak serta menganiaya Rakyat Papua yang di arena lokasi kongres, mengakibatkan 6 orang tewas, puluhan mengalami luka-luka dan ratusan orang di tangkap dan di intimidasi. Pola kekerasan ini menunjukka watak dan kebijakan pemerintah Pusat sama sekali tidak mengalami perubahan bahkan tindakan kekerasan militer yang di lakukan lebih terstruktur dengan pola yang lebih rapi.
Peristiwa demi peristiwa kekerasan militer di Papua menggambarkan ketidakseriusan dan merupakan pembiaran yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyat sipil di Papua.