Paschallist Blog

Masyarakat Papua di Jakarta menolak kehadiran UP4B

2012-01-24T11:22:00.000-08:00

Masyarakat Papua di Jakarta menolak kehadiran UP4B (Unit Percepatan Pembagunan Papua dan Papua Barat) di Papua karena dinilai akan menambah masalah. Mereka menilai masalah di Papua adalah persolan sejarah dan status politik, bukan kesehjateraan. Penolakan terhadap UP4B itu terlihat selasa 24/01 saat DISKUSI PUBLIK DPP KNPI, " Pemberdayaan Pengusaha Muda Papua dan UP4B” di Gedung KNPI Pusat, Jl. HR Rasuna Said Kuningan,Jakarta. Diskusi ini menghadirkan Nara sumber :Menko Perekonomian RI, Ir. Hatta Rajasa (Keynote speaker), Menkopolhukam RI Djoko Suyanto, serta Kepala UP4B Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, dan Ketua Umum DPP KNPI Bung Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Wakil ketua Komisi V DPR RI H. Muhidin M. Said, Ketua Forum Kerjasama Mahasiswa Pelajar & Masyarakat Papua Se-Indonesia. Dan dimoderatori oleh : HM. Dian Assafri, SH., MH. Diskusi ini diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Infrastruktur DPP KNPI Arnold Udam dan Ketua. HM. Dian Assafri, SH., MH. Wasekjen.
Disela-sela diskusi ini beberapa orang mahasiswa Papua menyerukan agar UP4B segera diberhentikan. Beberapa saat lalu juga pernyataan serupa dikeluarkan oleh salah seorang anggota DPR Papua.Berbagai elemen rakyar, LSM, maupun para aktifis kemanusiaan menilai UP4B adalah bentuk kegagalan Indonesia membangun Papua.

Review Kasus: Penembakan Oktovianus makai (2005)

2012-01-22T20:27:00.000-08:00

Polisi belum menetapkan siapa penembak oktovianus makai yang telah menjadi cacat karena menuntut perusahaan bayar hak atas hutan yang di kuasai perusahan
Oktovianus makai di tembak tanggal 27 januri 2005 saat kelompok masyarakat
Sukikai selatan di mimika barat jauh menuntut hak dari hutan yang di kuasai oleh PT.INTI OPTIMA II yang masuk sejak tahun 1986 tanpa ijin. Hingga hari ini polisi belum menetapakn siapa pelaku penembakan ini.

DAKWAN FORKORUS YABOISEMBUT DKK BUKTI PEMERINTAH INDONESIA TIDAK MAMPU URUS ORANG PAPUA

2012-01-22T08:44:00.000-08:00

Forkorus Yaboisembut, S.Pd yang sudah didaulat dan dipilih sebagai Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat [NRFPB] pada Kongres Rakyat Papua [KRP] III 19 Oktober 2011 yang lalu pada Senin depan [30/01] bersama keempat rekannya, yaitu Edison Waromi [Perdama Menteri NRFPB], Selpius Bobii [Ketua Panitia Pelaksanan KRP III], August Makbrawen Sananay Kraar,S.Pd serta Dominikus Sorabut akan dihadapkan pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jayapura.
Mereka dituduh atau didakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor : PDM 457/JPR/Ep/2/12/2011 tanggal 16 Januari 2011 dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan mereka pada terdakwa tersebut diatur dan daincam pidana dalam pasal 106 KUHPidana juncto Pasal 44 ayat [1] ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUH Pidana juncto pasal 53 ayat [1] KUH Pidana.
Pasal 106 KUH Pidana selengkapnya berbunyi : "Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama dua puluh tahun". Sedangkan pasal 55 ayat [1] ke-1 KUH Pidana merupakan pasal yang menunjukkan bahwa tuduhan perbuata pidana yang dilakukan para terdakwa ini adalah dilakukan secara bersam-sama. Dimana ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan dan ada yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut. Sementara pasal 53 ayat [1] KUH Pidana diletakkkan did alam surat dakwaan karena mungkin Jaksa masih ragu apakah perbuatan pidana yang dilakukan Forkorus Yaboisembut, dkk ini sudah selesai ataukah masih merupakan Percobaan melakunan tindak pidana menurut KUH Pidana tersebut.
Setelah mengetahui bahwa Fokorus Yaboisembut, dkk akan disidangkan dengan dakwaan seperti itu di Pengadilan Negeri Jayapura, maka sebagai Advokat Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua saya menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sekali lagi menunjukkan kepada semua Orang Papua dan Masyarakat Internasional bahwa Pemerintah Indonesia Tidak Mampu Mengurus Orang Papua dan Tanah Leluhurnya ini sejak 1 Mei 1963 hingga saat ini.
Kenapa demikian ? Karena ada 3 [tiga] alasan, yaitu :
Pertama, sebenarnya jika dilihat dari awalnya, Selpius Bobii sebagai Ketua Panitia Pelaksana bersama masyarakat Papua sudah memberitahukan tentang rencana penyelenggaraan KRP III ini kepada Presiden RI DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, dan tidak pernah ada pernyataan negara untuk melarang hal itu. Bahkan justru aparat keamanan di Jayapura diturunkan dalam jumlah cukup besar untuk mengkawal kegiatan tersebut.
Kedua, Pada hari pertama sewaktu terjadi pentas tari dari Grup Sampari Pimpinan Noak Baransano yang mementaskan tarian dan salah satu penarinya melambai-lambaikan selembar Bendera Bintang Pagi [The Morning Star] dan disertai aplaus dan tepuk tangan dari Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi dan lainnya dalam acara pembukaan, kenapa Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setyawan, SIK dan jajarannya tidak mengambil tindakan sesuai prosedur hukum? Seharusnya Selpius Bobi, Forkorus, dan juga Noak Baransano dipanggil waktu itu [16/10/2011] dan dimintai keterangnnya dan jika terdapat bukti melanggar hukum maka ditindak.
Ketiga, tindakan penyerangan yang dilakukan oleh aparat gabungan keamanan waktu itu [19/10/2011] terhadap massa yang masih berada di lapangan Zacheus Missi Katolik - Padang Bulan - Abepura, sehrausnya tidak perlu terjadi dan terkesan sangat berlebihan dan nampak merupakan bentuk tindakan arogansi dan kehendak pribadi AKBP Imam Setyawan,SIK selaku Kapolresta Jayapura waktu itu yang seperti mencari popularitas bahwa dia bisa menindak orang-orang yang dituduhnya separatis secara sempit belaka.
Menurut saya selaku salah satu Pejabat Penegak Hukum di daerah ini bahwa sangat baik dan terhormat, jika keeesokan harinya atau hari itu juga Polisi mengirimkan surat panggilan kepada Selpius Bobi, Forkorus Yaboisembut dan juga Edison Waromi untuk menghadap sebagai saksi dan atau tersangka untuk diperiksa dengan tuduhan telah diduga melakukan tindak pidana Makara berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia. Sehingga dapat dihindari adanya penggunaan anasir kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan secara langsung mendapat sorotan bahkan cibiran masyarakat Internasional dan juga Orang Papua bahwa pemerintah Indonesia dan institusi keamanannya hanya "jago pakai kekerasan" tapi tidak bisa memakai otak dan akalnya untuk mengelola sebuah persoalan sosial-politik yang terjadi dan berupaya secara intelek mencari solusi yang terbaik terhadap masalah tersebut bersama pemerintah daerah terutama dan semua komponen masyarakat sipil, termasuk kelompok-kelompok perjuangan Papua Merdeka di atas Tanah ini yang sudah seringkali dikenal dan diketahui bahkan sudah saling berkomunikasi secara baik selama ini.
Selain itu, sangat ironis dan memalukan Negara dan Bangsa ini, bahwa pelaku-pelaku kejahatan negara atau kejahatan kemanusiaan seperti AKBP Imam Setyawan,SIK cuma dihukum dengan hukuman disiplin secara internal dalam korps kepolisian dan tidak dipidana sebagai pelaku kejahatan HAM Berat menurut Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Menurut saya, Komnas HAM Papua tapi juga terutama NGO HAM di Tanah Papua perlu segera menggunakan mekanisme hukum internasional yang ada untuk melaporkan AKBP Imam Setyawan, SIK dan juga Dandim 1702 Jayapura serta Komandan Brimob Polda Papua sebagai Pelaku Kejahatan Kemanusiaan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag-Kerajaan Belanda untuk ditetapkan sebagai Penjahat Kemanusiaan dan setiap saat bisa ditangkap dan diadili disana. Khusus bagai AKBP Imam Setyawan,SIK dia sudah dua kali terlibat melakukan kejahatan kemanusiaan, pertama dia merobek perut dari Yawan Wayeni dengan bayonet setelah tertangkap karena dituduh terlibat tindak pidana makar semasa Imam menjawab Kapolres Yapen dan kedua dia menjadi otak pelaku penyerangan warga sipil pasaca KRP III yang menewaskan 6 [enam] warga sipil dan ratusan lainnya luka bahkan ada yang hilang.
Saya memandang bahwa tindakan AKBP Imam Setyawan, SIK dan jajarannya dan tindakan hukum yang dialaminya menunjukkan jelas-jelas kepada dunia bahwa IMPUNITAS tetap berlangsung di Negara Hukum Republik Indonesia dan khusus di Papua dengan menggunakan label separatis dan makar, aparat keamanan negara bisa bertindak sewenang-wenang dan sistematis membunuh secara biadab rakyatnya sendiri dan kemudian tidak dihukum sesuai aturan dan mekanisme hukum nasional yang sudah ada dan berlaku.

Demikian komentar !!!
Peace,

Yan Christian Warinussy, SH
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PERADIN/Korwil DPP PERADIN di Papua Barat/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award tahun 2005 dari Canada.

Sejarah: Konspirasi Amerika dan Indonesia atas Papua

2012-01-20T06:19:00.000-08:00

Washington, DC - 8 Juli 2004 - "Anda harus memberitahu [Soeharto] bahwa kita memahami masalah yang mereka hadapi di Irian Barat," tulis penasihat keamanan nasional Henry Kissinger Presiden Nixon pada malam tahun 1969 kunjungan Juli Nixon ke Indonesia. Pada peringatan ke-35 yang disebut "Act of Free Choice" Papua Barat dan pemilihan presiden Indonesia pertama yang langsung, Arsip Keamanan Nasional baru-baru diposting dokumen dideklasifikasi pada pertimbangan kebijakan AS yang mengarah ke kontroversial aneksasi Indonesia 1969 wilayah itu. Rincian dokumen Amerika Serikat dukungan untuk berat tangan pengambilalihan di Indonesia Papua Barat Papua meskipun ada penentangan yang luar biasa dan PBB persyaratan untuk penentuan nasib sendiri yang sejati.

Latar belakang

Ketika Indonesia merdeka dari Belanda pada 1949, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan atas wilayah Irian Barat. Dari 1949 sampai 1961 pemerintah Indonesia berusaha untuk "sembuh" West New Guinea (kemudian dikenal sebagai Irian Barat atau Papua Barat), dengan alasan bahwa wilayah, bagian dari bekas Hindia Timur Belanda, sah milik dengan Indonesia.

Pada akhir 1961, setelah berulang kali mencoba dan gagal untuk mengamankan tujuan-tujuannya melalui PBB, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan mobilisasi militer dan mengancam akan menyerang Barat New Guinea dan lampiran itu dengan paksa. Pemerintahan Kennedy, takut bahwa oposisi tuntutan AS untuk Indonesia bisa mendorong negara menuju komunisme, pembicaraan yang disponsori antara Belanda dan Indonesia pada musim semi 1962. Negosiasi berlangsung di bawah bayang-bayang serbuan militer ke Indonesia berlangsung West New Guinea dan ancaman invasi Indonesia.

AS-pembicaraan yang disponsori menyebabkan Agustus 1962 Perjanjian New York, yang diberikan Indonesia kendali Irian Barat (yang segera berganti nama menjadi Irian Barat) setelah masa transisi singkat diawasi oleh PBB. (Catatan 1) Perjanjian tersebut wajib Jakarta untuk melakukan pemilihan tentang penentuan nasib sendiri dengan bantuan PBB selambat-lambatnya 1969. Setelah di kontrol, Namun, Indonesia cepat bergerak untuk menindas perbedaan pendapat politik oleh kelompok-kelompok yang menuntut kemerdekaan langsung untuk wilayah tersebut.

Para pejabat Amerika memahami sejak awal bahwa Indonesia tidak pernah akan memungkinkan Irian Barat menjadi independen dan bahwa itu tidak akan pernah membiarkan tindakan yang berarti penentuan nasib sendiri untuk mengambil tempat. Johnson dan Nixon administrasi sama-sama enggan untuk menantang kekuasaan Indonesia atas Irian Barat, terutama setelah rezim anti-komunis konservatif Jenderal Suharto mengambil alih pada tahun 1966 menyusul upaya kudeta yang gagal yang menyebabkan pembantaian dari 500.000 Komunis diperkirakan dugaan. Soeharto dengan cepat pindah ke meliberalisasi perekonomian Indonesia dan membukanya ke Barat, melewati undang-undang investasi asing baru pada akhir 1967. Perusahaan pertama yang mengambil keuntungan dari hukum adalah perusahaan pertambangan Amerika Freeport Sulphur, yang memperoleh konsesi untuk saluran besar tanah di Irian Barat yang mengandung cadangan emas dan tembaga. (Catatan 2)

Selama enam minggu dari Juli hingga Agustus 1969, para pejabat PBB melakukan apa yang disebut "Act of Free Choice." Di bawah artikel Perjanjian New York (Pasal 18) semua orang Papua dewasa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam suatu tindakan penentuan nasib sendiri harus dilakukan sesuai dengan praktek internasional. Sebaliknya, pihak berwenang Indonesia 1022 dipilih Papua Barat untuk memilih publik dan secara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia.

Meskipun bukti yang signifikan bahwa Indonesia telah gagal untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, pada November 1969 PBB "mencatat" dari "Act of Free Choice" dan hasilnya, sehingga memberikan dukungan dari badan dunia untuk aneksasi Indonesia.

Tiga puluh lima tahun kemudian, karena Indonesia memegang yang pertama kalinya pemilihan presiden secara langsung, masyarakat internasional telah datang untuk mempertanyakan keabsahan pengambilalihan Jakarta Papua Barat dan manusia yang sedang berlangsung pelanggaran hak asasi di sana. Pada bulan Maret, 88 anggota Parlemen Irlandia mendesak Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk meninjau peran PBB dalam UU 1969 of Free Choice, bergabung dengan Afrika Selatan Desmond Tutu dan Archibishop sejumlah organisasi non-pemerintah dan Parlemen Eropa. Pada tanggal 28 Juni 2004, sembilan belas US Senator mengirim surat kepada Annan mendesak penunjukan Perwakilan Khusus ke Indonesia untuk memantau situasi hak asasi manusia di Papua Barat dan wilayah Aceh.

Dokumen

Arsip posting ini termasuk rahasia Februari 1968 kabel dari Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green. Setelah percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik tentang situasi di Irian Barat, Green menyimpulkan bahwa kondisi di wilayah itu adalah "jauh dari memuaskan dan memburuk." Sebuah kabel berikutnya melaporkan bahwa Indonesia adalah "terlambat dan hampir putus asa mencari untuk mengembangkan dukungan di kalangan rakyat Irian Barat" untuk "Act of Free Choice."

Sebuah perjalanan konsuler untuk Irian Barat pada awal 1968 mengamati bahwa "pemerintah Indonesia mengarahkan upaya utama" di wilayah itu untuk "memelihara fasilitas politik yang ada dan perbedaan pendapat politik yang menekan." Karena kelalaian, korupsi dan penindasan di tangan penguasa Indonesia, para pengamat Barat hampir bulat setuju bahwa "Indonesia tidak bisa memenangkan sebuah pemilihan umum terbuka" dan bahwa sebagian besar penduduk Irian Barat yang disukai kemerdekaan.

Pada bulan Juli 1968 Duta Besar yang ditunjuk PBB Fernando Ortiz Sanz tiba di Jakarta sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk membantu Indonesia dengan Irian Barat plebisit, seperti yang disebut oleh Perjanjian New York 1962.

Sebuah kabel rahasia dari Kedutaan Besar AS kepada Departemen Luar Negeri diuraikan saham di mendatang "Act of Free Choice." Sementara memperingatkan bahwa pemerintah AS "seharusnya tidak terlibat langsung dalam masalah ini," khawatir Duta Besar Hijau yang Ortiz Sanz atau anggota PBB lainnya mungkin "bertahan untuk pemilihan umum bebas dan langsung" di Irian Barat, frustasi niat Indonesia untuk mempertahankan wilayah itu di semua biaya. Akibatnya, pejabat AS dan Barat lainnya khawatir tentang kebutuhan untuk bertemu dengan Ortiz Sanz untuk "membuat dia menyadari realitas politik." Dalam Airgram rahasia Oktober 1968 Kedutaan Besar AS melaporkan bahwa Ortiz lega sekarang "mengakui bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan dari sudut pandang kepentingan PBB, serta Pemerintah, bahwa hasil selain kelanjutan Irian Barat dalam kedaulatan Indonesia harus muncul. "

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak kemungkinan orang satu, satu-suara plebisit di Irian Barat, bersikeras hanya pada serangkaian lokal 'konsultasi' dengan hanya lebih dari 1.000 pemimpin suku yang dipilih tangan (dari perkiraan populasi 800.000), dilakukan pada bulan Juli 1969 dengan antara 6,000-10,000 pasukan Indonesia tersebar di seluruh wilayah. Sebagai Kedutaan Besar AS memasukkannya ke dalam telegram 1969 Juli:

Act of Free Choice (AFC) di Irian Barat sedang berlangsung seperti tragedi Yunani, ditakdirkan kesimpulan. Protagonis utama, Pemerintah RI, tidak dapat dan tidak akan mengizinkan resolusi lain dari masuknya Irian Barat terus di Indonesia. Kegiatan pembangkang cenderung meningkat tetapi pasukan bersenjata Indonesia akan dapat mengandung dan, jika perlu, menekan hal itu.

Duta Besar Frank Galbraith dicatat pada tanggal 9 Juli 1969 yang lalu telah mendorong pelanggaran sentimen anti-Indonesia dan pro-kemerdekaan yang kuat di semua tingkat masyarakat Irian, menyatakan bahwa "mungkin 85 sampai 90%" penduduk "yang dalam simpati dengan Papua Merdeka penyebabnya. " Selain itu, Galbraith diamati, terakhir operasi militer Indonesia, yang mengakibatkan kematian ratusan, mungkin ribuan warga sipil, "telah dirangsang ketakutan dan rumor genosida dimaksudkan antara orang Irian."

Presiden Nixon dan penasihat keamanan nasional Henry Kissinger berkunjung ke Jakarta pada bulan Juli 1969 sementara "Act of Free Choice" sedang berlangsung. Meningkatkan hubungan dengan rezim otoriter di Indonesia jelas paling penting dalam pikiran Kissinger, yang ditandai Suharto sebagai "orang militer moderat ... berkomitmen untuk kemajuan dan reformasi." Dalam dokumen rahasia Nixon pengarahan (Dokumen 9 dan Dokumen 10) untuk kunjungan Kissinger mengatakan kepada Presiden datar "Anda tidak harus menaikkan isu" Irian Barat dan berpendapat "kita harus menghindari identifikasi AS dengan tindakan itu." Gedung Putih umumnya diadakan untuk posisi ini selama periode sebelum dan setelah "Act of Free Choice."

Meskipun mereka mengakui kekurangan yang mendalam dalam UU dan dalam niat Indonesia, para pejabat AS tidak tertarik dalam menciptakan masalah untuk rezim Soeharto yang mereka lihat sebagai nonaligned tapi pro-Washington. Sementara AS tidak bersedia untuk secara aktif campur tangan atas nama Indonesia (sebuah aksi mereka berpikir tidak perlu dan kontraproduktif) di PBB untuk memastikan penerimaan Majelis cepat Umum pengambilalihan resmi di Indonesia Papua Barat, AS diam-diam menandakan bahwa itu tidak tertarik pada perdebatan panjang atas masalah itu dipandang sebagai kepastian dan marginal untuk kepentingan AS. Dalam sebuah memo pengarahan rahasia untuk pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Soedjakmoto, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengungkapkan keyakinan bahwa kecaman internasional dari "Act of Free Choice" cepat akan memudar, yang memungkinkan Administrasi Nixon untuk bergerak maju dengan rencana untuk menempa lebih dekat hubungan militer dan ekonomi dengan rezim otoriter di Jakarta.

Dokumen

Dokumen 1
29 Februari 1968
Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green melaporkan percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik di Irian Barat. Malik menunjukkan kemungkinan mengurangi lebih dari 10.000 tentara Indonesia di Irian melayani. Dia juga mengisyaratkan Indonesia akan bersikeras pada cara tidak langsung untuk memastikan keinginan penduduk wilayah pada tahun 1969, mungkin mengandalkan para pemimpin suku yang dapat diinduksi dengan "nikmat bagi mereka dan suku mereka." Hijau mengungkapkan keprihatinan tentang situasi "memburuk".

Dokumen 2
2 Mei 1968
Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS untuk Indonesia Marshall Green, laporan percakapan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik di mana Malik menguraikan beberapa langkah Jakarta melakukan dalam upaya untuk membangun dukungan di kalangan rakyat Irian Barat untuk merger dengan Indonesia.

Dokumen 3
10 Mei 1968
Perihal: Konsuler Perjalanan ke Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Pada bulan Januari 1968, Konsul Politik Kedutaan Thomas Reynders kunjungan Irian Barat selama satu bulan. Reynders mengamati tingkat yang relatif rendah pembangunan ekonomi di wilayah ini sejak Indonesia mengambil alih kontrol pada tahun 1962, mencatat bahwa "kehadiran pemerintah Indonesia di Irian Barat dinyatakan terutama dalam bentuk Angkatan Darat." Reynders menyimpulkan, seperti yang telah pengamat Barat hampir semua, bahwa "Indonesia tidak akan menerima Kemerdekaan untuk Irian Barat dan tidak akan mengizinkan plebisit yang akan mencapai hasil seperti itu" dan catatan antipati "atau kebencian langsung diyakini memendam terhadap Indonesia dan Indonesia dengan Irians Barat di daerah yang relatif maju dan canggih. "

Dokumen 4
20 Agustus 1968
Subject: Saham di Irian Barat "Act of Free Choice"
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Duta Besar AS Marshall Green menunjukkan "Act of Free Choice" di Irian Barat "Mungkin juga isu politik yang paling penting di Indonesia selama tahun mendatang." Catatan Bahasa Indonesia "dilema" dalam mencari "merancang beberapa cara untuk melakukan pemastian bermakna yang tidak akan melibatkan resiko yang nyata kehilangan Irian Barat." Hijau mengingatkan Departemen Luar Negeri, dalam mendorong pendekatan tangan-off oleh AS, bahwa "kita berhadapan dengan usia batu dasarnya, kelompok-kelompok suku buta huruf" dan bahwa "pemilihan umum yang bebas di antara kelompok-kelompok seperti ini akan lebih dari lelucon daripada Indonesia bisa merancang mekanisme dicurangi. "

Dokumen 5
4 Agustus 1968
Perihal: "Act of Free Choice" di Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Marshall Green menulis kepada Sekretaris Asisten Wakil Negara Asia Timur dan Pasifik G. McMurtry Godley mengungkapkan keprihatinan atas pandangan Perwakilan Khusus PBB untuk Irian Barat Ortiz Sanz. Hijau merekomendasikan bahwa "dalam pandangan taruhan tinggi ... kita harus melakukan apapun yang kita dapat secara tidak langsung untuk membuatnya menyadari realitas politik" mengenai niat Indonesia terhadap Irian Barat.

Dokumen 6
4 Oktober 1968
Perihal: Irian Barat
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Politik Kedutaan Konsul Jack Lydman menjelaskan hasil kunjungan orientasi terakhir Ortiz Sanz untuk Irian Barat dan menegaskan bahwa Sanz sekarang "mencoba untuk merancang rumus untuk" tindakan pilihan bebas "di Irian Barat yang akan mengakibatkan penegasan kedaulatan Indonesia" belum "bertahan dalam ujian opini internasional."

Dokumen 7
9 Juni 1969
Perihal: Penilaian dari situasi Irian
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Telegram Rahasia

Pada malam dari "Act of Free Choice," menawarkan kedutaan AS penilaian yang sangat penting dari tekad Indonesia untuk memastikan integrasi Irian Barat itu, menyimpulkan bahwa dari sudut pandang Jakarta "pemisahan tidak terpikirkan." Setelah merinci upaya Indonesia untuk menekan "semakin putus asa" pendukung kemerdekaan Irian Barat, Kedutaan menyimpulkan dengan kepedulian kepada "hubungan Indonesia masa depan dengan orang Irian," banyak dari mereka menampilkan "antagonisme bernanah dan ketidakpercayaan terhadap Indonesia."

Dokumen 8
9 Juni 1969
Perihal: Irian Barat: The Nature of Oposisi
U. S. Kedutaan Besar di Jakarta, Airgram Rahasia

Galbraith menawarkan penilaian rinci dari pandangan berbagai kelompok Irian menentang integrasi dengan Indonesia dan kemerdekaan advokasi, termasuk Gerakan Papua Merdeka (OPM). Dia mengamati bahwa "oposisi terhadap Pemerintah berasal dari kekurangan ekonomi selama bertahun-tahun, represi militer dan ketidakteraturan, dan maladministrasi," dan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok anti-Indonesia akan mampu mengubah hasil akhir dari "Act of Free Choice."

Dokumen 9 dan 10
10 Juni dan 18 Juli 1969
Perihal: Jakarta Kunjungi: Pertemuan Anda dengan Presiden Suharto
Henry Kissinger, Memorandum untuk Presiden

Penasihat keamanan nasional Henry Kissinger celana Presiden Nixon pada kunjungannya ke Indonesia dan percakapan mungkin dengan Presiden Indonesia Soeharto. Kissinger berpendapat bahwa tidak ada bunga AS untuk terlibat dalam masalah Irian Barat dan bahwa itu adalah orang-orang tertentu yang akan memilih integrasi dengan Indonesia. Dalam poin Nixon berbicara, Kissinger mendesak agar Presiden menahan diri dari mengangkat isu kecuali untuk dicatat simpati AS dengan kekhawatiran Indonesia.

Dokumen 11
25 Agustus 1969
Perihal: Panggilan oleh Duta Besar Indonesia Soedjakmoto
A.S. Departemen Luar Negeri, Nota Rahasia

Paul Gardner celana Asisten Menteri Luar Negeri Marshall Green pada kunjungan dengan Duta Besar Indonesia untuk Soedjakmoto AS, yang diperkirakan akan meminta bantuan dari AS dalam "mempersiapkan kelancaran penanganan PBB" dari "Act of Free Choice" di Majelis Umum.

Catatan:

1. Untuk gambaran yang sangat baik dari kejadian yang menyebabkan Perjanjian New York, lihat Jones, Matius. Konflik dan Konfrontasi di Asia Tenggara, 1961-1965: Inggris, Amerika Serikat, Indonesia dan Malaysia Penciptaan (Cambridge: Cambridge Press, 2002): 31-62; CLM Penders. Barat Nugini bencana: Kolonisasi Belanda dan Indonesia, 1945-1962 (Hawaii, 2002); John Saltford. PBB dan Pengambilalihan Indonesia Papua Barat, 1962-1969 (Routledge, 2003).

2. Denise Leith. Politik Kekuasaan: Freeport di Indonesia Soeharto (Hawaii, 2003)

Sejarah Gerakan kebangkitan Seni dan Budayawan Papua Barat

2012-01-20T04:59:00.000-08:00

Gerakan kebangkitan Seni dan Budayan Papua Barat yang di pelopori oleh Arnol Aap, Sam kapisa dan kawan-kawan mahasiswa uncen di Jayapura. Gerakan mahasiswa yang bergerak di seni dan budaya ini lahir pada tahun 1972 yang dimulai dari gereja-geraja, panggung hingga terakhir di RRI nusantara lima Jayapura. Gerakan ini tumbuh dan berkembang, yangn kemudian pada tanggal 15 Agustus 1978 menjadikan hari jadi mambesak. Musik ini oleh Sam Kapisa dan Arnold Aap mengganggap sebagai musik yang suci sehingga mereka menamainya Mambesak, Nuri, yang menurut orang Biak adalah burung suci, tujuannya adalah untuk menghibur hati masyarakat Papua yang sedang di intimidasi, di aniaya, di perkosa dan di binasakan. Musik-musik mambesak memberikan kekuatan perlawanan rakyat Papua dan mengembalikan jadi diri sebagai komunitas yang beda dari bangsa Indonesia.
Gerakan Mambesak memberikan ispirasi yang kuat dan membangkitan nasionalisme bangsa Papua, sehingga perlawananpun semakin lama mulai menguat di daerah-derah Papua lainnya. Namun sayang, karena oleh pemerintah Indonesia menganggapnya gerakan ini sangat berbahay sehingga mereka menangkap Arnol Ap dan membunuhnya tanpa alasan politik dan keamanan yang jelas terhadap kesalahan yang di Lakukan oleh Al arnol Ap. Gerakan ini melahirkan protes besar-besar bangsa Papua atas kehadiran Indonesia, dengan melakukan Suaka politik dan pengungsian besar-besaran.
Di Jayapura sekitar 800 Masyarakat Papua melakukan pelarian ke Perbatasan Indonesia – PNG sebagai protes mereka atas sikap tidak manusiawi Indonesia terhadap bangsa Papua Barat. Sementara di Jakarta, Simon Otis Piaref, Johannes Rumbiak, Jopie Rumanjau dan Loth Sarakan, mempertanyakan nasib Arnold Ap ke DPR-RI, karena dikejar-kejar maka mereka melakukan lompat pagar dan meminta suaka politik di kedutaan Belanda. Sikap yang diambil oleh Simon O Piaref dan kawan-kawan ini, adalah sikap protes atas sikap dan tindakan Indonesia yang tidak manusiawi di tanah Papua Barat. Pada hari yang sama sekitar 300 masyarakat Papua melakukan long mark mengatar mayat Al. Arnol Ap dari Jayapura menujuh tanah hitam, tempat peristerahatan terakhir Al. Arnold Ap.

MATINYA DEMOKRASI DI INDONESIA

2012-01-19T00:15:00.000-08:00

Dalam ruang yang sempit ini, pembicaraan mengenai pelanggaran HAM di Papua atau legalitas PEPERA tahun 1969 ditanggapi sebagai indikasi makar dan ancaman terhadap NKRI. Opini publik mengenai Papua dibayang-bayangi oleh peristiwa lepasnya Timor Timur dan sikap anti asing. Ketidakadilan dan peristiwa - peristiwa kekerasan diabaikan atas nama kesatuan bangsa, sementara kelompok - kelompok masyarakat yang menyuarakan keprihatinan terhadap kekerasan atau mendukung hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dicap sebagai antek asing. Menariknya, opini publik dan pemerintah pusat mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa menyadari bahwa ada masalah yang tidak kalah serius di halaman rumah sendiri. Ini menunjukan bahwa masyarakat sebenarnya mampu melihat sisi -sisi lain dari tuntutan kemerdekaan entah itu Palestina maupun Papua, namun bahasa politik yang tersedia bagi diskusi ini di tanah air tidak tersedia.

Kesempitan bahasa politik rupanya juga berujung pada pembatasan kebebasan politik. Kebebasan berpendapat yang semestinya dijamin oleh hukum seolah-olah tidak berlaku ketika berhadapan dengan persoalan Papua.Orang-orang Papua tidak menikmati kebebasan politik yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain.

Ketika orang Yogyakarta ramai-ramai menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan Jakarta yang dianggap menganggu keistimewaan daerah ini, reaksi pemerintah pusat sangat lunak. Pemerintah juga tidak banyak bertindak ketika beberapa kelompok masyarakat terang-terangan secara publik menyatakan tujuan organisasinya untuk mendirikan negara agama di Indonesia, agenda politik yang intinya membubarkan negara ini dan bukan hanya melepaskan diri dari negara. Di sisi lain, ketika hal yang sama disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat Papua, entah itu pemuda, perempuan, gereja. atau kelompok adat, mereka dituduh separatis atau makar.

Pada bulan Juli 2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 154 dan 155 KUHP yang dulu biasa dipakai untuk menindak para aktivis dan membatasi kebebasan berbicara adalah inskonstituonal. Penghapusan pasal-pasal karet mengenai perbuatan penyebaran kebencian kepada pemerintah ini mendorong kemajuan demokrasi. Tetapi mesti diingat bahwa saat ini ( Juli 2010), masih ada 34 orang tahanan politik yang meringkuk di penjara-penjara di Papua karena di tuduh makar. Sebagian di antaranya digelandang ke penjara begitu saja hanya karena membawa atau mengibarkan bendera Bintang Kejora ( Media Indonesia. 9 Juli 2010).

Demokrasi Indonesia jelas kewalahan menangani persoalan Papua. Mekanisme politik yang baru belum berhasil mendekatkan proses pengambilan keputusan yang menentukan hidup rakyat banyak ke warga asli Papua kecuali di atas kertas. Kendali politik dalam banyak hal masih berada di tangan Jakarta dan belum akan di lepas untuk masa-masa yang akan datang. Kehadiran militer yang masif dan sempitnya ruang politik untuk dialog yang jujur semakin membatasi kemungkinan untuk mencari solusi yang memadai bagi persoalan Papua. Akibatnya, rakyat Papua akan terus merasa menjadi orang asing di atas tanah mereka sendiri dan kebijakan -kebijakan pembangunan akan dianggap sebagai bentuk arogansi Jakarta.

Papua adalah cermin yang jujur bagi perjalan demokrasi di Indonesia. Ia menggugah kita dari kebanggaan semu ketika menepuk dada sebagai negara demokrasi besar. Kegagalan yang paling mendasar adalah bawah ternyata kita belum bisa mendengarkan suara rakyat Papua dan memahami harapan-harapan mereka yang sesungguhnya.

TAK AKAN PERNAH MATI

2012-01-18T13:42:00.000-08:00

      Hak, budaya,latar belakang sejarah dan realitas sekarang yang menjadi latar belakang perjuangan Rakyat Papua Barat.
      Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latar belakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat.
    Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan.
    Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, "Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika.

SEKOLAH, CANDU ATAU KAPITALISME LICIK?

2012-01-18T13:20:00.000-08:00

"SCHOOL is dead,'' kata Everett Reimer. Riemer terlalu berlebihan? Boleh jadi, iya. Sebab, bukankah sekolah belum betul-betul mati. Ia masih berdenyut. Gedung-gedungnya masih tegak berdiri; guru dan murid-muridnya pun masih datang setiap pagi dan pulang menjelang siang. Untuk sementara, abaikan saja dulu soal fungsinya.
Bukankah ajakan Ivan Illich tentang gerakan masyarakat tanpa sekolah (deschooling society), pada tataran praksis tak pernah bersambut secara "menggembirakan'', kecuali gemanya pada tingkat wacana.
"Tapi sekolah hanya membuat sengsara,'' keluh seorang petani desa yang setiap tahun harus menggadaikan sawah atau menjual ternak untuk membayar uang pangkal, SPP, BP3, seragam, sepatu, tas, kaus olahraga, dan seribu satu kebutuhan sekolah, demi anak-anaknya bisa duduk di bangku institusi pendidikan formal itu selama belasan tahun.
Seperti orang tua lain, apa saja dia lakukan, asalkan anak-anak bisa ke sekolah. "Kalau perlu, apa pun dijual untuk sekolah,'' demikian bunyi slogan kampanye pendidikan yang dengan enteng, tanpa beban dosa, disuarakan oleh aparat pemerintah.
Ketika pesan semacam itu tertelan apa adanya oleh warga petani desa, atau yang satu strata sosial-ekonomi dengannya, lingkaran setan pendidikan dan kemiskinanlah yang sedang terbentuk. Sekolah, sebagai institusi pendidikan yang sering dianggap paling tersistematika, tidak saja tak mampu mengangkat warga negeri ini dari relung kemiskinan, tetapi justru mempercepat pemiskinan. Sistem pendidikan yang amburadul, telah menyebabkan pemiskinan secara kultural, sedangkan penyelenggaraannya yang tanpa tanggung jawab pemerintah secara memadai terutama dalam hal pendanaan, makin memerosokkan warganya ke dalam palung kemelaratan.
Ketika harta telah terkuras untuk mengongkosi anak sekolah, jangan lantas terlalu berharap itu akan menjadi investasi. Setelah lulus, belum pasti anak memperoleh pekerjaan. Kalau pun dapat, belum tentu cucuk. Anak tak sampai putus sekolah atau tinggal kelas saja mungkin sudah dianggap mendingan.
Kecuali mimpi-mimpi, dan secuil harapan, tak perlu bertanya apa yang bisa diberikan oleh sekolah. Dua belas tahun hanya untuk duduk, mendengar guru berceramah di depan meja kelas, mencatat hal-hal yang sebenarnya cukup difotokopi, dan menjadi beo yang terampil menghafal, serta memilih jawaban yang telah disediakan, rasanya hanya sebuah aktivitas yang amat panjang nan menjemukan. Sungguh terlalu mahal!
Bahkan untuk menjawab (tepatnya memilih) soal yang telah tersediakan, dengan materi yang telah berulang-ulang disampaikan di dalam kelas, kehadiran lembaga bimbingan belajar (tepatnya lembaga bimbingan pengerjaan soal tes) masih didewa-dewakan. Pelacuran pendidikan (meminjam istilah Direktur Primagama Drs Kalis Purwanto MM) atau kriminalisasi pendidikankah (istilah Triyanto Triwikromo) yang telah terjadi?
Cara belajar siswa aktif (CBSA) memang pernah diagungkan sejak sekitar dua dekade lalu. Sayang, sekalipun sebagian dari jiwanya baik, raganya rusak. Itu karena terjadi paradoksal antara filosofi dasar dan praksis pengajarannya. Uji coba penerapan perangkat teknis media kodifikasi dan dekodifikasi Paulo Friere telah bergulir, namun secara tegas pemberlakuan penuh dengan taat asas pada prinsip dasar metodologi konsientisasi dan gagasan humanisasi pendidikan, yang justru menjadi paradigma pokoknya, ditolak.
Membongkar Sekolah
Tak berlebihan jika Ivan Illich dengan sangat kritis membongkar sistem pendidikan sekolah dan mendakwanya telah melahirkan degradasi kemanusiaan. Manusia melalui pendidikan formal menjadi makin jinak dan terdomestikasikan. Maka, dengan sangat radikal pula ia menawarkan program bebas sekolah, masyarakat tanpa sekolah.
Keluhan terhadap sekolah boleh saja terus menggema. Kecaman terhadap sekolah boleh saja, dan memang semestinya, selalu mengumandang.
Sekolah sudah teramat sering disesali, tapi pada saat bersamaan sekaligus juga amat didambakan. Ia boleh salah, tapi harus tetap ada dan dibutuhkan. Dia tak menunjukkan hal lain kecuali ketakberdayaan menghadapi kepelikan sebuah sistem yang telah sedemikian mapan dan berkuasa, sekaligus menjadi ungkapan penghargaan yang berlebihan tinggi pada keberadaaan lembaga yang mewakili sistem tersebut.
Sekolah tetap berjaya dan akan selalu benar atau dibenarkan. Para guru, kepala sekolah, pemilik sekolah, dan pejabat pendidikan, lewat aturan dan kebijakan yang mereka buat, bisa saja salah karena melawan hakikat pendidikan. Tetapi sekolah sebagai sistem dan pranata sosial tak pernah salah dan kalah. Yang salah dan memang sering dipersalahkan adalah yang gagal dengan sepenuh hati menjalaninya.
Sekolah, dalam konteks seperti itu, tak lebih dan tak kurang sebagai candu. Selalu diburu, karena dengannya anak-anak akan dibawa pada mimpi-mimpi tentang masa depan. Dengannya, anak-anak dibawa untuk melupakan masa kini, seraya mencerabutkan mereka dari realitas yang melingkupi. Hingga seorang anak petani yang belajar di sekolah pertanian pun enggan memegang cangkul dan bajak.
Padahal, sebagaimana dirumuskan oleh Benjamin Bloom, sekolah semestinya menggarap wilayah taksonomi pendidikan, yakni bertugas mendidik anak agar menjadi insan yang berwatak (ranah afektif), berpengetahuan (ranah kognitif), dan berketerampilan (ranah psikomotorik). Pada tataran konseptual, hal itu telah terumuskan, bahkan pada pembuatan program satuan pelajaran. Namun pada dataran praksis pengajaran, rumusan itu lebih banyak yang mandul peran dan fungsinya.
Pada sisi lain, senantiasa terjadi pengisapan terhadap kaum marginal dengan selubung suci yang bernama sekolah. Pada aspek ini sekolah telah memainkan peranan sebagai lembaga kapitalisme yang licik.
Pemerintah dan pemilik modal besar adalah pihak yang berada pada sudut manis relasi itu. Sebaliknya, para guru, siswa, dan orang tua berada pada sudut yang pahit. Guru tidak tetap (GTT), guru honorer, atau wiyata bakti merupakan sosok yang berada pada sudut terpahit.
Memang tak bisa disangkal, tak semua pemilik sekolah selalu profit oriented. Tak sedikit sekolah, terutama di kawasan pinggiran kota dan pedesaan, yang didirikan atas dasar kebutuhan riil dan jauh dari orientasi keuntungan material. Justru di tengah-tengah berbagai keterbatasan, para pendirinya selalu berasaha agar sekolah semacam itu tak bangkrut atau ditutup pemerintah.
Tak semua sekolah menjadi candu ataupun kapitalisme yang licik. Namun, pesimisme Margaret Mead masih saja mengema, "Nenek ingin aku memperoleh pendidikan, karenanya ia melarangku sekolah.'' (18)

Dialog Terbuka dan Panggung Budaya Solidaritas untuk Papua

2011-12-16T04:39:00.000-08:00

Untuk semua teman-teman pecinta kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, kehadiran anda kami harapkan pada :

Sabtu 17 Desember 2011 pukul 14.00 s/d 17.00: Dialog Terbuka interaktif "Penyelesaian persoalan buruh Freeport dan rakyat Papua”. Akan dihadiri oleh:
• Tri Puspital (SPSI PT. FI)
• Stanley Yoseph Adi Prasetyo (KOMNAS HAM)
• Sahat Sinurat (Direktur PPHI)*
• Siti Maemunah (JATAM)
• Haris Azhar (KONTRAS)
• Bernard Agapa (Aliansi Mahasiswa Papua)
• Alves Fonataba (Solidaritas untuk Buruh Freeport)

Pukul 17.00 s/d 18.00: Pengumuman hasil sementara pengumpulan koin solidaritas untuk pemogokan buruh Freeport, penyerahan simbolik koin dari buruh-buruh di Jakarta.

Pukul 18.00 s/d 18:30: Pemutaran film-film pendek Papua; Slide foto perjuangan dan solidaritas untuk rakyat Papua.

Pukul 18:30 s/d 19:30: Orasi budaya terkait tema hak-hak perempuan, buruh, kaum muda, mahasiswa, masyarakat adat, korban kekerasan, hak atas tanah dan kelestarian lingkungan di Papua. Menghadirkan kawan-kawan aktivis: Odi-Saryono (FPBJ), Oki (KPOP), Dian Novita (Perempuan Mahardhika), Yugo (FMN), Khalisah Khalid (SHI), Mugiyanto (IKOHI), Monang (AMAN), dan Idham Irsyad (KPA).

Pukul 19.30 s/d selesai:
Pertunjukan musik dan puisi oleh:
• Melanie Subono
• Teater Jalira
• The Comen Rasta
• Wulan
• Ras Muhammad
• Maria Sahida
• Sanggar Anak Talang
• ... [teman-teman yang ingin ikut menyumbangkan karya dapat meng hubungi: 0857-80640702 (Bonay) paling lambat 16/12/2011]

Pembunuhan Terhadap Orang Asli Papua Kembali Terjadi Di Timika Tanggal 14 November 2011

2011-11-13T18:38:00.000-08:00

Edy Mayaou,umur 32 tahun,Suku Kamoro,Agama katholik, Warga jalur V SP,SP 2 Timika hari ini tanggal 14 november 2011 di temukan tewas di Jalan Mile 32 Antara Polsek Kuala Kencana dan Polres Mile 32 Timika.

Jenasah di temukan pagi hari oleh masyarakat dalam kondisi mengganaskan,dengan Muka di Pukul menggunakan benda keras dan tangan dan kaki korban di pata-patakan serta di tubuh korban terlihat bekas tarikan sehingga bagian pantat,tangan dan punggung mengalami hilang kulit dan tinggal luka menganga.

Edy meninggal di jarak 100 meter dari Polsek Kwala kencana dan jarak 500 meter dari Polres Mile-32 yang juga berdekatan dengan Den Brimob,Kodim Timika dan Koramil serta Kaveleri. Korban yang di duga di bunuh pada malamhari dan di lempar serta di buang di lokasi tersebut. (Benny Pakage)

Negara Lupa Papua

2011-11-11T03:16:00.000-08:00

Akhir-akhir ini dengan banyaknya berjatuhan korban baik ditingkatan elemen masyarakat sipil maupun militer, pemerintah Indonesia di bawa kepemimpinan SBY-Boedionon belum mengambil komitmen untuk menyelesaikan persoalan bangsa Papua Barat, pemerintah terus menutup diri dan secara diam-diam menambah pasukan militer TNI-POLRI di tanah air Papua Barat.

Peristiwa kekerasan, konflik, Pembunuhan dan pemaksaan terhadap penghilangan nyawa manusia bangsa Papua Barat kini sedang berlajut terus secara massif dan sistematis, tidak sedikit ratusan bahkan hamper mendekati jutaan ribu nyawa bangsa Papua Barat yang tak berdosa direnggut nyawanya.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibawah pimpinan rezim militeristik SBY-Boediono tetap ngotot meyelesakain persoalan bangsa Papua Barat dengan cara-cara militeristik, diantaranya adalah dengan cara pengiriman dan penambahan pasukan non-organik dalam jumlah banyak dengan dalil menjaga stabilitas keamanana dan atas nama keutuhan NKRI.

situasi terus memanas sejak Timika bergejolak 15 September 2011, perusahaan tambang raksasa PT. Freeport secara leluasa mengitimidasi kaum buruh dan masyarakat adat setempat dengan cara membayar militer untuk membunuh mereka.

Insiden Zakeus 19 Oktober 2011 yang berbuntut dengan kematian 7 orang warga sipil Penjaga Tanah Papua (PETAPA), sampai saat ini tidak ada satupun institusi sipil maupun militer milik pemerintah yang mengaku bertanggung jawab atas data korban. Pemerintah seolah-oleh mendiskriditkan perjuangan bangsa Papua sebagai komponen perjuangan separatis dan makar.

Pasca penembakan, Kapolsek Mulia, Puncak Jaya, Papua, AKP Dominggus Octovianus Awes, situasi Puncak Jaya semakin memanas, gabungan TNI-POLRI satu kompi dari Kelapadua-Jakarta diarahkan ke wilayah tersebut guna mengejar para geriliyawan Tentara Pembebasan Nasional (TPN), tembak menembak terjadi beberapa waktu, warga sipil banyak yang mengungsi ke hutan-hutan dan banyak yang mengalami serangan penyakit mematikan di antaranya batuk, muntaber, demam dll, hal tersebut juga dipicu akibat senjata kimia yang digunakan aparat dalam proses tembak-menembak.

Pemerintah Indonesia telah lupa bahwa rentetan peristiwa diatas terjadi merupakan akumualsi dari persoalan sejarah rekayasa politik PEPERA 1969 yang merupakan bentuk subsatasi persoalan dasar yang kini belum tuntas. Sejarah bangsa Papua Barat dimanipulasi kedalam bentuk sejarah bangsa Indonesia sebagai bagian dari pembenaran sejarah oleh kaum opurtunis watak cahuvinistik. Kini gejolak berdarah, konflik kepentingan dan rasa ketidak adilan terus mewarnai kolektifitas sosial bangsa Papua Barat yang tak kunjung ada habis-habisnya.

Source: kompasiana.com/papua

Lepasnya Timor Timur dari NKRI

2011-08-21T02:54:00.000-07:00

Berakhirnya rezim pemerintahan otoritarian Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai akibat dari gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa telah membuka cakrawala baru bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Gerakan reformasi dilakukan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dan dilakukan pada saat terjadi krisis multidimensi di Indonesia. Dengan momentum reformasi itu, persoalan status Timor Timur yang menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional diharapkan memperoleh kejelasan. Penyelesaian masalah Timor Timur ini dilanjutkan oleh B.J Habibie dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian status khusus dengan otonomi luas dalam sebuah rapat kabinet pada tanggal 9 Juni 1998.

1. Tawaran ( Opsi) Penyelesaian Persoalan Timor Timur

Konsep Otonomi Luas telah lama menjadi pembicaraan banyak kalangan bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Setelah insiden Santa Cruz, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sudah berusaha menyerukan otonomi bagi Timor Timur sebagai alternatif terbaik yang dapat dilakukan[1]. Seruan tersebut disampaikannya setelah surat usulan tentang referendum yang pernah disampaikannya kepada Sekretaris Jendral PBB-Javier Perez de Cuellar mendapat reaksi keras dari Pemerintah Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Uskup Belo mengungkapkan pengalamannya selama bertugas untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan yang mengalami ancaman sehingga ia meminta bantuan pengamanan dari internasional. Hal itu dilakukannya dengan alasan di Timor Timur sudah tidak ada tempat untuk melakukan pengaduan karena ABRI yang dianggap sebagai pelindung telah melakukan hal sebaliknya berupa tindakan ancaman dan kekerasan[2]. Akan tetapi semua usulan mengenai pemberian otonomi luas di Timor Timur tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Republik Indonesia pada saat itu karena posisi dan sikap pemerintah sangat jelas yang menganggap bahwa integrasi Timor Timur merupakan hal yang telah final dan tidak bisa ditawar[3].

Pemberian otonomi luas menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu bentuk penyelesaian akhir yang adil, menyeluruh, dan dapat diterima secara internasional. Cara ini menurut Presiden B.J.Habibie merupakan suatu cara penyelesaian yang paling realistis, paling mungkin terlaksana, dan dianggap paling berprospek damai, sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan aspirasi kemerdekaan[4]. Tawaran dari pemerintah berupa Otonomi luas tersebut memberi kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk dapat memilih Kepala Daerahnya sendiri, menentukan kebijakan daerah sendiri, dan dapat mengurus daerahnya sendiri. Keputusan untuk mengeluarkan Opsi mengenai otonomi luas di Timur Timur diambil oleh Presiden B.J.Habibie karena integrasi wilayah itu ke Indonesia selama hampir 23 tahun tidak mendapat pengakuan dari PBB.

Pemerintah Portugal maupun PBB menyambut positif tawaran status khusus dengan otonomi luas bagi Timor Timur yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini terlihat pada saat Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk menyampaikan usulan Indonesia tentang pemberian status khusus ini kepada Sekjen PBB di New York pada tanggal 18 Juli 1998. Selain itu juga diperkuat dengan berlangsungnya kembali Perundingan “Senior Official Meeting” (SOM) atau Pejabat Senior dibawah tingkat menteri di New York pada tanggal 4 –5 Agustus 1998. Dari hasil dialog tersebut ketiga pihak sepakat untuk membahas dan menjabarkan lebih lanjut usulan baru dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai otonomi luas sebagai usaha penyelesaian persoalan Timor Timur tanpa merugikan posisi masing-masing pihak. Pada saat yang sama Sekretaris jendral PBB juga sedang berusaha untuk meningkatkan konsultasi dengan berbagai tokoh masyarakat Timor Timur yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan perkembangan perundingan yang telah dilakukan kepada mereka dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan dari mereka sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan rancangan naskah persetujuan tentang rancangan otonomi luas pada pertemuan dialog segitiga ( tripartite talks) tersebut.

Tanggapan positip mengenai rancangan otonomi luas juga diberikan oleh banyak tokoh dan kalangan moderat Timor Timur. Hal ini antara lain terlihat dalam diskusi yang diprakarsai oleh East Timor Study Group (ETSG)[5]. Mereka melihat konsep otonomi luas tersebut di dalam kerangka suatu masa transisi yang cukup lama sebelum suatu penyelesaian menyeluruh melalui referendum diadakan. Otonomi luas tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Republik Indonesia, bisa juga tidak diperlukan apabila masyarakat sudah puas dengan pilihan tersebut.

Sebagaimana otonomi yang telah diterapkan di berbagai negara lain, wewenang Pemerintah Daerah Timor Timur adalah mengatur berbagai aspek kehidupan kecuali aspek pertahanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Wewenang pemberian otonomi luas terhadap masyarakat Timor Timur ini jika dilihat dan ditinjau terdapat perbedaan dan jauh lebih luas daripada kebebasan yang diberikan kepada propinsi-propinsi lain di Indonesia dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Tindakan ini diambil oleh pemerintah mengingat Timor Timur memiliki kekhususan sejarah dan sosial budaya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih bersifat khusus[6]. Akan tetapi semua perkembangan mengenai otonomi tersebut mengalami perubahan karena pada saat Pemerintah Republik Indonesia dan Portugal sedang melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan tawaran otonomi luas bagi Timor Timur, Presiden B.J.Habibie mengajukan Opsi II pada tanggal 27 Januari 1999. Opsi II menyebutkan bahwa jika rakyat Timor Timur menolak Opsi I tentang pemberian otonomi luas maka Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan kewenangannya kepada MPR hasil pemilu bulan Juni 1999 untuk memutuskan kemungkinan melepaskan wilayah tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara terhormat, baik-baik, dan damai, serta secara konstitusional.

Usulan mengenai Opsi II disampaikan oleh Presiden B.J.Habibie pada saat berlangsung Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Bidang Politik dan Keamanan (Rakorpolkam) pada tanggal 25 Januari 1999. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Australia-John Howard kepada Presiden RI tanggal 19 Desember 1998 mengenai perubahan sikap Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia. Di dalam suratnya, PM John Howard mendesak dilakukannya Jajak Pendapat (referendum) setelah penerapan status khusus dengan otonomi luas di Timor Timur untuk jangka waktu tertentu. Perubahan sikap Australia itu berpengaruh bagi Pemerintah Republik Indonesia karena Australia sebelumnya menjadi salah satu dari beberapa negara yang mendukung integrasi dan mengakui kedaulatan RI atas Timor Timur. Usulan Presiden B.J.Habibie kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Januari 1999 dan disetujui oleh para anggota dalam Sidang Kabinet Paripurna terbatas Bidang Politik dan Keamanan. Apapun hasil dari referendum menurut Presiden B.J.Habibie akan berdampak positip bagi Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia akan terbebas dari beban nasional untuk membiayai pembangunan di Timor Timur, maupun tekanan-tekanan internasional dan kritik dari negara lain.

Tekanan-tekanan internasional, khususnya berasal dari PBB yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Selain itu keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan berbagai permasalahan ekonomi dan politik dalam negeri pada saat. Kebijakan Presiden B.J.Habibie mengenai Opsi II merupakan suatu usaha untuk membangun citra baik sebagai pemerintahan transisi yang reformis dan demokratis serta merupakan suatu usaha untuk membangun kembali perekonomian negara yang kacau sebagai akibat dari krisis multidimensi yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu, keputusan keluarnya Opsi II juga didasari oleh sikap Presiden B.J. Habibie yang menghormati Hak Asasi Manusia(HAM) dan memberikan kebebasan di atas prinsip kemerdekaan kepada setiap rakyat Indonesia[7].

Pengambilan keputusan terhadap penyelesaian persoalan Timor Timur menurut beberapa pakar dan pengamat politik Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan yang gegabah. Hal itu dilandasi alasan bahwa keadaan situasi di dalam negeri Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit terbukti dengan: pertama, krisis ekonomi-moneter yang sedang dialami oleh negara Indonesia sejak tahun 1997 dan berdampak kedalam politik Indonesia sehingga menimbulkan krisis multidimensional yang ditandai dengan jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto. Berakhirnya kekuasaan pemimpin Orde Baru atas desakan para mahasiswa dan rakyat Indonesia melalui gerakan reformasi secara berkesinambungan menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat dalam negeri terhadap pemerintah sehingga menimbulkan “krisis kepercayaan terhadap pemerintah”. Keadaan pemerintah yang sedang mengalami banyak persoalan dimanfaatkan oleh pihak-pihak sparatis Timor Timur yang menuntut diadakannya referendum sebagai sarana penentuan nasib rakyat Timor Timur.

Tuntutan tersebut mendapat banyak simpati dari kelompok-kelompok masyarakat lain di tanah air dan dunia internasional. Dari dalam negeri dukungan diberikan oleh kelompok pembela HAM dan demokrasi, seperti LSM dan Komnas HAM. Sedangkan dari internasional adalah Amerika dan Australia yang selalu mengontrol dan melakukan provokasi kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur. Kedua negara itu bersama-sama dengan PBB selalu memantau perkembangan yang terjadi di Timor Timur. Perubahan sikap kedua negara ini dipengaruhi oleh perkembangan global dan isu-isu internasional tentang demokratisasi dan HAM.

Kedua, terjadi pergeseran posisi dasar Republik Indonesia pada tanggal 9 Juni 1998 pada saat Presiden B.J Habibie mengumumkan kesediaan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan “ status khusus dengan Otonomi luas”. Pemberian status ini dianggap sebagai formula dan usaha untuk mencapai penyelesaian politik dalam masalah Timor Timur. Akan tetapi pada tanggal 27 Januari 1999 Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna bidang Politik dan Keamanan mengenai pemberian “Opsi II” yang berhubungan dengan pemberian tanggapan atas otonomi luas apabila pemberian status khusus itu ditolak oleh mayoritas masyarakat Timor Timur maka jalan yang akan diambil selanjutnya adalah Pemerintah Republik Indonesia akan mengusulkan kepada Sidang Umum MPR hasil Pemilu yang baru terpilih agar Timor Timur dapat berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara baik-baik, damai, terhormat, tertib, dan konstitusional[8].

Keluarnya Opsi II mengejutkan bagi banyak pihak dan tidak diterima secara menyeluruh di Indonesia. Salah satu pihak yang sangat menentang Opsi II adalah tentara Indonesia (ABRI/TNI). Mereka mengkhawatirkan bahwa pemisahan Timor Timur dapat membawa akibat yang merugikan bagi persatuan dan keamanan di wilayah itu[9]. Ancaman terhadap instabilitas keamanan di Timor Timur seperti yang dikhawatirkan menjadi kenyataan, terbukti dengan kekerasan yang terjadi disana. Meningkatnya intensitas kekerasan dan ketegangan di Timor Timur disebabkan oleh kedua kelompok (pro-integrasi dan pro-kemerdekaan) saling melakukan teror dan intimidasi. Kelompok pro-kemerdekaan yang mendapat “angin segar” atas keputusan pemberian Opsi II semakin menunjukkan sikap permusuhan terhadap kelompok pro-integrasi dan Pemerintah Republik Indonesia. Tindak kekerasan tidak hanya menghantui rakyat setempat tetapi juga masyarakat pendatang, baik para pedagang maupun aparat pemerintah yang bertugas dan ditugaskan di wilayah itu. Selain itu kemunculan berbagai kelompok milisi pro integrasi yang tidak dapat dicegah menjadi faktor pendukung bagi meningkatnya intensitas konflik di wilayah yang pernah menjadi propinsi ke-27 Indonesia[10].

Keadaan di Timor Timur, khususnya Dili semakin kacau setelah pemimpin Gerakan Perlawanan Rakyat Timor Timur (CNRT/Concelho Nacional Resistencia Timorense)- Xanana Gusmao pada tanggal 5 April 1999 mengumumkan perang terhadap Pemerintah RI dan TNI. Pertikaian dan konflik, serta tindak kekerasan yang sering terjadi antara kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan menyebabkan Pemerintah RI khususnya TNI/POLRI melakukan usaha-usaha rekonsiliasi untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Usaha tersebut juga dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Timor Timur. Usaha yang telah dilakukan oleh TNI/POLRI antara lain adalah dengan memfasilitasi suatu perjanjian damai yang diselenggarakan di Diosis Keuskupan Dili pada tanggal 21 April 1999. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh Menhankam/Panglima TNI Jendral Wiranto, Komnas HAM, dan Gereja Katholik di Timor Timur dan menghasilkan kesepakatan tentang penghentian permusuhan dan penciptaan perdamaian[11]. Menindaklanjuti perjanjian damai tersebut maka TNI/POLRI dan Komnas HAM kemudian membentuk Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS). Unsur-unsur keanggotaan KPS terdiri dari perwakilan Fretilin, kelompok pro-integrasi, TNI/POLRI, Komnas HAM, dan perwakilan Pemerintah RI serta wakil dari UNAMET[12]. Tugas dari KPS antaralain adalah (1) memonitor terjadinya pelanggaran-pelanggaran serta dampak perjanjian damai; (2) melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk menghentikan segala bentuk permusuhan, intimidasi, dan kekerasan; (3) menerima pengaduan masyarakat tentang pelanggaran yang terjadi di Timor Timur, baik yang dilakukan oleh aparat maupun pihak-pihak yang bertikai; (4) KPS bersama UNAMET akan menyusun suatu aturan main (code of conduct) untuk mengatur perilaku pada masa sebelum, selama, dan setelah konsultasi yang harus ditaati oleh semua pihak[13]. Pada tanggal 18 Juni 1999 TNI/POLRI berhasil memfasilitasi kesepakatan antara Concelho Nacional Resistencia Timorense (CNRT) dan Falintil dengan pihak pro-integrasi untuk menyambut Jajak Pendapat di Timor Timur. TNI/POLRI juga berhasil menjadi fasilitator penyelenggaraan Pertemuan Dare II di Jakarta pada tanggal 25-30 Juni 1999[14] yang membahas empat masalah pokok, yaitu rekonsiliasi, Jajak Pendapat, keamanan, dan masalah politik.

Hasil dari usaha-usaha tersebut tidak sesuai dengan harapan karena kedua pihak yang bertikai sering melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal itu disebabkan oleh kuatnya rasa dendam diantara mereka. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kekacauan di Timor Timur. Ketegangan diantara kedua pihak semakin meningkat setelah dilakukan Jajak Pendapat yang diselenggarakan oleh UNAMET. Hasil jajak Pendapat yang diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999 menunjukkan bahwa sebesar 78,5% atau sekitar 344.580 orang menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas, sedangkan sebanyak 21,5% atau sekitar 94.388 orang menerima Opsi I. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka berpisah dari NKRI[15].

Penyelenggaraan Jajak Pendapat dilakukan oleh UNAMET sebagai badan khusus yang didirikan oleh PBB. Badan ini mempunyai misi dan kewajiban untuk memantau keadaan Timor Timur serta menyelenggarakan Jajak Pendapat dengan bersikap netral. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh Menteri luar negeri Ali Alatas ( RI) dan Menteri luar negeri Jaime Gama ( Portugal) dengan mengikutsertakan wakil PBB Jamsheed Marker, serta memperoleh perhatian langsung dari Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan[16]. Kesepakatan ini diperoleh dalam sebuah dialog yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 1999 di New York (AS) yang menghasilkan “Persetujuan New York”. Persetujuan ini menghasilkan tiga hal yang disepakati dan ditandatangani, serta satu lampiran yang berisi konsep status khusus dengan otonomi luas bagi Timor Timur. Ketiga hal yang disepakati adalah (1) kesepakatan tentang persetujuan RI-Portugal mengenai masalah Timor Timur; (2) persetujuan bagi modalitas atau tatacara Jajak Pendapat melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, dan jujur serta adil; (3) persetujuan tentang pengaturan keamanan Jajak Pendapat. Kesepakatan tersebut diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1236 tahun 1999 dalam pertemuan Dewan Keamanan ke 3998 pada tanggal 7 Mei 1999[17].

2. Jajak Pendapat

Jajak Pendapat merupakan suatu cara bagi penyelesaian persoalan Timor Timur yang muncul dari tawaran (Opsi) Presiden B.J.Habibie. Sesuai dengan Perjanjian New York, Jajak Pendapat diselenggarakan oleh PBB. Pelaksanaan Jajak Pendapat terdiri dari tujuh tahapan, yaitu (1) Tahap Perencanaan Operasi dan Penggelaran, tanggal 10 Mei-15 Juni 1999; (2) Tahap Sosialisasi/penerangan Umum, tanggal 10 Mei-15 Agustus 1999; (3) Tahap Persiapan dan Registrasi, tanggal 13 Juni-17 Juli 1999; (4) Tahap Pengajuan keberatan atas daftar peserta Jajak Pendapat, tanggal 18-23 Juli 1999; (5) Tahap Kampanye Politik, tanggal 20 Juli sampai tanggal 5 Agustus 1999; (6) Tahap Masa Tenang, tanggal 6 dan 7 Agustus 1999; (7) Tahap Pemungutan suara, tanggal 8 Agustus 1999. Dalam pelaksanaan ada beberapa tahapan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana sehingga mempengaruhi seluruh proses Jajak Pendapat. Tahap-tahap yang mengalami perubahan waktu pelaksanaan yaitu Tahap Persiapan dan Registrasi dilakukan tanggal 16 Juli 1999 karena ada kesulitan dalam penyelenggaraan peralatan, logistik, dan keterbatasan personil. Registrasi dilakukan tanggal 6 Agustus 1999 untuk wilayah Timor Timur dan 8 Agustus 1999 untuk wilayah diluar Timor Timur. Masa Kampanye juga mengalami kemunduran sehingga dimulai tanggal 11-27 Agustus 1999. Jajak pendapat diselenggarakan tanggal 30 Agustus 1999. Kemunduran penyelenggaraan Jajak Pendapat selain karena perubahan waktu pelaksanaan tahapan sebelumnya, juga karena alasan keamanan dan logistik[18]. Perubahan waktu penyelenggaraan Jajak Pendapat disahkan dengan resolusi PBB No.1262 tanggal 27 Agustus 1999[19].

Jajak Pendapat dilakukan secara serentak di lebih dari 700 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Timor Timur pada tanggal 30 agustus 1999 dan diikuti oleh sekitar 600.000 orang Timor Timur yang berada di wilayah ini. Disamping itu juga diikuti oleh sekitar 30.000 orang Timor Timur yang berada di daerah lain (Denpasar, Jakarta, Makasar, Surabaya, Yogyakarta) serta di Luar Negeri (AS, Australia, Macau, Mozambik, Portugal) yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih[20]. Syarat bagi orang-orang yang berhak mengikuti jajak pendapat adalah (1) telah berumur 17 tahun; (2) lahir di Timor Timur; (3) lahir diluar Timor Timur, tetapi memiliki sedikitnya satu orang tua yang lahir di Timor Timur; (4) menikah dengan seseorang yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Sementara itu hasil jajak pendapat diumumkan oleh PBB tanggal 4 September 1999.

Hasil Jajak Pendapat menunjukkan bahwa sekitar 78,5% atau sekitar 344.580 orang Timor Timur memilih merdeka dan menolak status khusus dengan otonomi luas yang ditawarkan Pemerintah dan 21,5 % atau sekitar 94.388 orang menerima tawaran tersebut. Dengan hasil tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia melalui MPR hasil Pemilu tahun 1999 kemudian menindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepaskan Timor Timur dari NKRI dan mengembalikan status wilayah itu seperti sebelum berintegrasi . Hasil tersebut pada satu sisi sangat menggembirakan kelompok pendukung anti-integrasi, sedangkan pada sisi lain mengecewakan kelompok pro-integrasi dan para prajurit TNI/POLRI yang telah berjuang mempertahankan integrasi Timor Timur[21].

Bersamaan dengan pengumuman hasil Jajak Pendapat, keadaan di Dili ( Ibu kota Timor Timur) semakin kacau. Pihak yang kalah dan kecewa dengan hasil jajak pendapat melakukan tindak kekerasan, teror, dan intimidasi terhadap para pendukung anti-integrasi. Pertikaian dan konflik antara kedua pihak semakin meningkat setelah masing-masing pihak menyatakan siap untuk perang. Pada tanggal 4 September terjadi pertikaian antara kedua kelompok di Pelabuhan Dili. Kelompok anti-integrasi yang terdesak bersembunyi dirumah Uskup Belo sehingga menyebabkan massa dari kelompok pro-integrasi marah dan membakar salah satu bangunan di Keuskupan. Peristiwa kekerasan juga terjadi pada tanggal 5 September 1999 di Keuskupan Diosis Dili dan mengakibatkan banyak orang meninggal. Pertikaian juga terjadi di kantor CNRT di Mascaronhos, Dili Barat. Dalam peristiwa tersebut terjadi pembakaran terhadap kantor CNRT oleh massa kelompok pro-integrasi. Peristiwa- peristiwa tersebut menyebabkan keadaan di Timor Timur semakin tidak aman sehingga mengakibatkan banyak orang mengungsi ke wilayah lain yang lebih aman. Banyak dari mereka yang mencari perlindungan ke Mapolda Timor Timur dan daerah Timor Barat (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Timur.

Keadaan di Timor Timur yang kacau menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya TNI/POLRI mendapat protes dan tekanan dari masyarakat internasional. TNI/POLRI dianggap telah gagal menjalankan amanat sesuai Persetujuan New York. Banyak negara, seperti AS, Australia, Inggris, Jepang, Perancis, Portugal, Selandia baru, dan Singapura mendesak Pemerintah Republik Indonesia supaya dapat menciptakan keadaan yang lebih aman dan tertib di Timor Timur[22]. Tekanan juga dilakukan oleh organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Kedua organisasi ini mengancam akan menghentikan bantuan apabila Pemerintah Republik Indonesia gagal memperbaiki keadaan di Timor Timur. Selain itu DK PBB juga mengeluarkan sebuah peringatan keras atau ultimatum kepada Pemerintah Republik Indonesia. PBB memberikan peringatan apabila dalam waktu 48 jam aparat keamanan (TNI/POLRI) tidak berhasil mengembalikan keamanan dan ketertiban Timor Timur maka Pemerintah Republik Indonesia harus siap untuk menerima bantuan internasional[23].

Banyaknya tekanan dari masyarakat internasional menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan darurat di Timor Timur. Berdasar Undang Undang No.23 tahun 1959 tentang Keadaan Darurat maka mulai tanggal 7 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Darurat Militer di Timor Timur. Pemberlakuan keadaan Darurat Militer (PDM) memberi landasan hukum dan wewenang bagi TNI/POLRI untuk bertindak lebih tegas dalam menindak kerusuhan, kebrutalan, dan pelanggaran hukum di wilayah itu supaya ketertiban dapat pulih[24]. Keputusan ini didasarkan pada Keppres No.107/Tahun 1999 dan Lembaran Negara No.152 serta mendapat persetujuan dari Portugal dan Sekjen PBB. Oleh karena hasil yang dicapai dari PDM tidak sesuai dengan harapan maka pada tanggal 24 September kebijakan ini diakhiri. Kegagalan kebijakan PDM ini menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia kemudian bersedia menerima pasukan multinasional penjaga perdamaian internasional dari negara lain untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur.

Setelah terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, maka Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi No.1264 tahun 1999 yang disetujui secara aklamasi oleh 15 anggota DK PBB[25]. Berdasar Bab VII Piagam PBB, maka DK PBB memberi wewenang pembentukan pasukan multinasional (Multinational Force/MNF) yaitu INTERFET (International Force East Timor). Badan ini bertugas untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, melindungi dan mendukung UNAMET dalam melakukan tugasnya, dan memfasilitasi operasi bantuan keamanan PBB serta harus bersikap netral[26]. Badan ini secara resmi bertugas untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan di Timor Timur dari TNI/POLRI. Pada tanggal 20 September 1999 pasukan INTERFET yang dipimpin oleh Mayor Jendral Peter Cosgrove tiba di Timor Timur untuk melakukan Operasi Pemulihan (Operation Stabilise). Seperti halnya dengan UNAMET, INTERFET juga sering bersikap tidak netral dan berpihak pada kelompok anti-integrasi. Setelah keadaan di Timor Timur semakin baik dan ketegangan antara kedua pihak yang bertikai berkurang maka pasukan INTERFET ditarik mundur secara perlahan-lahan dan digantikan oleh UNTAET.

[1] Garry van Klinken, Akar Perlawanan Rakyat Timor Timur, ( Jakarta: ELSAM, 1996), hal.23-24.

[2] Buletin Kay Rala Lian, Edisi VI/Mei/1997.

[3] Zacky A.Makarim, dkk, Hari-Hari Terakhir Timor Timur, Sebuah Kesaksian, ( Jakarta: Sportif Media Informasindo, 2003), hal.33.

[4] Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, Indonesia di Ambang Perpecahan?, ( Jakarta, 20000, hal. 267.

[5] ETSG merupakan suatu lembaga yang beranggotakan para intelektual yang berasal dari Timor Timur, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam ( Syamsuddin Haris dan M.Riefki Muna, Ibid., hal. 268).

[6] Arsip DPR RI mengenai Rancangan Penjelasan Atas Undang Undang RI tahun 1976.

[7] Lela E.Madjiah, Timor Timur Perginya Si Anak Hilang, ( Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2002), hal.236.

[8] KOMPAS, tanggal 29 Januari 1999; Wiranto, Selamat Jalan Timor Timur. Pergulatan Menguak Kebenaran, ( Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia, 2002), hal.85.

[9] PBB, Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat, ( New York: Deppen Publik PBB, 2000), hal.9.

[10] Nugroho Wisnu Murti, dalam (WWW.SOLIDAMOR.ORG).

[11] Tono Suratman, Untuk Negaraku. Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.70.

[12] Wiranto, Op.cit., hal.144.

[13] Zacky A.Makarim, Op.cit., hal.197.

[14] Pertemuan Dare II adalah lanjutan dari pertemuan Dare I yang berlangsung pada bulan September 1998. Dare adalah nama suatu wilayah perbukitan yang indah di Dili Barat, dalam ( Lela E.madjiah, Op.cit., hal.66); Tono Suratman, Op.cit., hal.65.

[15] Lela E.Madjiah, Op.cit., hal.236.

[16] KOMPAS, tanggal 25 April 1999.

[17] Zacky A.Makarim. Op.cit., hal.197.

[18] KOMPAS, tanggal 5 Juni 1999.

[19] Zacky A.Makarim, Op.cit., hal.199.

[20] KOMPAS, tanggal 7 Mei 1999.

[21] Ibid., tanggal 6 September 1999.

[22] Ibid., tanggal 9 September 1999.

[23] Ibid., tanggal 8 September 1999.

[24] Ibid.

[25] Ibid., tanggal 16 September 1999.

[26] Lela E.Madjiah, Op.cit., hal.144; PBB, Op.cit., hal.58-59.

Sadar atau tidak: Indonesia menjajah Papua

2011-08-20T00:21:00.000-07:00

*Oleh Bernad.Agapa

Aksi Massa KNPB di Jayapura (Google)

Dalam beberapa minggu terakhir ini Papua terus begejolak. Beberapa pihak mengatakan jika konflik di Papua adalah rekayasa. Ada pula yang mengaku jika beberapa konflik bersenjata itu dilakukan oleh sayap militer gerakan sipil bersenjata Papua Merdeka.

Perjuangan orang Papua membebaskan diri dari genggaman NKRI, yang mana orang Papua menanggap Indonesia sebagai kolonialis telah berumur 42 tahun sejak tahun 1969 dilaksanannya Penentuan pendapat rakyat (PEPERA) hingga 2011. Konflik diatas tanah Papua telah memakan banyak korban selama operasi militer berlansung, Sederetan operasi militer di Papua Barat ini memiliki satu tujuan yaitu untuk menghabisi orang asli Papua, yang dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai kaum separatis. Organisasi hak asasi manusia internasional dan lokal memperkirakan setidaknya 100.000 warga Papua telah dibunuh oleh pasukan TNI. Diantaranya laporan ELSAM tahun 2006, “tahun 1963-1969 korban orang Papua oleh operasi militer diperkirakan oleh Osborne dengan mengutip Hasting berjumlah 2.000 sampai 3.000 orang.” Laporan-laporan itu pun hanya menjadi catatan kosong yang tidak pernah ditindak lanjuti dan diadili sebagai penjahat perang. Walaupun Pemerintah Indonesia selalu mengklaim bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum dan berhasil menelurkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengelola urusan di dalam negara tersebut.

Dari segi sejarah memang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia dikategorikan menjajah Papua. Karena didalam sejarah manapun orang Papua tidak pernah meminta untuk bergabung dengan NKRI. Adapun Pepera 1969 dianggap tidak adil, karena isi perjanjian New York Agreement tidak dilaksanakan “One Man, One Vote”. Proses berlansung Pepera yang sebenarnya saat itu dari 800.000 jiwa orang Papua hanya 1025 orang yang memilih (Jhon Saltford, 2006). Berlansungnya Pepera pun dibawah intimidasi dan terror oleh indonesia walaupun saat itu (1968-1969) di awasi oleh UNTEA (United Nations Involvement With The Act of Self-Determination). Bahkan indonesia berani mengadakan kontrak dengan perusahaan tambang emas milik Amerika, PT.FREEPORT tahun 1957 sebelum Papua resmi bergabung dengan Indonesia.

Adanya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Papua di Papua Barat adalah fakta yang terbantahkan. Pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai Gerakan Separatis Papua. Di tingkat internasional, gerakan ini lebih dikenal dengan nama Free Papua Movement. Sejak tahun 1963, penduduk asli Papua melawan pendudukan dan penindasan oleh Indonesia, yang muncul dalam berbagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara penindasan ini terus menerus terjadi seolah-olah tak berujung, gerakan perlawanan Papua terus bertahan.

Pemerintah Indonesia menawarkan status otonomi khusus kepada Papua Barat menanggapi tuntutan dari masyarakat Papua atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Undang-Undang no. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua telah disahkan oleh presien Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, pada bulan Oktober 2001 setelah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi tidak semua harapan terhadap undang-undang ini dapat terpenuhi.

Pemerintah Indonesia memperlihatkan tidak adanya keinginan politik untuk menerapkan otonomi khusus di Papua, dan sebaliknya, justru menghasilkan kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan. Pemerintah Indonesia gagal untuk mengatasi hambatan-hambatan kultural, ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi oleh penduduk asli Papua. Penyebab utama dari kegagalan UU Otsus ini adalah tidak adanya implementasi terhadap Papua secara penuh, efektif dan konsisten oleh pemerintah Indonesia.

Hingga kini rakyat Papua hidup damai di bawah pemerintahan Indonesia ibarat jauh panggang dari api. Alasan utama adalah karena tidak pernah ada penghormatan terhadap harga diri rakyat Papua sebagai manusia. Sebaliknya, harga diri rakyat Papua telah lama diinjak-injak selama bertahun-tahun.

Konfrensi Papua Barat – Jalan Menuju Kemerdekaan

2011-07-30T04:41:00.000-07:00

Conference West Papua – The Road to Freedom (Konfrensi Papua Barat – Jalan Menuju Kemerdekaan) merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Papua Barat dalam tahapan eskalasi gerakan perjuangan yang semakin meningkat sejak 48 Tahun bangsa Papua Barat berjuang merebut kembali hak kedaulatan politik 01 Desember 1961.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa; Solidaritas Internasional yang sangat kuat terhadap perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat bukanlah politik semata untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat tetapi telah dibuktikan secara kongkrit dengan kerja-kerja nyata dilapangan oleh pejuang militan anak-anak bangsa tanpa mengenal rasa haus, lelah dan lapar.

Perjuangan panjang yang sangat melelahkan yang secara terus menerus dipelopori pejuang-pejuang anak bangsa yang selalu gelisah mendengar kabar buruk tentang kesewenang-wenangan Imprialis dan antek-anteknya penguasa kolonial Indonesia dan Militernya di Tanah Air kita, maka akan segera berakhir tanpa syarat.

Tanpa mengurangi kesadaran kita, Konfrensi yang akan digelar merupakan Konfrensi Tingkat Tinggi – International Lawyear for West Papua (IPWP) dibawa pimpinan Ms. Melinda Jangki yang akan segera berlangsung pada, Tanggal 02 Agustus 2011, pertemuan ini akan berlangsung selama 2 jam, mulai dari jam 2 siang hingga jam 5 sore bertempat di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford, OX1 4BG. Kerajaan Inggris Raya (UK).

Konferensi ini akan dipimpin langsung oleh Adrew Smith, Ketua Internasional Parlemen untuk Papua Barat (IPWP) dan Charles Foster, pendiri ILWP. Konferensi ini dengan menghadirkan beberapa pembicara-pembicara antara lain:

Powes Parkop (Gubernur Port Moresby, PNG)
Benny Wenda (Pemimpin kemerdekaan Papua Barat di London)
Frances Raday (Anggota ahli PBB untuk isu Eliminasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan)
John Saltford (Peneliti Pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat.
Clement Ronawery (Saksi Pepera 1969 di Papua Barat)
Ralph Regenvanu ( Menteri Keadilan Vanuatu)

Selain itu, Dr. Benny Giay dan Dumma Socrates Sofyan Yoman akan melakukan pembicaraan video langsung dalam konferensi. Dalam konferensi ini akan banyak mendiskusikan jalur-jalur penting menuju penyelesaian masalah Papua Barat. Di laporkan dari Belanda, Free West Papua NL terus mempersiapkan tari-tarian dan musik mambesak untuk memeriahkan konferensi ini.

Terkait dengan konfrensi ini, maka Komite Nasional Papua Barat – Konsulat Indonesia (KNPB-KI) di Jakarta. Menyeruhkan: Kepada seluruh gerakan-gerakan organisasi perjuangan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar di seluruh Kota, Jawa – Bali, untuk melakukan persiapan konsolidasi Besar – Besaran secara meyeluruh untuk tujuan mobilisasi.

Dengan kesadaran politik dan keyakinan teguh yang kami miliki, berdasarkan kebenaran sejarah politik perjuangan bangsa Papua Barat yang kami junjung tinggi, Maka apabila usul di tolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh supersif dan mengganggu keamanan.

Maka hanya ada satu kata: Lawan!

1 Juli Momentum Perenungan Penderitaan Rakyat Papua

2011-06-29T21:54:00.000-07:00

Tanggal 1 Juli yang tidak lain identik dengan salah satu hari Organisasi Papua Merdeka (OPM) di masa lalu, selain hari Bhayangkara Polri, maka pada tahun ini akan diperingati oleh rakyat Papua dalam bentuk ibadah dan doa renungan penderitaan rakyat Papua. Kegiatan ini akan berlangsung di beberapa tempat di Tanah Papua seperti, Jayapura, Sorong, Nabire, Timika, Wamena dan Merauke.

Menurut Marthen Goo, koordinator pelaksana kegiatan serupa di Jayapura bahwa kegiatan ini dilakukan agar segenap rakyat Papua tidak melupakan berbagai kekejaman aparat keamanan negara di masa lalu, termasuk penderitaan rakyat Papua di masa kini. “Jadi nanti 1 juli kami hanya ingin melakukan ibadah dan doa renungan,” kata dia -sela konferensi pers yang berlangsung di Prima Garden Abepura, Selasa (28/6) kemarin.
Sesuai rencana, kegiatan 1 Juli untukwilayah Jayapura akan dilakukan dalam bentuk ibadah di lapangan makam Theys H. Eluay di Sentani. Ketika ditanya soal apa yang melatarbelakangi penderitaan rakyat Papua selama ini, Marthen menuturkan bahwa sebelum hadir bangsa-bangsa asing dari luar yang menginginkan kekayaan SDA Papua, keberadaan penduduk pribumi (asli) negeri ini telah ribuan tahun lamanya berdiam dengan menikmati sepuasnya kekayaaan yang mereka miliki.

Kekayaan itu berupa hasil hutan, dusun sagu, hewan buruan dan hasil laut, termasuk menghirup udara kebebasan yang diberikan Tuhan. Namun dengan hadinrya bangsa-bangsa dari luar yang tergiur SDA Papua, maka sejak itulah dimulainya fase penjajahan dan penindasan yang berakibat penderitaan panjang terhadap rakyat Papua hingga hari ini. “Sejak awal orang Papua dianggap sebagai manusia primitif dan terbelakang sehingga tidak layak menjadi bangsa merdeka,” ungkapnya.
Dijelaskan bahwa kondisi demikian lantas memunculkan konspirasi politik dengan latar belakang kepentingan ekonomi, imperialisme dan kepentingan geo politik dunia untuk menguasai wilayah Papua. “Seakan-akan negeri ini tidak bertuan sehingga layak menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia. Akhirnya sejak awal wilayah Papua tidak luput dari skenario politik global dan konspirasi yang saat itu melibatkan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Belanda dan Indonesia,” tegasnya.
Dengan jalan itu, kata dia, wilayah Papua lalu dianeksasi melalui invasi militer yang dinamakan Operasi Mandala 1962 dan berbagai operasi militer ikutan di awal 1960-an, hingga rekayasa pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Termasuk berbagai operasi-operasi militer untuk meredam tuntutan rakyat Papua mengenai hak-hak mereka, termasuk hak menentukan nasib sendiri.

Ketika ditanya soal tujuan kegiatan, Marthen Goo yang juga seorang aktivis ini mengatakan kegiatan berbentuk doa dan renungan penderitaan tersebut dimaksduakan agar menjadi momen untuk mendorong proses rekonsiliasi terwujudnya persatuan rakyat Papua dalam melawan ketikadilan dan penindasan. Disamping demi mewujudkan cita-cita perjuangan yang diimpikan rakyat Papua selama ini.

Menurut rencana, kegiatan ibadah renungan penderitaan yang juga akan dilaksanakan di sejumlah daerah ini , akan dikoordinir oleh Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (KNPBP) atau West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL). Organisasi ini telah hadir beberapa tahun lalu yang didalamnya melibatkan sejumlah elemen pergerakan dan perjuangan rakyat Papua.

Karena kegiatan ini hanya berbentuk ibadah dan doa, maka Elias Petege, yang juga anggota panitia kegiatan ini mengharapkan agar seluruh warga masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan wacana-wacana yang menyesatkan. “Kami mengharapkan partisipasi rakyat Papua dalam kegiatan ini dan selanjutnya meminta ada jaminan keamanan dari aparat keamanan,” tambahnya. (JH/ADLP)

Souce: ALDEPE

PT.FREEPORT "Perampok..!!"

2011-06-19T20:01:00.000-07:00

Beroperasinya PT Freeport Indonesia sebagai simbol kolonialisme di Papua. Bagaimana tidak?? Dari tahun ke tahun Perusahan milik Amerika ini terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Para petinggi Freeport terus mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Kondisi wilayah Timika bagai api dalam sekam, tidak ada kondisi stabil yang menjamin masa depan penduduk Papua.

Penandatanganan Kontrak Karya (KK) I pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport pada 1967, menjadi landasan bagi perusahaan ini mulai melakukan aktivitas pertambangan. Tak hanya itu, KK ini juga menjadi dasar penyusunan UU Pertambangan Nomor 11/1967, yang disahkan pada Desember 1967 atau delapan bulan berselang setelah penandatanganan KK.
Pada Maret 1973, Freeport memulai pertambangan terbuka di Ertsberg, kawasan yang selesai ditambang pada tahun 1980-an dan menyisakan lubang sedalam 360 meter. Pada tahun 1988, Freeport mulai mengeruk cadangan raksasa lainnya, Grasberg, yang masih berlangsung saat ini. Dari eksploitasi kedua wilayah ini, sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724, 7 juta ton emas telah mereka keruk. Pada bulan Juli 2005, lubang tambang Grasberg telah mencapai diameter 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman 800m. Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga, dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa hingga rencana penutupan tambang pada 2041.

Aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal, peran negara/BUMN untuk ikut mengelola tambang yang sangat minim dan dampak lingkungan yang sangat signifikan, berupa rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg. Kerusakan lingkungan telah mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa.

Freeport mengelola tambang terbesar di dunia di berbagai negara, yang didalamnya termasuk 50% cadangan emas di kepulauan Indonesia. Namun, sebagai hasil eksploitasi potensi tambang tersebut, hanya sebagian kecil pendapatan yang yang masuk ke kas negara dibandingkan dengan miliaran US$ keuntungan yang diperoleh Freeport. Kehadiran Freeport pun tidak mampu menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, namun berkontribusi sangat besar pada perkembangan perusahaan asing tersebut.

Pada tahun 1995 Freeport baru secara’resmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun 1994, Freeport mengaku hanya sebagai penambang tembaga. Jumlah volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia Kerja Freeport dan beberapa anggota DPR RI Komisi VII pun mencurigai telah terjadi manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Mereka mencurigai jumlahnya lebih dari yang diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton emas. DPR juga tidak percaya atas data kandungan konsentrat yang diinformasikan sepihak oleh Freeport. Anggota DPR berkesimpulan bahwa negara telah dirugikan selama lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya pengawasan yang serius. Bahkan Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukai mengaku tidak tahu pasti berapa produksi Freeport berikut penerimaannya.

Keberadaan Freeport tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua, bahkan pembangunan di Papua dinilai gagal. Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2011, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.

Kronologis Peristiwa; Mess Papua Jakarta

2011-06-09T18:01:00.000-07:00

Penghinaan dan Pelecehan Terhadap Martabat Orang Asli Papua ; Mess Papua Jakarta

12 Mei 2011
Peristiwa tersebut diawali dengan adanya persoalan berpindah tangannya HP dari Rendi ke Nur Ramadhan Ramandei (16 - warga Mess Papua) yang saat itu dimaksudkan Nur untuk mengamankan. Kejadian tersebut terjadi pada di Warnet milik A’an alias Inoen Harry K. Kejadian tersebut sebenarnya sudah selesai dengan adanya perdamaian dari kedua belah pihak. Namun A’an alias Inoen Harry K dan istrinya (keluarga ini dikenal oleh masyarakat sekitar sangat sombong dan mudah memasukkan seseorang ke penjara) mendesak Rendi untuk melaporkan ke polisi atau damai dengan memberikan uang Rp. 500.000. Pada waktu itu Rendi sangat takut karena didesak oleh A’an istrinya. Nur Ramadhan selaku korban mendapat kabar dari beberapa warga sekitar bahwa dirinya diancam oleh A’an.

24 Mei 2011
Nur Rhamadhan ditemukan penuh luka dan tidak sadarkan diri di Jl. Kepu Timur, Gang Bajing. Saat sadar dia mengatakan dianiaya oleh Pemilik Warnet di Gang Bajing yang bernama A’an alias Inoen Harry K dan beberapa temannya. Peristiwa ini lalu di laporkan ke Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat.

25 Mei 2011
Karena tidak ada respon dari pihak Kepolisian, sekitar 30-an warga mess Papua lalu merusak Warnet pada sekitar pukul 20.00 wib. Akhirnya, Polsek Kemayoran kemudian menahan pemilik warnet, A’an alias Inoen Harry K. Namun, tidak berapa lama kemudian, pemilik warnet tersebut dilepaskan kembali dengan alasan tidak ada saksi yang melihat Nur Ramadhan dianiaya oleh A’an.

27 Mei 2011
Warga Papua merasa tidak memperoleh keadilan dalam hal tersebut, berinisiatif untuk melibatkan wartawan untuk mengangkat kasus ketidakadilan ini, dengan melakukan, pada pukul 23.00 wib. Terlihat beberapa polisi ikut berjaga-jaga disekitar TKP.

28 Mei 2011
Selang sekitar dua jam, tepatnya pukul 01.00 wib, polisi gabungan yang terdiri dari personil Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran sudah sampai di Mess Papua dengan senjata lengkap. Salah satu Polisi mengatakan kepada satu saksi, bahwa saat itu ada 7 anggota Densus 88, salah satunya adalah Saputra (adik dari Fitri, istri pemilik warnet) yang turut menujukkan para pelaku perusakan warnet. Pengakuan Julius Sanggenafa, Ketua RT di Mess papua mengatakan polisi tidak mengeluarkan surat apapun pada saat penangkapan, baik surat penangkapan, penahanan, Penggeledahan ataupun konfirmasi sebelumnya. Dalam penggerebekan itu, hampir seluruh kamar-kamar di Mess Papua dimasuki oleh polisi. Mereka menanyakan apakah menyimpan parang atau tidak, polisi juga mengacak-acak lemari-lemari dan barang-barang di kamar mereka. Ada juga yang naik ke loteng. Beberapa polisi juga menendangi pintu dengan keras, bahkan sampai ada pintu yang jebol.

Selain itu, beberapa Polisi juga mengeluarkan kata-kata yang Rasis dan kotor, seperti “monyet kalian semua”, “kalian semua anjing monyet”, “Irian bajingan” “babi anjing bangsat, saya tembak kau nanti” dan lain-lain.

Seorang saksi, warga Mess, Roberth Roland (37) mengatakan pintu rumahnya digedor dan ditendangi. Ia dan istrinya lalu keluar dari rumah dan bertanya kepada AKP Karnoto/Kartono, polisi yang ada di depan rumahnya. Tapi AKP Karnoto menjawabnya dengan kata “kalian semua anjing monyet”, selain itu dia juga mengatakan dengan nada tinggi “ini perintah Kapolri, Jangan mavcam-macam, jika melawan tembak ditempat”.

Saksi lain, Julius Sanggenfa, mengatakan, saat terjadi penangkapan, Polisi berteriak “buka…buka” sambil menendang pintu, saat dia membuka pintu, Pintu ditendang hingga roboh. Saat ditanya ada apa, polisi malah menjawab “kasi keluar itu….anjing…monyet…”. Julius sempat melihat kekerasan yang dilakukan Polisi saat menangkap Bernard dan Samsul. Julius juga sempat melihat anggota Polsek Kemayoran yang sudah dikenal warga, Frindsen memukul Bernard.

Saat melakukan penangkapan polisi melakukan berbagai bentuk kekerasan/penganiyaan terhadap tersangka ataupun saksi. Baik saat ditangkap dari rumah masing-masing, saat dikumpulkan di jalan belakang Mess, ataupun saat dibawa ke TKP (warnet) pada pukul 03.00 wib sampai kemudian di bawa ke Mapolres Jakarta Pusat pada pukul 04.00 wib.

Beberapa saksi yang dibawa ke Mapolres Jakarta Pusat adalah :
1. Jance Woisiri. Jance ditangkap, tangannya di ikat dengan tali plastik dibelakang lalu dipukuli, ditendang dan tempeleng. Jance lalu saya ditanyai “dimana parangnya?” dan ditodong pistol di kepala, di pukul di bagian rusuk beberapa kali. Jance lalu dibawa ke Polres dan dipisahkan dan dimintai keterangan sebagai saksi dari jam 4 pagi sampai jam 10 pagi, 12 orang masuk ke tahanan. Pukul 16.00 Jance disuruh pulang dan diminta mendatangani surat pernyataan untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

2. Denis Samori (35 thn). Denis tidak pernah ikut menyerang, baik pertama ataupun kedua. Saat penyergapan, Denis sedang istirahat. Saat Polisi datang dia keluar rumah dan tiba-tiba ditodong pistol. Dia sempat bertanya pada polisi ada masalah apa, tapi Polisi malah menarik Denis dan bersama yang lain. Pada saat jongkok denis disikut tulang belakang dengan dengkul. Dari Mess Papua, 12 orang yang ditangkap diajak ke TKP. Disana dia mendengar ada yang dipukul di dalam Warnet saat rekonstruksi oleh Polisi, tapi Denis tidak mengetahui siapa yang dipukul di dalam rumah. Denis lalu dilepaskan setelah dimintai keterangan sebagai saksi dari pukul 06.00 sampai 10.00 wib.

3. Samsul Kilian, (16 thn). Saat ditangkap Samsul dipukul belakang kepala, di muka dan di rusuk beberapa kali. Samsul juga mengaku dipaksa untuk masuk ke kamar dan diminta menunjukkan di mana barang-barang senjata tajam. Samsul lalu disuruh duduk, diinjak dan ditendang oleh polisi. Samsul juga disuruh mengaku memegang senjata tajam yang mana. Seteah itu Samsul disuruh jalan “bebek” sepanjang gang sampai masuk ke mobil tahanan sembari dipukuli oleh kayu. Samsul lalu dibawa ke TKP, di sana kepala Samsul dihantamkan ke jendela untuk mengaku terlibat penyerangan. Lalu saya di bawa ke Polresta Jakarta Pusat, dan dibebaskan pada bersama lain sore harinya.

4. Toyib kilian (31 thn), Saat penangkapan, Toyib ditodong dengan dengan senjata di mulut oleh polisi, lalu dicekik dan digeledah. Toyib dibawa bersama yang lain ke TKP, Warnet pada pukul 03.00 wib, disana Toyib ditendang beberapa kali dan setelah itu dibawa ke Polres Jakarta dan dilepaskan sorenya.

5. Ronald Manobi (17 thn). Saat terjadi penangkapan Ronald dipaksa dengan cara dipukul berkali mengakui pemilikan senjata tajam. Setelah dimintai keterangan Ronald dilepas sore hari.

Setelah dimintai keterangan, Tujuh orang yang ditangkap akhirnya dibebaskan pada Sabtu sore (28/5); yaitu Denis Samori, Jance Woisiri, Samsul Kilian, Toyib Kilian, David Numberi, Ronald Manobi, Haris.

Lima orang lainnya masih ditahan yaitu, Bernard Ramandei, Immanuel Apentus Samori, Andri Samori, Awal, Okta Kilian. Mereka dikani pasal 170 dengan acaman hukuman pidana 5 Tahun 6 Bulan.

Selain menangkap 12 warga mess Papua, Polisi juga menyita berbagai senjata tajam jenis Samurai, Klewang, Pedang, Panah hiasan dan parang dari Mess. Menurut Julius, ketua RT Mess Papua, senjata-senjata yang disita polisi bukanlah barang bukti yang digunakan saat penyerangan ke warnet, tapi alat-alat rumah (seperti parang)dan senjata hiasan yang kerap digunakan saat ada kegiatan kesenian.

Penghinaan dan Pelecehan Terhadap Martabat Orang Asli Papua

2011-06-08T19:44:00.000-07:00

Ucapan Rasis dan Penganiayaan Berat, Dikesampingkan Oleh Kapolres Jakarta Pusat dan dianggap hal yang biasa

Sedih, kecewa, dan rasa benci serta dendam yang tertanam dibenak hati sanubari, ketika mendengarkaqn seorang perwira AKP. di kesatuan Polsek Kemayoran, ketika melakukan Operasi Penggerebekan terhadap anak-anak Papua di Mess Trikora Kepu Kemayoran-Senen Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2011 Pkl.02.00.WIB, dengan penuh arogansi, egois, serta beringas para aparat polisi gabungan baik Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Polsek Kemayoran, dan beberapa oknum anggota DENSUS 88 yang saat malam sabtu melakukan operasi penggeledahan; aksi dan tindakan aparat kepolisian terlampau berlebihan yang seakan-akan melakukan perang melawan penjahat kelas kakap serta teroris luar biasa. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat itu tidak disertai dengan Surat Perintah Penggeledahan, Penganiayaan, serta Penyiksaan. para aparat polisi itu mengacam, memukul, menendang, dengan menggunakan pestol yang disertai bahasa bahwa Irian bajingan, binatang, anjing , monyet, kamu jago saya tembak ini perintah Kapolri siapa lari saya tembak ditempat. bajingan kamu irian monyet.....!

Operasi tersebut juga dilakukan dalam jumlah besar, pintu-pintu kamar ditendang, anak kecil diinjak, perempuan-perempuan yang sedang tidur menggunakan pakaian dalam pun turut kaget atas sikap dan tindakan arogansi, anak -anak kaget, kemudian sejumlah anak-anak papua mengalami penyiksaan fisik, ditendang, dipukul, diketok pakai pestol, ditodong pakai pestol serta dimasukin moncong pestol dimulut anak-anak tersebut. sementara digiring ke TKP dan dipukul ditendang ditodong dan juga dikata-katain dengan bahasa rasis, malahan dengan bangganya KAPOLRES Jakarta Pusat mengatakan bahwa itu hal biasa, dilapangan anak buah biasa mengatakan karena emosi.

sementara, kasus yang menjadi biangnya atau sumber masalahnya adalah Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh 8 orang warga kepada seorang anak papua atas nama Nur Rahmadan Ramandey yang mana dianiayaa secara tidak manusiawi, dicekokin 20 butir Pil Karbama, dipukul dengan Balok, diinjak-injak kedua bola matanya, diseret dan sebagainya.

Alhasil Kapolres sendiri mengakuai bahwa operasi itu perintah Kapolres dan rumah yang dipasang warnet itu milik seorang anggota densus 88, serta kapolsek juga memiliki keterkaitan bisnis dengan warnet tersebut , oleh sebab Kapolres juga melindungi bawahannya itu.

Sementara Barang Bukti...parang dan lainnya yang digeledah oleh Polisi saat operasi di mess papua, dituduhkan kepada anak-anak papua yang saat ini ditahan bahwa ini adalah barang bukti yang digunakan untuk pakai menyerang ternyata itu tidak benar dan seolah-olah anak-anak papua itu adalah orang-orang jahat kelas kakap, padahal sesungguhnya tidak.

inilah kisah nyata yang memang benar-benar menyakitkan hati, oleh sebab itu diharapkan kepada KAPOLRI untuk segera mencopot KAPOLRES, KABARESKRIM, KAPOLSEK, dan Kasat Reskrim serta komandan oreasi dan semua aparat yang terlibat melakukan penganiayaan,penyiksaan, dan penghinaan segera dianggil dan diperiksa serta diberikan hukuman yang setimpal bila perlu dicopot dari jabatan mereka termasuk KAPOLRES.

Wajah kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan penidongan oleh aparat kepolisian iini perlu mendapat perhatian khusus, dan perwira yang mengeluarkan kalimat-kalimat rasis perlu ditindak tegas dan dipecat

untuk, hal dimaksud, kami LSM KAMPAK PApua menghimbau agar seluruh pejabat, petinggi negeri, dan politikus papua yang dihina bajingan,anjing, binatang dan moyet oleh aparat polisi yang melakukan penggeledahan wajib hukumnya diberisangsi, bila perlu kapolres dan jajaran bawahannya mengambil sikap tegas dan langkah-langkah hukum yang tegas oleh KAPOLRI.
(Dorus wakum)

Source: http://www.facebook.com/notes/dorus-wakum/penghinaan-dan-pelecehan-terhadap-martabat-orang-asli-papua/216519085037835

Persipura Juara ISL 2010-2011

2011-06-08T13:25:00.000-07:00

Persipura Jayapura mampu mengukuhkan gelar juara di Indonesia Super League 2010/2011. Bermain di hadapan publik Samarinda sebagai markas Persisam Putra, tak membuat mental juara Persipura runtuh. Justru kemenangan atas The Orcha – julukan latin Persisam – mampu mereka raih. Kemenangan 2-1 atas tuan rumah mampu mengunci gelar sebagai juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Dan berikut beberapa momen yang berhasil diabadikan photografer PusamCyber, Fachrul Bachrie Pratama saat Persipura meraih gelar juara saat berjumpa dengan Persisam Putra Samarinda, di Stadion Segiri Samarinda, Rabu (8/6) sore.

Photo & Hak cipta milik PT Putra Samarinda Indonesia

Photo-Photo Persipura Rayakan Juara di Stadion Segiri Samarinda

Ucapan rasa syukur Persipura Jayapura berhasil juara Superliga 2010/2011

Merayakan didepan sorotan kamera untuk disiarkan langsung ke Indonesia.

Memberikan salam untuk suporter Pusamania, sebagai tuan rumah.

Luapan ekpresi putra-putra Papua membawa Persipura sebagai juara Superliga.

Ucapan selamat dari Persisam dan Pusamania untuk Persipura.

Jingkrak kegirangan menjadi euforia tersendiri pemain Persipura setelah keberhasilan meraih gelar juara.

Boaz Salossa bersama anak istri mengucapkan syukur kepada tuhan atas keberhasilan membawa Persipura juara.

Ekpresi kegembiraan Persipura Jayapura di tengah Stadion Segiri.

Were Are Champions, tulisan dari salahsatu pemain asing Persipura.

Source: http://pusamania.org/photoset-persisam-v-persipura/

Ancaman MIFEE bagi Rakyat Papua

2011-06-08T07:23:00.000-07:00

Merauke Integrated Food And Energy Estate (Mifee), Ancaman Baru Bagi Kelangsungan Hidup Rakyat Papua

Dengan dalih mengatasi krisis pangan nasional dicanangkan sebuah program yang bernama food estate. Pemerintah rezim fasis kolonial SBY-Budiono telah membuat sejumlah payung hukum yang dianggap penting untuk melegitimasi segala bentuk perampasan tanah milik rakyat Papua, tujuanya tidak lain, memberikan keleluasaan bagi pemodal di Indonesia (investor Indonesia) dan koorporasi asing (negara –negara Imperialis) untuk memonopoli lahan di Papua dengan alasan menangani masalah krisis ketahanan pangan.

Untuk melegalkan perampasan tanah milik rakyat Papua, dibuatlah payung hukum diantaranya adalah UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No.26/2008 tentang RTRWN serta Inpres No.5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009. Instruksi Presiden No 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (Food Estate). Memasuki Tahun 2010 kemarin, Kementerian Pertanian Indonesia merancang peraturan pemerintah (PP) tentang food estate atau pertanian tanaman pangan dengan skala sangat luas. Sebelumnya, persoalan ini sudah dimasukkan dalam Perpres No 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup Dan Terbuka (berbagai sumber).

Program Food Estate sendiri merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Secara sederhana konsep Food Estate layaknya perkampungan industri pangan.

Saat ini diperkirakan ada 7,13 juta hektar lahan yang dianggap terlantar yang menjadi incaran perampasan rezim Fasis SBY. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah yang dipandang layak untuk diberlakukakan program food estate dengan lahan seluas 1,6 Juta ha.

Program Merauke Integrate Food and Energy Estate (MIFEE) sendiri secara resmi telah dicanangkan oleh bupati, Jhon Gluba Gebze pada perayaan HUT kota Merauke ke 108 tanggal 12 Februari 2010 lalu. Merauke memiliki cadangan lahan pertanian mencapai 2,49 juta ha, terdiri dari lahan basah sekitar 1,937 juta ha dan lahan kering 554,5 ribu ha. Bahkan lahan yang ada hampir semua datar, sehingga cocok untuk usaha pertanian skala luas. Sedangkan lahar sekitar 1,63 juta ha yang potensi untuk pengembangan food estate. Dari luasan itu, ada sekitar 585.000 ha lahan areal penggunaan lain (APL) yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Kehutanan.

Beberapa distrik di Merauke merupakan kawasan sentral produksi. Untuk tanaman padi berada di Merauke, Semangga, Kurik, Tanah Miring, Okaba dan Kimaam. Komoditi kedele berada di Jagebob, Malind, Muting, Elikobel, Okaba dan Kimaam. Sedangkan jagung di distrik Semangga, Jagebob, Muting, Elokobel, Okaba, dan Kimaam.

Kabarnya, untuk mendukung program Merauke Food Estate akan ada 36 investor yang menanamkan modalnya di Merauke. Sekitar 28 di antaranya adalah milik kaum pemodal Indonesia dan sisanya adalah koorporasi asing. Beberapa perusahan besar telah mulai beroperasi sejak bulan Mei 2010.

Misalkan, perusahan milik Prabowo Subianto, PT Kertas Nusantara yang memperoleh lahan investasi paling besar yakni; 154.943 ha Hutan Tanaman Industri (HTI). Perusahan ini hadir dengan surat rekomendasi 522.1/2700 tanggal 23-10-2008. Secara khusus perusahaan ini bergerak dibidang pembuataan kertas dan bubur kertas, kantor pusatnya berada di Menara Bidakara, Jakarta Pusat. Daerah operasi mereka meliputi beberapa distrik, seperti Ngguti, Okaba dan Tubang. Kehadiran PT Kertas Nusantara sendiri sudah tentu akan membuka hutan yang cukup besar, dikhawatirkan akan terjadi konfiik antara rakyat setempat dengan pihak perusahan.

Selain itu, Medco Group perusahan milik Arifin Panigoro melalui anak usaha PT Medco Papua Industri Lestari telah menanamkan investasinya juga di Merauke. Kehadiran mereka dengan surat rekomendasi No.522.2/415 Tanggal 18-02-2010, beroperasi di Distrik Kaptel dan Ngguti. Lahan yang akan dibuka untuk energi biomassa (industri produksi energi) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 169.000 ha.

Medco Group dan Arifin Panigoro hadir dengan tiga misi utama yakni; memperluas eksplorasi, meningkatkan produktifitas lapangan yang sudah ada, serta, memperketat balancing portfolio. Medco Group sudah tentu akan beroperasi dalam waktu yang cukup lama di Merauke.

Tidak ketinggalan, Keluarga Wiliam Soeryadjaya yang juga pernah menjadi orang nomor dua terkaya di Indonesia menanamkan investasinya di Merauke. PT Agro Lestari dengan anak perusahan PT Papua Agro Lestari sendiri bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahan ini mendapat lahan operasi seluas 39,8 ha, dengan surat keputusan. No 08 tanggal 16 Januari tahun 2007. Wilayah operasi mereka meliputi sebagian besar Distrik Ulilin.

Selain ketiga pemodal diatas, masih ada beberapa investor Indonesia lagi yang menanamkan investasinya di Merauke berskala besar, sebut saja Tommy Winata pemilik Kelompok usaha Artha Graha Network melalui anak usahanya PT Sumber Alam Sutera (SAS), kemudian Aburizal Bakrie dari kelompok Bakrie Group dan beberapa lagi.

Kehadiran program Food Estate di Merauke hanya sebuah kedok dibalik skema besar Imperialisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara Imperialis sangat diuntungkan dengan penggunaan biofuel (minyak sawit) untuk menggantikan bahan bakar fosil (mineral dan galian), karena biofuel ramah lingkungan. Juga bahwa pasar minyak sawit mentah (crude palm oil) harganya sangat kompetitif di pasar dunia di banding petroleum. Satu hektar kelapa sawit dapat menghasilkan 5.000 – 6.000 kg minyak mentah. Harga minyak ini mencapai lebih dari 400 USD per ton kubik atau sekitar 54 USD perbarel. Bandingkan dengan harga minyak mentah (petroleum) yang hanya mencapai 70 USD perbarel. Pada tingkat ASEAN, negara yang dapat menyaingi Indonesia (2,9 juta hektar) dalam minyak sawit hanya Malaysia (3,3 juta hektar) di tahun 2003 (berbagai sumber). Selain itu perkebunan kelapa sawit yang juga menghasikan minyak pelumas yang berguna untuk menggerakan barang-barang otomotif dari industri kapitalis dengan menjadikan rakyat Papua sebagai pasar dengan harga yang mencekik hidup sebagian besar rakyat Papua.

Lahan MIFEE di Merauke

Pembagian lahan diantara investor ini secara jelas telah mengklaim dan memiliki kendali kepemilikan atas Tanah dan mengeser rakya Papua di Merauke dari tempat tumpuan hidup mereka yang selama turun temurun digunakan sebagai sumber mata pencahariannya. Kehadiran MIFE sudah tentu akan menggusur hak-hak hidup rakyat Papua, hutan dan budaya masyarakat setempat. Banyak pengalaman pahit yang telah membuat rakyat Papua trauma.

Source: http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/06/07/ancaman-mifee-bagi-rakyat-papua/

Persipura Memburu Juara ke Kalimantan

2011-06-05T00:28:00.000-07:00

Jayapura – Pelatih Persipura Jayapura, Jacksen F. Tiago, optimistis timnya bisa mengunci gelar juara Indonesia Super Liga Musim 2010/2011 di Kalimantan saat menghadapi Persisam di Stadion Segiri, Samarinda, 8 Juni mendatang.

Kemungkinan itu bisa terjadi jika Boaz cs tampil lebih baik tidak seperti saat melawan tim papan bawah, Deltras, kemarin. “Ya bisa saja, kita tinggal mencari poin penuh, tapi saya berharap anak-anak bisa bermain bagus dan tidak menganggap remeh lawan,” kata Tiago, Minggu, 5 Juni 2011.

Saat menghadapi Deltras, banyak peluang 'Mutiara Hitam' terbuang. Misalnya, ketika Boas Salossa di menit ke-84 dalam kotak penalti. Sayang, tendangannya masih membentur tiang gawang setelah memanfaatkan kesalahan kordinasi Sutikno dan Yanuar. “Ada beberapa peluang, tapi harus diakui lawan bermain luar biasa,” ujarnya.

Dalam pertarungan itu, Skuad Merah Hitam harus puas berbagi angka dengan 'The Lobster', julukan Deltras dengan nilai 1. Gol Persipura sendiri dicetak Bio Paulin di menit ke-69, sedangkan gol balasan Deltras dilesakkan Marcio Souza di menit ke-79 melalui sebuah tendangan bebas dari luar kotak terlarang.

Dengan penambahan satu poin, Persipura kini tinggal mencari sebuah nilai penuh saat melawan Persisam ataupun Bontang FC pada tanggal 11 Juni nanti untuk memastikan kemenangannya musim ini.

Persipura telah berada di puncak klasemen sejak pertengahan kompetisi ISL putaran pertama digelar. Tim kebanggaan Papua itu menjauh dari pesaingnya dengan 52 poin, sedangkan di urutan dua ada Arema dengan 43, Semen Padang 43, Persija 42, dan Persisam 39

Laporan ETAN Juni 2011

2011-06-03T23:55:00.000-07:00

Laporan bulanan yang dirilis oleh ETAN untuk West Papua, bulan juni 2011. Dalam laporan tersebut ETAN menyoroti beberapa kasus pelanggaran maupun informasi yang terjadi dalam bulan terakhir ini diantara terkait;
Tulisan Audryne Karma, putri Filep Karma, salah satu tahanan politik yang paling menonjol Papua Barat, yang diterbitkan tanggal 23 Mei opini di Wall Street Journal.

ETAN juga merilis terkait laporan Amnesty International yang mencatat pelanggaran Hak Asasi di Indonesia. Lebih khusus dalam laporan tahunan untuk 2011, yang dirilis pada bulan Mei. Amnesty International mengeluarkan kecaman keras terhadap kinerja petugas keamanan dan sistem peradilan Indonesia, khususnya untuk Papua dan Maluku. Dan juga untuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang parah di berbagai bidang seperti Papua dan Maluku.

Dewan Adat Papua, DAP, menyatakan kekecewaannya dengan hukum di Papua Barat, termasuk jumlah kasus di Papua yang belum diselesaikan, menurut laporan 14 Mei di Jubi, diterjemahkan oleh Tapol. DAP Forkorus Yaboisembut menyatakan kekecewaannya bahwa "penembakan Opinus Tabuni pada tanggal 9 Agustus 2009 pada Hari Internasional Masyarakat Adat di Wamena belum terpecahkan." Yaboisembut menjelaskan bahwa "insiden seperti ini berakibat pada marginalisasi orang Papua. Mereka sedang punah di negeri sendiri."

Sebuah media lokal Bintang Papua edisi Mei 23, mencatat bahwa representasi jumlah organisasi-organisasi perempuan di Papua secara damai memprotes pemerintah Indonesia menghalangi pelantikan Hana Hikoyabi ke tempat duduknya di Majelis Rakyat Papua (MRP). Para perempuan mengeluh bahwa tidak ada alasan yang sah untuk menolak Hana Hikoyabi. Mereka menuntut transparansi mengenai tindakan pemerintah dan bersikeras bahwa pemilihan ketua MRP yang baru seharusnya tidak terjadi sampai ada kejelasan tentang keanggotaan dari seluruh 75 anggotanya. demonstran bertemu dengan kursi-acting dari MRP, Yoram Wambrauw, yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan tentang hal ini tetapi berjanji untuk lulus kekhawatiran perempuan ke Gubernur Papua. Secara terpisah, dalam sebuah wawancara 10 Mei dengan Jakarta Post, Papua Human Rights Working koordinator Jaringan Fien Yarangga mengamati bahwa pembatasan dari Hikoyabi dari MRP adalah contoh's intimidasi Jakarta penargetan Papua. Pemerintah Indonesia "sering mengintimidasi Papua atas nama persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, meskipun sikap seperti itu menciptakan budaya ketakutan di antara kantor Papua dengan posisi strategis di pemerintah daerah," katanya.

Dalam laporan 13 Mei yang diterbitkan oleh harian nasional Republika, Panglima TNI Suhartono mengatakan kepada wartawan bahwa keamanan di PT.Freeport ,tambang emas di Papua Barat akan menjadi usaha bersama yang melibatkan militer dan polisi. Dia mengatakan kepada media bahwa "TNI terus mendukung Polri dalam memberikan keamanan di instalasi vital, PT Freeport Indonesia." Sebuah laporan terpisah dari Antara mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta militer dan polisi Indonesia untuk memberikan jaminan keamanan untuk bisnis dan investasi di Papua sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Seorang juru bicara kepresidenan mengatakan bahwa Presiden telah mendengarkan pandangan PT Freeport Indonesia mengenai keamanan, menunjukkan bahwa PT Freeport menyambut baik dan mungkin mencari pengaturan TNI-kebijakan keamanan bersama. Peran militer diperluas dalam mengamankan Freeport datang di belakang kekerasan berulang. Freeport personil keamanan Daniel Mansawan dan Hari Siregar tewas di jalan gunung kunci ke lokasi tambang di awal April. Itu serangan diikuti oleh hanya beberapa hari serangan gagal terhadap personil Freeport dan sebuah Januari 2010 serangan terhadap sebuah konvoi yang melukai sembilan. Pemerintah setempat melaporkan kemajuan dalam menahan para pelaku.
Sebuah laporan oleh Banjir Ambarita 6 Mei mengatakan bahwa jumlah orang yang hidup dengan HIV / AIDS di Papua dan Papua Barat telah meningkat lebih dari 30 persen menjadi lebih dari 17.000 hanya dalam empat bulan dibandingkan dengan 13.000 pada bulan Agustus 2010.
Kostan Karma, kepala Papua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), mengatakan kepada media "bahwa lonjakan infeksi sangat mengkhawatirkan, dan menyalahkan pada prevalensi hubungan seks tanpa kondom." Dia mengatakan bahwa jika jumlah orang yang hidup dengan virus naik menjadi satu persen dari populasi dari kedua provinsi - yang sensus tahun 2010 diletakkan di 2,8 juta - KPA akan mulai menerapkan tes wajib untuk semua ibu baru di wilayah ini. Dia menjelaskan bahwa ini akan setidaknya membantu mengidentifikasi bayi yang terinfeksi, yang kemudian bisa mendapatkan pengobatan dini.
Kostan mengatakan bahwa Mimika, dekat dengan tembaga PT Freeport dan kompleks penambangan emas menunjukkan peningkatan tertinggi dan total infeksi. Papua Komisi Penanggulangan AIDS menyalahkan proliferasi kabupaten baru selama 10 tahun terakhir sebagai faktor untuk penyebaran virus.
Sebuah artikel di Jubi edisi 15 Mei menggarisbawahi ketidakbahagiaan berlanjut dari Papua dengan otonomi khusus "hukum" (Otsus). Olga Helena Hamadi, Direktur Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengatakan kepada media bahwa sejak diberlakukannya otonomi khusus, Papua Barat telah dilanda masalah. Dia mencatat bahwa banyak bangunan telah dibangun yang tidak bermanfaat bagi penduduk pribumi, misalnya, konstruksi bangunan komersial. 'Bangunan-bangunan adalah untuk orang lain,' (yaitu, migran) katanya.

"Adapun klaim untuk bangunan permanen untuk pengusaha Papua, mereka masih berjuang untuk ini terjadi. Masa depan mereka masih sangat banyak di udara. Jenis aset mereka telah menyerukan belum dibangun oleh pemerintah. Tempat yang telah dibangun tidak bertahan lama walaupun mereka telah menyerukan agar ini sejak tahun 2004, katanya. "

Otsus membuat ketentuan bagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk tetapi semua yang telah terjadi sejak Otsus, katanya, telah penciptaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang "berarti bahwa pelanggaran HAM, tindakan kekerasan dan penembakan hanya ditangani oleh Komnas HAM. Hasilnya adalah bahwa banyak kasus terjebak, beberapa di antaranya punya lebih jauh dari sidang pengadilan. Belum ada tindak lanjut. "

Juga, tidak ada sesuai yang sesuai untuk dana Otsus. "Tidak ada pertanggungjawaban karena tidak ada prosedur telah diletakkan pada tempatnya," tambahnya,

Semua ini menunjukkan kegagalan Otsus.
14 Mei Jakarta Post memuat laporan oleh Nethy Dharma Somba yang difokuskan pada masalah dengan hukum otonomi khusus. Anggota DPR Papua Weynand Watori, mengatakan kepada sebuah forum di Jayapura bahwa evaluasi pelaksanaan otonomi khusus diperlukan untuk menghindari baik kegagalan otonomi khusus dan untuk mengatasi kemiskinan terus menderita oleh kebanyakan orang Papua.

Dia mencatat bahwa otonomi khusus dirancang untuk membantu meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur untuk orang asli Papua. Pada bulan Agustus 2005, Papua mengadakan rapat umum di mana mereka menyatakan bahwa khusus telah gagal membawa kesejahteraan bagi rakyat. Demonstrasi juga diadakan pada bulan Juli 2010 di mana demonstran meminta dewan legislatif untuk mencabut otonomi khusus.

Forum ini sepakat bahwa evaluasi pelaksanaan otonomi khusus yang diperlukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan komite khusus dewan sebagai fasilitator. Universitas Cenderawasih di Jayapura dan Universitas Papua di Manokwari, harus dipercayakan untuk mempersiapkan metode evaluasi yang tepat.

*NB: ETAN merupakan organisasi akar rumput yang berbasis bekerja dalam solidaritas dengan rakyat Timor Timur dan Indonesia. ETAN mendidik, mengatur, serta membela keadilan bagi kejahatan bersejarah dan berkelanjutan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur dan Indonesia. ETAN mendukung rekonstruksi demokratis Timor Timur. ETAN mendukung pembatasan bantuan militer ke Indonesia dalam rangka mendukung demokrasi dan keadilan di kedua negara.

Source: http://www.etan.org/issues/wpapua/2011/1106wpap.htm

Pres Release: Pimpinan Gereja-Gereja Di Tanah Papua

2011-06-01T06:57:00.000-07:00

Tetapi jawab Yesus” Pada petang hari karena langit merah kamu berkata: hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah kamu berkata: hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda jaman tidak…. (Matius 16:2-3)

Menjalani dan mengamati kekerasan, ketegangan dan trauma yang dialami umat beberapa bulan dan hari terakhir ini dalam suasana Paskah, kami menghimbau semua pihak agar, tetap menghormati dan memelihara kesepakatan awal untuk menjaga tanah Papua sebagai Papua Tanah Damai.

Kami melihat Lembaga keamanan Negara menunjukkan tanda-tanda dan perhatian untuk mengangkat tema “Papua Tanah Damai”, "Damai itu indah, kasih itu indah” dll belakangan ini. Akan tetapi, amat disayangkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan lembaga tsb tersebut hanya berhenti di seputar wacana-wacana indah di spanduk-spanduk, di depan lembaga- lembaga keamanan atau di jalan masuk pusat pemukiman atau perkantoran. Dalam suasana Paskah ini kami mengajak umat untuk menyimak kekerasan-kekerasan berikut ini yang bertentangan dengan kata-kata indah tentang perdamaian di spanduk-spanduk tadi:

30 Mei-2 Juni 2010, Anggen Pugu/Tunaliwor Kiwo bersama Telengga Gire mengalami penyiksaan oleh Anggota TNI di Post Kwanggok Nalime Kampung Yogorini Distrik Tingginambut.
Pada 15 September 2010 sekitar pukul 18.30 Waktu Papua Brimob dari Kompi C tanpa memberikan arahan dan peringatan melakukan penembakan terhadap dua orang korban warga sipil masing-masing Naftali Kwan berusia 50 tahun dan Sepinus Kwan berusia 40 tahunserta satu (1) orang perempuan Arfonika Kwan mengalami kecelakaan (patah kaki dan tulang pinggul) akibat terpelosok jatuh ke jurang saat berlari dikegelapan malam menghindari aparat.
Pencoretan nama-nama anggota MRP terpilih: almarhum Agus Alua dan Ibu Hannah Hikoyabi, awal April 2011
Penembakan terhadap 2 orang warga di Dogiyai dan penyisiran terhadap masyarakat di sekitarnya dalam rangka melindungi sang Bandar togel: Mardi Marpaung Kapolsek Dogiyai
Isu TNI POLRI akan melakukan latihan Gabungan di Pegunungan Tengah
Penganiyaan dan pembunuhan terhadap Derek Adii di Nabire pada tanggal 14 Mei
Penikaman terhadap Gerald Pangkali di depan Korem oleh 2 orang anggota TNI Waena, 18 Mei
Penanganan terhadap kekerasan di Abepura yang berpihak kepada pelaku kekerasan (pendatang) bukan kepada korban 29 Mei

Kekerasan demikian yang terus dilakukan sambil menyibukkan diri memasang spanduk tadi, pertama, kami lihat sebagai upaya-upaya lembaga Negara untuk memelihara budaya “Pembohongan Publik” yang sering dikemukakan oleh pimpinan lintas agama di Jawa. Budaya “bicara lain main lain” terus dipelihara. Dengan semangat kebangkitan Kristus, mari kita hentikan budaya “pembohongan publik”.

Kedua, kekerasan demikian yang terus dilakukan oleh lembaga Negara ini, kami lihat sebagai siasat untuk meradikalisasi (membuat orang Papua bertambah radikal) atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka di kalangan masyarakat Papua, yang kemudian bisa mereka pakai sebagai alasan untuk menangkap dan membunuh orang Papua. Di sini, Lembaga keamanan negara berperan sebagai penabur benih “aspirasi Papua merdeka” dengan pendekatan kekerasan yang terus-menerus; dan kemudian mereka sendiri tampil sebagai “penikmat” apa yang telah mereka tabur. Mereka menuai benih-benih kebencian yang ditanam, karena ujung-ujungnya akan melahirkan separatism yang kemudian menjadi “surat ijin” untuk operasi keamanan” yang sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat kenaikan pangkat.

Ketiga, kami melihat maraknya “spanduk kasih itu damai”, dll atau kegiatan ibadah seperti KKR atau penyelenggaraan Paskah Nasional dll yang mendatangkan pembicara dari pusat hanya sebagai upaya berbagai pihak untuk menyembunyikan wajah kekerasan negara yang telah ditunjukkan di atas.

Mari kita simak kata-kata seorang keluarga korban,
"Di Indonesia, ada banyak hal yang bisa dirayakan sejak reformasi demokratis bulan Mei 1998. Kebanyakan orang Indonesia sekarang lebih bebas di bawah Presiden SBY dibandingkan dengan di bawah system demokrasi terpimpin dari Soekarno atau Orde baru dari Suharto. Tetapi banyak orang Papua seperti saya, resim pemerintahan lama masih hidup. Indonesia belum mewujudkan janji demokrasi dan hak-hak asasi manusia dari semua warga negaranya".

Kepada umat kami ingatkan bahwa kita masih dalam suasana paskah, karena itu kami mengajak umat untuk melihat catatan ini dan perkembangan di atas sebagai “tanda-tanda jaman”. Mari kita bangun. Tidak hanyut dalam permainan kekuatan-kekuatan desktruktif.
Dengarlah Firman Tuhan, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna”. (Roma 12:2)

Kiranya Tuhan Gembala kita menyertai kita memberi kekuatan untuk kita bersama mencermati keadaan ini dan bangkit memperjuangkan Papua tanah yang damai, yang telah kita sepakati bersama.

Jayapura 1 Juni 2011

Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua

Pdt. Elly Doirebo STh.MM MM

Sinode Kingmi di Tanah Papua

Pdt. Benny Giay

Ketua Persekutuan GerejaGereja Baptis Papua

Pdt. Socratez Sofyan Yoman

Souce: http://voiceofkingmipapua.blogspot.com/2011/06/pimpinan-gereja-gereja-di-tanah-papua.html

Report HRW: Kriminalisasi Aspirasi Politik West Papua

2011-05-30T10:16:00.000-07:00

Pesakitan Politik Papua

Latar Belakang

Provinsi Papua dan Papua Barat (di sini secara bersama disebut “Papua”) menempati setengah bagian barat dari Pulau New Guinea. Tidak seperti bagian lain dari Indonesia yang mendapat kemerdekaan pada 1945, Papua masih di bawah administrasi Kerajaan Belanda hingga 1960-an.

Pada 1 Desember 1961, Papua Raad, sebuah lembaga yang disponsori pemerintah kolonial Belanda, menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan sebuah negara berdaulat, dan mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora.

Presiden Sukarno berpendapat Papua harus menjadi bagian dari Indonesia dan menuduh Kerajaan Belanda berusaha menciptakan “negara boneka” di depan pintu Indonesia. Pada 1962, Sukarno memerintah pasukan Indonesia untuk menyerbu Papua. Pemerintah Amerika Serikat turun tangan dalam proses diplomasi. Setelah negosiasi, Indonesia dan Belanda pun setuju menunjuk PBB mengadakan sebuah referendum bagi Papua. Penentuan Pendapat Rakyat, yang disponsori PBB ini berlangsung pada 1969. Ia hanya diwakili 1,054 warga Papua yang sebelumnya ditentukan pemerintah Indonesia. Mereka bulat-bulat memilih integrasi dengan Indonesia. Banyak penduduk Papua memandang “Penentuan Pendapat Rakyat” ini merupakan manipulasi bagi Indonesia menduduki Papua.[28]

Selama lima dekade terakhir, dukungan untuk merdeka kian menyebar, ketidaksukaan terhadap pemerintah Indonesia makin hari makin menyebar, orang Papua kehilangan tanah-tanah adat bagi proyek-proyek pembangunan, dan gelombang para pendatang dari daerah-daerah di seluruh Indonesia meningkat. Dukungan itu dalam bentuk gerakan gerilya bersenjata, Organisasi Papua Merdeka, maupun serangkaian inisiatif nonkekerasan. Taktik umum yang dipakai para pendukung kemerdekaan secara damai adalah menaikkan bendera Bintang Kejora dalam upacara terbuka, terutama sekali pada peringatan 1 Desember.

Setelah Presiden Suharto mengundurkan diri pada 1998, pemerintah Indonesia untuk beberapa saat mengizinkan bendera Bintang Kejora berkibar. Syaratnya, ditempatkan berdampingan dengan bendera merah-putih dan tinggi bendera Bintang Kejora lebih rendah dari tinggi bendera Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid menganggap bendera Bintang Kejora merupakan simbol kultural rakyat Papua. Upaya Jakarta untuk meredam keluhan Papua termasuk memberikan status daerah Otonomi Khusus pada 2001, meliputi pelimpahan kekuasan lebih besar secara politik dan keuangan bagi provinsi ini. Undang-undang Otonomi Khusus juga secara eksplisit mengizinkan simbol-simbol identitas Papua ditampilkan terbuka, seperti bendera dan lagu kebangsaan rakyat Papua. Namun kemudian menaikkan bendera Bintang Kejora dilarang oleh Peraturan Pemerintah nomor 77/2007. Pengadilan Indonesia juga terus mempidanakan mereka yang menyebarkan sentimen pro-kemerdekaan, terkait pengibaran bendera, dengan dakwaan makar. Melarang bentuk-bentuk pengungkapan ekspresi damai.[29]

Nazarudin Bunas, kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jayapura, menyatakan pada Februari 2010 bahwa terdapat 48 pesakitan Papua yang divonis makar.[30]

Kasus Para Tapol

Filep Karma

Filep Jacob Semuel Karma, umur 51 tahun, telah ditahan di penjara Abepura selama lima tahun. Pada Mei 2005, pengadilan negeri Abepura menyatakan bersalah dengan tuduhan makar setelah mengorganisir aksi pro-kemerdekaan pada 1 Desember 2004, dan dihukum 15 tahun penjara. Dia telah menikah dan memiliki dua anak perempuan remaja.[31]

Karma lahir pada 1959 dari keluarga terpandang di Papua. Ayahnya, Andreas Karma, seorang birokrat berpendidikan Belanda. Dia termasuk bupati paling populer di Papua. Selama dua periode, dia ditunjuk sebagai bupati Wamena pada 1970-an serta Serui pada 1980-an, juga dua periode. Total dia jadi bupati selama 20 tahun. Sepupu Filep, Constant Karma, mantan wakil gubernur Papua dan sekarang kepala Komisi Pemberantasan AIDS di Papua.

Pada awal 1970-an, Karma sering mendengar papa dan oom bicara diam-diam tentang perlakuan sewenang-wenang pemerintah Indonesia terhadap penduduk asli Papua. Mereka berkata penganiayaan ini jauh lebih buruk dari penderitaan masyarakat Papua di bawah administrasi Kerajaan Belanda. Ketika usia sekolah menengah pertama, Karma ingin berjuang melalui cara-cara politik ketimbang kekerasan. Pada 1979, dia studi ilmu politik di Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah. Dia lulus pada 1987 dan mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Jayapura.

Pada 1997, dia menerima beasiswa untuk mengikuti kursus 11 bulan di Asian Institute of Management, Manila. Ketika kembali ke Indonesia pada 1998, dia berkeliling Jawa dan mempelajari tentang protes mahasiswa yang meluas terhadap pemerintahan diktator Suharto.

Sekembali ke Papua, Karma mulai mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pada 2 Juli 1998, dia ikut mengorganisasi aksi besar-besaran pro-kemerdekaan dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di dekat menara air pelabuhan di kotanya, Biak, Papua. Bentrokan terjadi dan mengakibatkan belasan polisi luka-luka. Pada 6 Juli, militer Indonesia mengambil-alih Pulau Biak dan menembaki para pengunjuk rasa. Jumlah korban tewas belum diketahui. Banyak mayat dilaporkan dimuat ke dalam truk dan diduga dibuang ke laut dari dua kapal TNI Angkatan Laut.[32] Penduduk Biak menyatakan mereka menguburkan sejumlah mayat yang ditemukan di pantai sekitar Biak.

Karma menduga banyak mayat dikubur seadanya di pulau-pulau kecil dekat Biak, dan dia memperkirakan lebih dari 100 pemrotes terbunuh. Sepengetahuan Human Rights Watch, pemerintah Indonesia gagal melakukan penyelidikan serius atas insiden itu maupun menuntut pertanggung-jawaban para pelaku pembunuhan. Tanpa penyelidikan independen dan imparsial guna memastikan pertanggung-jawaban, memori pembunuhan ini akan terus mengobarkan ketegangan serta perkiraan korban tewas yang bervariasi akan tetap beredar.[33]

Karma terluka di kaki oleh peluru karet yang ditembakkan militer pada 6 Juli 1998. Polisi menangkap dan membawa dia ke dalam tahanan dari 6 Juli sampai 3 Oktober 1998. Pada 25 Januari 1999, pengadilan negeri Biak menyatakan dia bersalah dengan tuduhan makar karena memimpin aksi dan berpidato selama insiden protes itu. Lalu menjatuhkan hukuman penjara 6,5 tahun. Karma mengajukan banding. Dia bebas demi hukum pada 20 November 1999.

Setelah bebas, dia bergabung dengan Forum Mantan Tahanan dan Narapidana Politik TPN-OPM. Salah satu kerjanya termasuk membantu para tahanan Papua dan keluarga korban. Ketua mereka, John Mambor, bergabung dalam Presidium Dewan Papua dan memimpin kelompok utama dalam dewan yang mewakili mantan pesakitan politik.

Pada 10 November 2001, anggota-anggota Komando Pasukan Khusus, sebuah elit militer Indonesia, membunuh pemimpin Papua, Theys Eluay, ketua umum Presidium Dewan Papua. Pembunuhan ini secara dramatis meningkatkan ketegangan politik di Papua. Tiga tahun kemudian, Karma mengorganisir sebuah upacara peringatan 1 Desember 2004—menandakan ulang tahun kedaulatan Papua. Peristiwa ini dihadiri ratusan pelajar dan mahasiswa Papua, yang berteriak “merdeka!” serta memasang bendera Bintang Kejora. Mereka juga menyerukan penolakan terhadap Otonomi Khusus yang dinilai gagal.[34]

Ketika para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Bintang Kejora, polisi berusaha membubarkan paksa unjuk rasa itu. Bentrokan pecah dan kerumunan orang menyerang polisi dengan balok kayu, batu dan botol. Polisi merespon dengan tembakan ke arah kerumunan. Karma segera ditahan dan dituduh makar—dan dipenjara sejak itu. Pada 27 Oktober 2005, pengadilan negeri Abepura menghukum 15 tahun penjara. Rekannya, Yusak Pakage, divonis 10 tahun penjara.

Kini Filep Karma mungkin satu dari pemimpin Papua yang paling populer. Dia diterima di kalangan orang Pegunungan Tengah dan kaum pesisir. Dia tak pernah menganjurkan kekerasan untuk mencapai tujuan itu. Dia berkata, “Kami ingin membuka suatu dialog yang bermartabat dengan pemerintah Indonesia, suatu dialog antara dua orang bermartabat, dan bermartabat berarti kami tidak pakai cara-cara kekerasan.”[35]

Karma berkata pihak berwenang menolak dia mendapatkan perawatan medis padahal sangat dibutuhkan.[36] Pada Agustus 2009, dia bilang kepada teman-temannya kesulitan kencing. Dia minta bantuan medis dari karyawan penjara Abepura di Jayapura, dan kepala sipir penjara Anthonius Ayorbaba memerintahkan Karma dibawa ke klinik penjara. Staf klinik cuma menganjurkan Karma minum banyak air serta istirahat. Akhirnya, melalui dukungan media dan lembaga-lembaga nonpemerintah, pihak penjara membawa Karma ke rumah sakit Dok Dua pada 18 Agustus 2009.

Pesakitan Filep Karma dalam penjara di Abepura, 17 Agustus 2009, yang mengalami kesulitan kencing kronis. Setelah menolak permintaannya agar diobati di rumah sakit, petugas penjara malahan berkata agar dia minum banyak air dan tiduran dengan kaki diangkat. Hanya sesudah suratkabat Bintang Papua mempublikasikan foto ini, diambil seorang reporter, petugas penjara setuju membawa Karma ke rumah sakit Dok Dua. ©2009 Bintang Papua/Hendrik Yance Udam

Dokter di rumah sakit Dok Dua mengobati Karma beberapa waktu antara Agustus dan Oktober 2009. Akhirnya mereka merekomendasikan Karma secepatnya dibawa ke unit pengobatan urologi, yang kata mereka hanya bisa dilakukan di Jakarta.[37] Karma membuat permintaan resmi kepada penjara Abepura agar bisa dibawa ke Jakarta guna menjalani operasi. Namun, kepala penjara Ayorbaba mengatakan kepada anggota keluarga Karma bahwa tak punya wewenang memerintahkan pemindahan semacam ini. Dia juga menambahkan pemerintah Indonesia tak punya uang guna mengobati Karma ke Jakarta. Aryorbaba mengatakan, agar anggota keluarga Karma minta izin pemindahan ini ke Nazarudin Bunas, kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jayapura. Namun ketika mereka mendatangi Bunas, dia bilang keluarga Karma minta Ayorbaba menulis surat dan mengatakan pemerintah Indonesia tak punya anggaran mengirim Karma ke Jakarta.[38]

Sekelompok aktivis mulai menggalang dukungan pada 8 Maret 2010, meminta sumbangan terbuka guna membantu pengobatan Filep Karma dan Ferdinand Pakage. Mereka mengumpulkan Rp 25 juta dalam dua hari pertama penggalangan dana. ©2010 Garda Papua

Antara Desember 2009 dan Februari 2010, Karma dan keluarga, serta para simpatisan, bernegosiasi dengan pejabat Indonesia untuk pemindahan medis. Pada Maret 2010, sebuah koalisi lembaga nonpemerintah bernama Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua mulai menjalankan kampanye pengumpulan dana bagi Karma dan Ferdinand Pakage agar punya uang cukup membawa Karma ke Jakarta. Namun Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ayorbaba tetap menolak untuk memproses izin itu.[39] Karma berkata kepada Human Rights Watch, “Saya dulu juga pegawai negeri. Tapi saya tidak pernah punya pengalaman memakai birokrasi untuk mempersulit orang sakit.”[40]

Seorang aktivis mahasiswa memegang kotak sumbangan untuk membantu para pesakitan politik di simpang jalan di Abepura, Maret 2010. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintah Indonesia menolak mengirimkan tahanan politik untuk perawatan medis yang dibutuhkan dengan alasan tak cukup dana. ©2010 Garda Papua

Pada awal Mei 2010, setelah ada banyak keluhan pelanggaran hak asasi manusia di penjara Abepura, pemerintah Indonesia mengirim kepala penjara baru, Liberty Sitinjak, menggantikan Ayorbaba sebagai kepala sipir penjara Abepura.[41] Pada 27 Mei, Departemen Kesehatan mengirimkan dokter dari Jakarta ke Abepura untuk memeriksa kondisi kesehatan Karma dan menyatakan dia bisa menjalani operasi urologi di rumah sakit Makassar. Sampai laporan ini diterbitkan, operasi belum juga dilakukan.[42]

Buchtar Tabuni

Buchtar Tabuni, umur 31 tahun, pemimpin Komite Nasional Papua Barat, organisasi pro-kemerdekaan yang berkembang kian radikal sejak penangkapannya.[43]

Ditahan pada 3 Desember 2008, di rumah dia di Sentani, dekat bandara Sentani, Jayapura, karena memimpin aksi protes atas penembakan saudaranya, Opinus Tabuni. Dia menerima hukuman tiga tahun penjara di bawah pasal 160 dalam KUHP tentang menghasut kebencian terhadap pemerintah Indonesia. Kejaksaan juga menuntut Tabuni dengan dakwaan makar (pasal 106 dan 110), tapi hakim melepaskan dua tuntutan itu dan menghukum dengan pasal 160.

Tabuni lahir pada 1979 di Papani, sebuah desa kecil 20 kilometer sebelah barat Wamena, daerah Pegunungan Tengah Papua. Tentara Indonesia membunuh pamannya pada 1979. Pada 1998, Tabuni pergi kuliah ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk studi teknik mesin.

Dia terlibat lebih aktif dalam politik setelah seorang saudara jauhnya, Opinus Tabuni, terbunuh oleh peluru nyasar ketika turut serta dalam demonstrasi damai merayakan Hari Masyarakat Adat PBB, 9 Agustus 2008 di Wamena. Banyak polisi, intelijen, dan serdadu militer Indonesia mengawasi demonstrasi itu saat Opinus tersungkur dan tewas.

Buchtar Tabuni membantu pendirian Komite Nasional Papua Barat di Sentani. Pada 16 Oktober 2008, KNPB melakukan unjuk rasa di Papua dan Jawa untuk menyambut pembentukan International Parliamentarians for West Papua di London. Pada 1 Desember 2008, KNPB mengorganisir perayaan damai hari kemerdekaan Papua di pemakaman Sentani, tempat Theys Eluay dikuburkan. Mengingat pemerintah Indonesia melarang pengibaran bendera Bintang Kejora, Buchtar Tabuni bersama para aktivis membuat bendera Bintang Kejora ukuran kecil-kecil, terlalu kecil untuk diklasifikasikan sebagai sebuah “bendera” tapi sudah cukup terlihat berkibar-kibar. Tetap saja, dua hari kemudian, kepolisian Indonesia menahan dan pengadilan Indonesia menghukum dia tiga tahun penjara.

Pada 26 Februari 2009, petugas penjara Abepura menemukan Tabuni membawa telepon seluler dalam saku. Sipir penjara memukul mata Tabuni, menyebabkan pendarahan. Para sipir penjara memindahkan sementara Tabuni ke pusat tahanan polisi Jayapura, supaya Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta tak melihat luka saat melakukan inspeksi ke penjara esok harinya. Sesudah Mattalatta meninggalkan Papua, para penjaga mengembalikan Tabuni ke penjara Abepura.

Pada 26 November 2009, tiga tentara, satu polisi, dan satu penjaga penjara memasuki sel Tabuni di penjara Abepura. Mereka adalah tahanan penjara Abepura. Tabuni berkata kepada Human Rights Watch bahwa mereka menyerang tanpa aba-aba, memukul kepala berulangkali, menyebabkan pendarahan hebat sampai tahanan lain turun tangan dan menghentikan pemukulan. Kepala sipir penjara Ayorbaba diduga tak mengizinkan Tabuni dirawat di rumah sakit. Setelah berita pemukulan menyebar, para pendukung Tabuni di Jayapura meyakini serangan itu merupakan bagian dari rencana pembunuhan Tabuni. Malamnya, mereka mengepung penjara Abepura. Mereka memecahkan jendela. Mereka menuntut polisi dan militer diselidiki atas kasus pengeroyokan dan menuntut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menghukum kepala penjara Ayorbaba.[44] Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia dan seorang polisi dipindahkan dari Abepura, entah kemana, atas keterlibatan mereka dalam penyerangan itu. Namun pemerintah Indonesia belum memberikan keterangan atas serangan itu dan belum membawa orang-orang ini ke pengadilan.[45]

Pada 6 April 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua mengadakan kunjungan ke penjara Abepura dan sesudahnya merekomendasikan pemerintah memindahkan Ayorbaba tanpa ditunda lagi. Juolens Ongge dari Komnas HAM berkata kepada media ada lebih dari 20 insiden kekerasan di penjara sejak Ayorbaba memimpin penjara pada Agustus 2008. Ongge mengkonfirmasikan sipir-sipir penjara sering memukul para tahanan dan keamanan dalam penjara sangat buruk dan banyak tahanan melarikan diri.[46] Ayorbaba diganti sebagai kepala penjara pada awal Mei 2010.

Ferdinand Pakage

Ferdinand Pakage, bekerja sebagai petugas parkir di Abepura, dekat kampus Universitas Cenderawasih, sebelum dia ditangkap. Pada 2006, polisi menangkapnya dengan tuduhan melempari batu dan menikam seorang polisi hingga tewas sewaktu terjadi demontrasi menentang Freeport dekat kampus Cenderawasih. Pengadilan tinggi Abepura menghukum 15 tahun penjara melalui pasal 214 dalam KUHP tentang perbuatan kriminal membunuh pejabat pemerintah.

Pada 15 Maret 2006, lebih dari 1,000 pelajar dan mahasiswa mengadakan demonstrasi, menuntut operasi pertambangan Freeport McMoran di Papua segera ditutup. Para pelajar, diorganisir sebuah kelompok yang menamakan diri Parlemen Jalanan, memblokade badan jalan depan kampus di Abepura. [47] Sekitar 200 polisi anti hura-hara berusaha membubarkan aksi dengan menembakkan gas air mata, pemukulan terhadap pengunjuk rasa, dan menangkap pemimpin aksi. Para mahasiswa bereaksi dengan melempari batu ke arah polisi. Tiga polisi tewas secara brutal, dipukul hingga mati oleh para demonstran. Mereka yang tewas termasuk Brigadir Pertama Rahman Arizona, yang diduga dibunuh Pakage, dan seorang intelijen Angkatan Udara.

Pakage, orangtua, dan kakaknya mengatakan dia tak terlibat dalam kerusuhan itu, hingga dia tidak bisa dituntut untuk bertanggungjawab atas pembunuhan. Pakage berpendapat kesaksian dari dua orang, yang dihadirkan jaksa penuntut terhadap dirinya—teman Pakage, Luis Gedi, penjaga toko, dan Alia Mustafa Samori, seorang polisi—diduga dipaksakan atau tak dapat dipercaya.

Polisi menahan keduanya, Gedi dan Pakage, setelah kerusuhan, 16 Maret, ketika mereka berjalan di dekat lokasi unjuk rasa.[48] Polisi diduga memukul Gedi dan memaksa mengaku bahwa dia terlibat dalam pembunuhan Brigadir Rahman. Polisi juga diduga mendesaknya untuk memberikan nama tersangka lain, dan Gedi akhirnya menyebut nama Pakage.[49]

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membawa tujuh saksi. Namun hanya Gedi dan petugas polisi Samori yang memberikan keterangan bahwa mereka betul-betul melihat Pakage melemparkan batu kepada korban. Lima saksi lain, semua petugas polisi, memberi kesaksian berupa surat pernyataan, bahwa mereka tidak melihat langsung pelemparan batu terhadap korban. Jaksa juga menyajikan bukti berupa hasil tes darah dari pisau yang diambil dari rumah Pakage sehari kemudian dan menuduh pisau itu dipakai untuk membunuh Rahman. Polisi mengklaim dalam pisau itu terdapat bekas darah korban.[50]

Menurut pembelaan Pakage, dia disiksa oleh lebih dari dua lusin petugas polisi di kantor polisi Jayapura. Polisi menyiram air panas ke tubuh, dan memukul dia hingga berdarah dari kepala, bibir, kaki, tangan dan badan. Pakage menulis bahwa wakil kepala Poltabes Jayapura menembak kaki kanan pada malam dia ditangkap, 16 Maret, sekitar pukul 23:00, setelah polisi tak menemukan pisau di luar selokan kampus. Dia juga menyatakan kepala reserse dan kriminalitas Poltabes Jayapura mengancam akan membunuh dengan pistol.[51]

Pada 21 Maret 2006, polisi pergi ke rumah Pakage dan menyita pisau dapur baja Kiwi, panjang 30 sentimeter, milik mamanya serta mengambil kaos yang tercetak nomor “15” dan menjadikan pisau itu sebagai barang bukti pembunuhan.[52] Polisi juga berkata dia memakai kaos itu selama kerusuhan pada 15 Maret itu. Papa Ferdinand, Petrus Pakage, berkata kepada Human Rights Watch, “Semua itu tipu-tipu. Saya menandatangani dokumen itu dan menyerahkan kaos dan pisau dapur. Tapi pisau itu dipakai buat potong sayur. Dia punya mama selalu simpan di rumah.”

Petrus Pakage menambahkan: “Jika Bapa ditembak di kaki, dan semua polisi melawan Bapa, main pukul macam binatang, itu susah untuk trada bilang apa? Dorang mau bilang?”[53]

Baik Gedi maupun Pakage kini ditahan di penjara Abepura, tempat mereka kembali mengalami penyiksaan, sebagaimana mereka tuturkan kepada Human Rights Watch. Pakage melaporkan, pada 22 September 2008, seorang sipir penjara Abepura membawanya ke kantor keamanan penjara, tempat kepala keamanan penjara diduga memukul dengan sebuah pentungan karet sebanyak enam kali di kepala. Si sipir memukul Pakage dengan tangan kosong, sementara kepala keamanan penjara menendang berkali-kali pakai sepatu boot. Herbert Toam, penjaga lain, masuk ke ruangan dan diduga meninju kepala Pakage dengan gembok, dan kunci gembok menembus mata kanan Pakage.[54]

Para sipir penjara lantas melemparkan Pakage yang tak sadarkan diri ke dalam sel isolasi, sekitar pukul 8:20 pagi. Pesakitan politik lain, Selphius Bobii, mendengar teriakan pemukulan kemudian melihat Pakage dimasukkan ke dalam sel isolasi. Bobii minta penjaga penjara secepatnya membawa Pakage ke rumah sakit. Mereka tidak mengirim Pakage ke rumah sakit Abepura hingga jam 2 siang.[55] Ternyata rumah sakit tutup dan dia tak melihat dokter sampai hari berikutnya, 23 September, di rumah sakit Dok Dua, Jayapura. Pada saat itu, dokter sudah terlambat untuk menyelamatkan mata kanan karena pendarahan itu terlalu parah.

“Saya rugi dua kali. Pertama, saya punya anak dapat hukuman penjara 15 tahun. Kedua, dia hilang mata,” kata Petrus Pakage.

Kepala sipir penjara Abepura, Anthonius Ayorbaba, menulis sebuah laporan tentang insiden itu, menyebutnya sebagai “kecelakaan” bahwa penjaga Herbert Toam memukul Pakage tanpa menyadari anak kunci masih tersangkut dalam gembok. Laporan ini juga mengklaim Pakage sebelumnya mengancam seorang penjaga dengan sebuah pisau. Laporan ini tak menyebut peran dua sipir penjara lain dalam serangan itu.[56]

Pada Desember 2008, Ayorbaba mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa laporan tentang insiden itu sudah diserahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia menambahkan Herbert Toam, satu-satunya sipir yang disebutkan dalam laporan, kemungkinan sekali bisa dipecat. Ayorbaba menyarankan Herbert Toam mengambil cuti kerja dan menyelesaikan kasus ini melalui cara-cara tradisional, yang melibatkan negosiasi dengan keluarga Pakage.[57] Toam tidak bekerja dari Oktober 2008 hingga Maret 2009 tapi tetap menerima gaji bulanan. Keluarga Toam tak mau ikut bertanggungjawab terhadap kejadian dalam penjara karena ini tanggungjawab pemerintah Indonesia. Toam kembali bekerja pada April 2009 dan dilaporkan masih sebagai pegawai negeri.[58]

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM tampaknya tak melakukan penyelidikan serius dalam peristiwa ini. Pada Oktober 2007, keluarga Pakage mencoba mengajukan laporan kasus Ferdinand ke kepolisian Jayapura. Namun polisi menolak mendaftarkan berkas kasus itu. Keluarga secara lisan mengadu keluhan kepada Departemen tapi tidak mendapat tanggapan. Pada Oktober 2007, Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, sebuah lembaga milik Gereja Kristen Injili di Papua, menulis kepada Menteri Hukum dan HAM tentang keluhan beragam kasus penyiksaan, termasuk kasus Pakage, tapi surat ini pun tak ditanggapi.[59]

Simon Tuturop and Tadeus Weripang

Tadeus Weripang dan Simon Tuturop adalah sahabat dekat, keduanya kelahiran Fakfak, Papua, pada 1950-an. Pada 3 Juli 1982, mereka bergabung dengan puluhan warga Papua, mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jayapura. Keduanya ditahan. Weripang dihukum tujuh tahun penjara sementara Tuturop 10 tahun.

Mereka ditahan di penjara Abepura selama dua tahun lalu dikirim ke penjara Kalisosok, Surabaya. Ketika Weripang bebas pada 1987, dia kembali ke Fakfak dan bekerja sebagai petani. Tuturop, dibebaskan pada 1989, pergi ke Jakarta dan bekerja untuk Yayasan Hidup Baru, sebuah organisasi yang khusus membantu tahanan politik. Yayasan Hidup Baru mengirimnya ke Aceh guna membantu keluarga-keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh.

Setelah Presiden Suharto dipaksa mundur pada Mei 1998, Tuturop dan Weripang kembali bergabung dengan gerakan Papua merdeka. Tuturop membantu 100 pemimpin Papua, mewakili tujuh wilayah tradisional di Papua, untuk berkunjung ke Jakarta dan melakukan audiensi dengan Presiden B.J. Habibie pada Februari 2000. Dalam audisensi ini, mereka minta kedaulatan bagi Papua. Habibie menolaknya.[60]

Kini, keduanya kembali dipenjara, dihukum atas pengibaran bendera Bintang Kejora di Gedung Pepera di Fakfak, provinsi Papua Barat, pada 19 Juli 2008. Pepera singkatan dari “Penentuan Pendapat Rakyat”, suatu referendum yang disponsori PBB pada 1969, yang diyakini kebanyakan penduduk Papua sebagai manipulasi Indonesia.

Polisi menahan 69 orang yang terlibat dalam upacara pengibaran bendera. Enampuluh orang sudah dibebaskan dan menyisakan sembilan orang, termasuk Tuturop dan Weripang, yang diadili. Tuturop berkata dia tidak disiksa, tapi polisi memukul keras delapan tahanan lain. “Mungkin karena saya sudah berumur 60 tahun hingga mereka tidak punya niat menyiksa orang tua,” kata Tuturop.[61]

Pengadilan pidana menyatakan Tuturop dan Weripang bersalah dengan dakwaan makar melalui pasal 106 dan 110 dalam KUHP. Keduanya dihukum dua tahun penjara. Setelah jaksa mengajukan banding atas hukuman yang dinilai terlalu ringan, Pengadilan Tinggi Papua meningkatkan hukuman penjara menjadi empat tahun.

Roni Ruben Iba

Roni Ruben Iba seorang karyawan hotel di Manokwari, provinsi Papua Barat. Polisi menangkap dia beserta 35 orang lain karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan pada 1 Januari 2009, di luar kantor pemerintah Teluk Bintuni. Mereka menaikkan sebuah bendera yang mirip dengan bendera Bintang Kejora, namun tak sama persis.[62]

Dalam persidangan, para terdakwa menyatakan dianiaya selama ditahan di kantor polisi Teluk Bintuni. Mereka ditendang. Mereka dipukul. Kepala dan badan mereka dihajar polisi pakai gagang senapan.

Pada 12 November 2009, pengadilan negeri Manokwari memvonis Roni Ruben Iba dan dua anggota kerabatnya, Isak Iba dan Piter Iba, dengan tuduhan makar menurut pasal 106 dan 110 dalam KUHP. Roni Ruben Iba divonis tiga tahun penjara sementara dua saudaranya dihukum dua tahun. Kini mereka ditahan di penjara Manokwari.

[28] Ayah tiri presiden AS Barack Obama, Lolo Soetoro, salah satu di antara prajurit Indonesia yang dikirim untuk menyerbu Papua, sebelum kedatangan wakil PBB pada 1969 guna mengawasi proses Penentuan Pendapat Rakyat. Dalam bukunya, Dreams From My Father, Obama menggambarkan bagaimana Soetoro berubah—dan traumatis—setelah pulang dari apa yang dilihatnya di Papua, termasuk pembunuhan terhadap penduduk Papua. Lihat: Andreas Harsono, “Obama Has the Power to Help Papua, the ‘Weak Man’ Under Indonesian Rule,” The Jakarta Globe, 22 Februari 2010.

[29] “MRP Calling for the Release of Those Classified as Rebels,” http://www.manukoreri.net/west-papua-upheaval-media-briefings-and-background/mrp-calling-for-the-release-of-those-classified-as-rebels/ (diakses 29 Mei 2010).

[30] Cyntia Warwe, “SKPHP Prihatin Filep Karma dan Tahanan Politik Di Papua,” 4 April 2010, (menceritakan dia bertemu dengan Bunas pada 16 Februari 2010), http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/notes/cyntia-warwe/skphp-prihatin-filep-karma-dan-tahanan-politik-di-papua/407736255971 (diakses 9 April 2010); wawancara Human Rights Watch dengan Cyntia Warwe, 27 Mei 2010. Di sisi lain, laporan yang disiarkan media, pejabat di Papua yang namanya dirahasiakan berkata kepada Human Rights Watch bahwa sebenarnya ada 39 pesakitan politik Papua. Human Rights Watch melakukan komunikasi dengan pejabat pemerintah (yang identitasnya kami rahasiakan), 31 Mei 2010.

[31] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[32] Lihat International Crisis Group, “Radicalization and Dialogue in Papua,” Asia Report no. 188, Brussels/Jakarta, 11 Maret 2010, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/188-radicalisation-and-dialogue-in-papua.aspx (diakses 28 Mei 2010).

[33] Untuk laporan panjang tentang insiden di Biak, lihat Lindsay Murdoch, “Morning Star Massacre,” The Age, 14 November 1998, http://www.blythe.org/nytransfer-subs/98pac/West_Papua_Massacre (diakses 31 Mei 2010).

[34] Human Rights Watch, Indonesia - Protest and Punishment: Political Prisoners in Papua, Februari 2007, http://www.hrw.org/en/reports/2007/02/20/protest-and-punishment.

[35] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[36] Dalam sejarahnya, pejabat-pejabat Indonesia sering menolak bantuan medis kepada para tahanan politik Papua. Misalnya pada kasus Tom Wanggai, yang divonis 20 tahun penjara atas tuduhan makar, setelah ambil bagian dalam upacara pengibaran bendera pro-kemerdekaan, 14 Desember 1988. Pada 1995, saat ditahan dalam sel penjara Cipinang, Jakarta, dia mulai mengeluh soal kesehatannya. Namun dia tak segera diberi bantuan medis. Wanggai meninggal pada 12 Maret 1996 di rumah sakit polisi Kramat Jati, Jakarta. Lihat: George J. Aditjondro, “Mengenang Perjuangan Tom Wanggai: Dengan Bendera, atau Apa?” Tabloid Jubi, Jayapura, 20 Maret 2000. Kasus yang sama menimpa Hardi Tsugumol, yang didakwa atas perbuatan memasok persediaan logistik bagi para pejuang Papua. Pada Juni 2006, di pusat tahanan markas besar kepolisian Indonesia, dia mengalami masalah jantung serius. Pengobatan medis begitu lambat sampai akhir Agustus 2006 saat dia akhirnya diizinkan operasi jantung. Pengacaranya menyatakan berulangkali di depan pengadilan Jakarta Pusat agar memperhatikan masalah kesehatan Tsugumol tapi hanya sesekali dikunjungi dokter. Tsugumol meninggal pada Desember 2006. Eben Kirksey dan Andreas Harsono, “Criminal Collaborations? Antonius Wamang and the Indonesian Military in Timika,” South East Asia Research, vol. 16, no. 2 (Juli 2008), halaman 165–197.

[37] Dalam sebuah surat bertanggal 5 Oktober 2009, Dr. Mauritz Okosera dan Jhon Sambara, masing-masing kepala unit pemindahan pasien dan kepala administrasi rumah sakit Dok Dua, menulis kepada PT Asuransi Kesehatan Indonesia, sebuah perusahaan asuransi, menyatakan bahwa pasien Filep Karma harus dibawa ke Rumah Sakit PGI Cikini di Jakarta guna operasi urologi. Pada 11 November 2009, Dr. Donald Arronggear dari rumah sakit Dok Dua memerinci hasil tes medis Karma yang dilakukan di rumah sakit dari Agustus hingga Oktober 2009. Salinan kedua surat ini dipegang Human Rights Watch.

[38] Radio 68H, “Siksa Tahanan Politik di Balik Jeruji Besi,” 4 Mei 2010, http://www.facebook.com/note.php?note_id=385953959914 (diakses 17 Mei 2010).

[39] Wawancara Human Rights Watch dengan Peneas Lokbere, Jayapura, 12 Maret 2010. SKPHP minta sumbangan terbuka guna biaya berobat Karma. SKPHP mengumpulkan Rp 25 juta dalam dua hari pertama penggalangan dana. Karma menerima biaya tambahan Rp 75 juta rupiah dari teman-temannya.

[40] Wawancara Human Rights Watch dengan Filep Karma, Jayapura.

[41] Elaine Pearson (Human Rights Watch), “The Thinker: Papua Behind Bars,” commentary, The Jakarta Globe, 18 Mei 2010, http://www.hrw.org/en/news/2010/05/18/thinker-papua-behind-bars.

[42] Komunikasi Human Rights Watch dengan Cyntia Warwe, 26 dan 27 Mei 2010.

[43] Dengan ditahannya Tabuni, ada perubahan kepemimpinan dalam Komite Nasional Papua Barat, dan beberapa pemimpin mulai melakukan cara-cara kekerasan. Lihat International Crisis Group, “Radicalization and Dialogue in Papua,” Asia Report no. 188, 11 Maret 2010, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/188-radicalisation-and-dialogue-in-papua.aspx (diakses 28 Mei 2010).

[44] “Lapas Abepura Rusuh Aksi Buchtar Tabuni,” Metro TV, 27 November 2009, http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2009/11/27/6346/Lapas-Abepura-Rusuh-Aksi-Buchtar-Tabuni (diakses 2 Juni 2010); “Lemahnya Pengamanan Lapas Abepura,” Tabloid Jubi, 27 November 2009, http://tabloidjubi.com/index.php/index-berita/87-lembar-olah-raga/4434-lemahnya-pengamanan-penjara-abepura (diakses 2 Juni 2010); “Puluhan Massa Menggeruduk Lapas Abepura,” Vivanews, 27 November 2009, http://nasional.vivanews.com/news/read/109474-puluhan_massa_menggeruduk_lapas_abepura (diakses 2 Juni 2010).

[45] “Indonesia: Stop Prison Brutality in Papua,” Human Rights Watch news release, 4 Juni 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/06/04/indonesia-stop-prison-brutality-papua; and US Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Country Reports on Human Rights Practices – 2009: Indonesia,” 11 Maret 2010, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135992.htm (diakses 30 Mei 2010).

[46] Jerry Omona dan Angga Haksoro, “Kekerasan di Penjara Komnas HAM Papua: Copot Kepala LP Abepura,” Voice of Human Rights, 10 April 2010.

[47] Wawancara Human Rights Watch dengan Chosmol Yual, koordinator aksi Parlemen Jalanan, di penjara Doyo Baru, Jayapura.

[48] Wawancara Human Rights Watch dengan Ferdinand Pakage, Jayapura. Surat penahanan ditandatangani Ajudan Komisaris Taufik Pribadi dari kepolisian Jayaoura, 17 Maret 2006. Salinannya dipegang Human Rights Watch.

[49] Wawancara Human Rights Watch dengan Luis Gedi, Jayapura.

[50] “Tuntutan Pidana Terdakwa Ferdinand Pakage alias Feri”, Kejaksaan Negeri Jayapura, 12 Juli 2006. Salinannya dipegang Human Rights Watch.

[51] “Pembalasan [sic] Terdakwa Ferdinand Pakage alias Feri”, Jayapura, 26 Juli 2006. Pengacaranya minta hakim membebaskan Pakage dengan alasan bahwa jaksa penuntut umum hanya menghadirkan seorang saksi, polisi Alia Mustafa Samori, yang memberi kesaksian bahwa dia melihat anak muda Papua dengan kaos bernomor punggung “15” melempari batu kepada Arizona Rahman pada 16 Maret 2006. Kesaksian ini diraguskan. “Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Ferdinand Pakage,” Jayapura, 26 Juli 2006.

[52] Materi yang dirujuk dalam dokumen penyitaan ditandatangani Ajudan Komisaris Syafri Sinaga dari kepolisian Jayapura, tertanggal 21 Maret 2006.

[53] Wawancara Human Rights Watch dengan Petrus Pakage, Jayapura, 4 Desember 2008.

[54] Wawancara Human Rights Watch dengan Ferdinand Pakage, Jayapura; Human Rights Watch dengan Luis Gedi, Jayapura.

[55] Wawancara Human Rights Watch dengan Selphius Bobii, Jayapura.

[56] Antonius Ayorbaba memberikan salinan kronologis kejadian tanpa tanggal kepada Human Rights Watch di Jayapura pada 6 Desember 2008; salinannya dipegang Human Rights Watch.

[57] Wawancara Human Rights Watch dengan Antonius Ayorbaba, Jayapura, 6 Desember 2008.

[58] Ayorbaba mengatakan Pakage kabur dari penjara dan kemudian berusaha mencuri daging di pasar Abepura. Dia bilang Petrus Pakage, ayah Ferdinand, mengakui Ferdinand punya pisau darinya. Petrus juga mengatakan anaknya tinggal di rumah selama sebulanan – rahasia umum yang terjadi di penjara Abepura jika tahanan menyuap seorang penjaga penjara. Wawancara Human Rights Watch dengan Petrus Pakage di Abepura, 4 Desember 2008. Rujinem Basuki, penjual daging di Jalan Gerilyawan, Abepura, berkata kepada Human Rights Watch bahwa dia ingat seorang anak muda Papua yang terlihat mirip Pakage berusaha menjual sekor kambing kepadanya, tapi ini suatu transaksi normal, dan anak muda itu tidak berusaha mencuri darinya atau mengancamnya pakai pisau, sebagaimana tuduhan Ayorbaba. Dia bertanya mengapa Ayorbaba menggunakan namanya dalam laporan tersebut. Wawancara Human Rights Watch dengan Rujinem Basuki, Jayapura, 7 Desember 2008. Tidak ada laporan yang diajukan terhadap Pakage soal usaha pencurian bersenjata seperti tuduhan Ayorbaba.

[59] Pada 4 juni 2009, Human Rights Watch mempublikasikan siaran pers berisi laporan tentang penyiksaan oleh sipir-sipir penjara di Abepura. Ia mencatat lebih dari dua lusin kasus pemukulan dan kekerasan fisik sejak Ayorbaba, pegawai negeri sipil Papua yang sebelumnya bekerja di kantor Departemen Hukum dan HAM di Jayapura, menjadi kepala sipir penjara pada Agustus 2008. Ayorbaba menolak temuan dalam laporan ini, pemukulan hanya terjadi pada Pakage, dan mengecam Human Rights Watch. Cenderawasih Pos, suratkabar lokal, mendesak Ayorbaba meminta maaf atas temuan laporan Human Rights Watch dan minta dia menarik ucapannya yang mengecam laporan itu. “Indonesia: Stop Prison Brutality in Papua,” siaran pers Human Rights Watch, 4 Juni 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/06/04/indonesia-stop-prison-brutality-papua.

[60] Peter King, West Papua & Indonesia since Suharto: Independence, Autonomy or Chaos? (Sydney: University of New South Wales Press, 2004).

[61] Wawancara Human Rights Watch dengan Simon Tuturop, Fakfak.

[62] Beberapa penduduk Papua tidak menyukai fakta bahwa warna bendera Bintang Kejora sama dengan warna bendera Kerajaan Belanda: merah, putih, biru. Mereka ingin menggunakan warna bendera yang dominan merah dan hitam. Menurut Tom Wanggai, warna merah dan hitam mewakili sebagian besar gambaran masyarakat Papua dengan tanahnya yang merah dan berkulit hitam. Lihat: Aditjondro, “Mengenang Perjuangan Tom Wanggai: Dengan Bendera, atau Apa?” Tabloid Jubi.

Source: http://www.hrw.org/en/

Bom di Gor Cendrawasih, Jayapura

2011-05-28T01:24:00.000-07:00

Sebuah bom rakitan ditemukan di Gelanggang Olahraga Cendrawasih, Jayapura, Papua, kemarin pagi (27/05). Hasil temuan bom tersebut mencurigakan karena lokasi penemuan bom tidak jauh dari Markas POLDA Papua yang bersebelahan dengan tempat penemuan Bom, GOR Cendrawasih. Penemuan bom sempat membuat masyarakat penasaran dan memilih berbondong-bondong datang melihat langsung ke lokasi penemuan.
Penemuan bom tersebut dikaitkan dengan kisruh PSSI, karena Usman Fakaubun Sekertaris PSSI Papua yang dinilai provokatif karena menjadi anggota K-78. K-78 yang mengusung bakal calon pimpinan PSSI pasangan George Toisutta dan Arifin Panigoro.
Menanggapi hal tersebut Pengurus Daerah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Papua menegaskan teror bom di Gedung Olah Raga Jayapura, dekat kantor KONI, Jumat 27 Mei 2011, sekitar pukul 09.00 WIT, jauh dari kisruh Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI.

Teror tersebut juga tidak ada kaitannya dengan dugaan ancaman kepada Usman Fakaubun atau PSSI Papua yang sebelumnya getol mendukung Toisutta-Arifin masuk dalam bursa pencalonan ketua umum. “Wah, itu hanya orang iseng saja yang bikin begitu. Biasalah, mungkin hanya cari nama saja,” kata Usman kepada media, Jumat 27 Mei 2011.

DPR PAPUA TERLAMBAT MENGEVALUASI OTSUS

2011-05-28T00:35:00.000-07:00

DPR Papua akan mengevaluasi Otsus tahap I setelah berjalan 10 Tahun lebih, hal ini dikatakan oleh Weynand Watori yang juga dilansir situs kbr68h.com ini dinilai sangat lamban.

Dalam 10 tahun terakhir ini telah memakan begitu banyak korban rakyat Papua akibat inplementasi OTSUS yang tidak sesuai. Dan juga rakyat Papua telah mengembalikan OTSUS secara simbolis kepada Pemerintah pusat melalui MRP dan DPRP pada bulan Bulan Juni 2010. Dan dari hasil itu dikeluarkan 11 rekomendasi MRP yang mana ditolak oleh Mendagri RI.

Berjalannya OTSUS tidak menguntungkan rakyat malah menjadi senjata untuk membunuh orang Papua secara sistematis, beberapa rentetan kasus pelanggaran HAM pun masih saja terjadi.

Pemerintah Membiarkan Pelanggaran HAM Di Papua

2011-05-26T13:45:00.000-07:00

Jakarta- Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan, Permasalahan masyarakat Papua hingga saat ini masih belum terselesaikan, berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berdimensi sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya terus terjadi berulang-ulang.

Menurutnya, situasi di Papua saat ini adalah wujud nyata tidak adanya perubahan cara pandang dan perlakuan pemerintah pusat terhadap rakyat Papua yang masih menggunakan pendekatan secara militer

“Pemerintah masih mempertahankan pendekatan militer dan merahasiakan jumlah militer di Papua sehingga hal ini dapat memicu beragam pelanggaran HAM,” kata Haris dalam acara diskusi membahas mengenai 13 tahun Reformasi, Apa Harapan untuk Papua. Di kantor Kontras Jakarta. Senin (23/05).

Haris menjelaskan, berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap masyarakat Papua oleh militer diantaranya, kasus penghilangan paksa di Sentani, kasus pembunuhan di Timika Kurun dan belum lama terjadi penyerangan terhadap asrama mahasiswa oleh Brimob di Abepura, penyiksaan di Puncak Jaya dan penangkapan masyarakat Papua dengan tuduhan makar masih saja terjadi

“Pemerintah masih melakukan pembiaran dengan tidak melakukan penyelesaian terhadap pelanggara HAM di Papua,”jelas Haris.

Ditambahkan Haris, selama ini Pemerintah dianggap belum ada itikad baik menyelesaikan permasalahan Papua

“Belum ada itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan beragam persoalan di Papua, baik itu melalui pendekatan dialogis yang egaliter, transparan dan komprehensif,” tambahnya.

Kontras mendesak pemerintah untuk segera membuat dan merealisasikan blue print penyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh dengan melibatkan perwakilan dan aspirasi segenap warga Papua dari berbagai latar belakang melalui mekanisme dialogis.
Dan nantinya Blue print, harus mampu menjawab beragam persoalan di Papua, khususnya aspek historis, hak asasi manusia dan penegakan hukum, kesejahteraan, eksplorasi sumber daya alam, rencana pembangunan, peningkatan SDM, penarikan TNI (penghentian Operasi Militer).

Sources: http://kaskusus.info/pemerintah-membiarkan-pelanggaran-ham-di-papua/

“West Papua” reported by David Adam Stott

2011-05-26T13:34:00.003-07:00

Indonesian Colonisation, Resource Plunder and West Papuan Grievances

David Adam Stott
“Rather than feeling liberated from (Dutch) colonial rule, Papuans have felt subjugated, marginalized from the processes of economic development, and threatened by the mass influx of Indonesian settlers. They have also developed a sense of common Papuan ethnicity in opposition to Indonesian dominance of the local economy and administration. These pan-Papuan views have become the cultural and ethnic currency of a common Papuan struggle.” Chauvel (2005)
“Papuans have less access to legitimate economic opportunities than any group in Indonesia and have experienced more violence and torture since the late 1960s in projects of the military to block their political aspirations than any other group in Indonesia today.” Braithwaite et al (2010)
Introduction
West Papua is the name most widely used by its indigenous population for the western, Indonesian-controlled half of New Guinea island.¹ To the east of the 141st meridian is the self-governing country of Papua New Guinea (PNG). West Papua’s incorporation into Indonesia in the 1960s was ostensibly overseen by the United Nations but remains controversial due to the deeply flawed process that accompanied it. Since then, the territory has witnessed a large influx of internal migrants from elsewhere in the enlarged state, settlers who quickly came to dominate urban centres and commercial enterprise. As such, many observers have characterised West Papua’s integration and subsequent development as a case of colonisation by Indonesia since the colonised territory is very rich in gold, copper, natural gas, forests and fisheries from which the indigenous population has seen little benefit. It is also sparsely populated whilst the core territories of Indonesia are subject to heavy population pressures, enabling Indonesia to mould the territory in its own image. In contrast to most ethnic groups in the archipelago, most indigenous Papuans do not identify with the Indonesian state and see themselves as racially and ethnically very distinct from all other regions in the country. For its part, Indonesia justifies its rule by claiming to raise the living standards of the ‘primitive’ Papuans. However, the prevailing attitude of many Indonesian officials since Dutch colonial times has been contempt for a lazy and backward people.
The case of South Sudan, in which an African majority voted overwhelmingly in a recent referendum to secede from their Arab-dominated country, has many parallels with West Papua and Indonesia, and has again propelled the issue of greater self-determination for persecuted peoples into the popular media. The current situation in Kosovo also provides momentum to those who support the Papuan independence cause. Whilst the plight of indigenous Papuans has received more academic and mainstream coverage since the fall of President Suharto in 1998, it is still shrouded behind the bigger story of Indonesia’s democratic transition and the fight against terrorism. The last 18 months have witnessed a rise in political violence in the territory and louder calls for a proper referendum on its status.

Map showing the territory’s division into two provinces (Papua and West Papua)

Given that Indonesia’s other long-running secession problems appear settled – independence in East Timor’s case and greater autonomy within Indonesia for Aceh – West Papua remains the most important outstanding internal issue confronting the territorial integrity of the Unitary Republic. This paper will present an overview of the key factors behind Indonesia’s most acute remaining secessionist struggle in West Papua. First, it will briefly examine the Cold War realpolitik which resulted in West Papua’s incorporation into Indonesia. Thereafter, the paper will focus on the four key factors which are driving Papuan nationalist sentiment and resentment with Indonesia. These are a feeling of historical injustice that Dutch plans for its independence were betrayed; frustration at economic marginalisation by the mass influx of Indonesian migrants who now constitute the majority; anger at an undisguised resource grab by foreign and Indonesian capital that has brought displacement and destruction but few actual benefits; and resentment over widespread human rights abuses which have continued largely unabated since the Indonesian takeover in 1963.
Indonesia and West Papua?
Until the establishment of the Netherlands East Indies, as the colony was known, the whole Indonesian archipelago had never been unified under a single government. As such, Indonesia is a classic example of a post-colonial ‘successor state’ in which the former colonial boundaries are retained by the newly independent state. As no other Dutch colonial possessions had existed in Southeast Asia since Malacca, in contemporary Malaysia, was ceded to the British in 1826, Indonesian nationalists were able to successfully claim all of the sprawling territory of the Netherlands East Indies for just one successor state. Whilst similar to the smaller archipelago of the Philippines, this was markedly different to the situation in Indochina, India and in Indonesia’s near neighbours Malaysia, Singapore and Brunei, which formed separate states upon independence.
The result is that Indonesia is one of the most ethnically diverse and heterogeneous countries in the world, being home to as many as 500 indigenous ethnic groups. Even within such diversity, West Papua remains something of an exception. Indeed, New Guinea and its smaller satellite islands contain almost 1000 languages, with a reported 267 on the Indonesian side, and around one-sixth of the world’s ethnicities.² Racially and ethnically distinct from the Austronesian ethnic groups, such as the Javanese, who comprise the vast majority of the Indonesian population, indigenous Papuans are a Melanesian people similar to those of the neighbouring Pacific countries of Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu and Fiji. Indeed, in contemporary West Papua both Indonesian migrants and indigenous Papuans view the distinct differences in skin tone, hair type and even diet as symptomatic of the intrinsic differences between each other.³ The Dutch cited these physical and cultural differences, and the apparent wishes of the Papuan people, when refusing to transfer sovereignty over their most eastward territorial possession in West New Guinea to Indonesia. Therefore, between 1949, when the rest of the Dutch East Indies formally became Indonesia, and 1962, West Papua was known as Netherlands New Guinea (Nederlands Nieuw Guinea) and officially remained an overseas territory of the Kingdom of the Netherlands.

Dani men from the Central Highlands

In the early 1960s, the new John F. Kennedy administration in the United States began to apply increasing pressure on the Dutch to transfer sovereignty to Indonesia. Jakarta had launched seven unsuccessful insurgencies into the territory in tandem with an unsuccessful diplomatic campaign at the United Nations. However, it was the increasing influence of the Indonesian Communist Party, at the time the third largest in the world after those in the Soviet Union and mainland China, that most concerned Washington. In the aftermath of Mao’s victory in China in 1949, the Korean War of 1950-53 and the rising tensions in Vietnam, Washington policy makers became transfixed by the domino theory which posited that communist regimes would gain power throughout Asia in a gradual domino effect. Deepening ties with the Soviet Union lead to fears that Jakarta might secure Soviet support for a further military campaign to seize the territory.⁴ A gifted politician, Indonesia’s first president, was able to secure Indonesian control over West New Guinea by skillfully playing major foreign powers off each other. After Soviet Premier Nikita Khrushchev’s ten-day visit to Indonesia in February 1960, Kennedy became convinced a sovereignty transfer would build goodwill with Sukarno’s Indonesia and prevent it becoming a Soviet ally. Sukarno’s decision to celebrate his June 1961 birthday in Moscow, where he met many of the top leadership, raised the urgency in Washington. Moscow also furnished Jakarta with a US$450 million soft loan to purchase Soviet bloc military hardware. Indeed, by 1962 Indonesia had received credits exceeding US$1.5 billion, making it the biggest non-communist recipient of Soviet bloc assistance.⁵ This enabled Sukarno to spend around US$2 billion on military equipment between 1961 and 1963, approximate to 50% of Indonesia’s entire national budget, to secure West New Guinea.⁶
Having previously supported a continuing Dutch presence in West New Guinea as a prelude to independence, Australia and Britain both became persuaded of the American position during 1962. This isolated the Dutch, already very vulnerable to US pressure by large American loans to support post-World War II rebuilding. As a result, The Hague was forced to cede Netherlands New Guinea to a transitional United Nations authority in October 1962, with the Indonesian takeover to follow in May 1963. The Dutch had also negotiated a face saving clause into the New York Agreement of August 1962, which formed the legal basis of the sovereignty transfer. This stipulated that the territory be incorporated into Indonesia pursuant to a United Nations-sponsored referendum which specified, ‘The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice’.⁷ When the Agreement went before the General Assembly on 21 September 1962 it passed by 89 votes to none with 14 abstentions. Saltford notes that the only voices of dissension came from Francophone Africa who objected to “Negro Papuans” being traded from country to country without being consulted. Serious doubts also remain about the legitimacy of the process and the extent to which the referendum held in 1969, known as the Act of Free Choice, was ever truly representative. Moreover, a sudden drop in living standards once the Dutch left, exacerbated by poor Indonesian conduct from the outset of its 1963 takeover, soon prompted the emergence of a poorly equipped but symbolically important armed resistance, which continues to this day.
Historical Injustice

Supporters of secession movements often base their case on real or perceived historical injustices, and this association is largely accepted by the international community. For example, East Timor, a former Portuguese colony, was never part of the Netherlands East Indies and its invasion and annexation by Indonesia in 1975 was never recognised by the United Nations. The Indonesian occupation thus had little legal basis, and foreign pressure combined with the indigenous resistance to weaken Indonesian resolve to keep the half island in the Unitary Republic. Similar levels of foreign support for West Papua have not been forthcoming, despite the territory’s weaker geographic ties to Indonesia than East Timor. Indeed, since the UN was instrumental in the Indonesian takeover, West Papua has thereafter been regarded largely as an internal issue for Indonesia, and the UN has shown little appetite to re-open the matter. The Netherlands also quickly washed its hands of West Papua once its officials started to leave the territory in 1962.⁹ Other additional factors coalesced to keep attention on the Timorese plight, which have been lacking in West Papua’s case. These included the existence of a charismatic leadership in Xanana Gusmao and Jose Ramos-Horta, the killing of western journalists during the Indonesian invasion, the highly publicised Santa Cruz massacre of 1991 and Ramos-Horta’s persistent diplomatic campaign at the UN which resulted in his receipt of the Nobel Peace prize. However, the main reason why East Timor could secure its independence is that Indonesian President Habibie, seeking re-election by demonstrating his reformist credentials, calculated that the small province was not crucial to his and Indonesia’s future.¹⁰ The relative economic and strategic unimportance of East Timor meant that Timorese secession was much easier to contemplate than that of West Papua. However, the political damage this decision inflicted on Habibie mitigates against similar outcomes being countenanced in Jakarta.
Nevertheless, those who advocate a new referendum on West Papua’s independence still build a compelling case around historical events and precedents. The Act of Free Choice is the chief rallying call for those who support greater self-determination for West Papua. The 1969 Act itself fell far short of the standards set out in the New York Agreement, which specified that Papuans would have the right to ‘exercise freedom of choice’. Whilst the wording of the Agreement was left deliberately vague, its unambiguous meaning was to confirm or reject continued Indonesian rule. Indonesia was to withdraw from the United Nations in 1965, and President Sukarno thus disavowed any responsibility to hold the vote. However, by 1967 General Suharto had overthrown Sukarno and was desperate for foreign aid and investment to shore up his military regime and bolster the country’s tottering economy. Having rejoined the UN, the new regime felt compelled to hold the vote but, given that Suharto himself had commanded Indonesia’s final military campaign into West New Guinea, any rejection of Indonesian rule was unthinkable. The result was the Act of Free Choice held in August 1969.
Preparations for the Act were handled by the Indonesian military and supposedly supervised by a small group of UN observers. In practice however, the military was able to restrict the authority and movement of the UN staff since the observers did not have their own aircraft or even translators.¹¹ Most controversially, the Indonesian authorities carefully selected 1,026 Papuan representatives to vote on behalf of around 700,000 people. Coerced by threats of violence and persuaded by sweeteners to vote for Indonesia, all but one did so.¹² Any prominent Papuans likely to protest were either eliminated or detained. Despite the vote being held under its auspices, the UN did not object to this flagrant disregard of both the spirit and the letter of the New York Agreement. Instead, it was relieved that any vote had occurred at all, and West New Guinea became legally part of Indonesia in 1969 with barely a whimper from the international community. Chakravarthi Narashiman, a former UN Under-Secretary-General, admitted in 2001 that the Act was a sham.¹³ One month before the Act Frank Galbraith, the American ambassador in Jakarta, wrote on July 9, 1969 that “possibly 85 to 90%” of West Papua’s population “are in sympathy with the Free Papua cause”.¹⁴
The prevailing mood within the General Assembly at this time was that newly independent states should closely resemble the borders of the colonial territories which they superseded, otherwise known as uti possidetis juris.¹⁵ Such thinking was predicated on the basis that the leaders of new states feared ethnic secession movements within their own borders and wanted to avoid such scenarios at home. Furthermore, Sukarno was a charismatic and skilled politician who aspired to lead the non-aligned anti-colonial movement. His standing within this cohort of newly independent states helped him to successfully portray West New Guinea as an indivisible part of the Dutch colonial territories which Indonesia had superseded. Ironically, whilst it was Sukarno’s adroit skill at manipulating the United Nations which secured the ‘liberation’ of West New Guinea, it was General Suharto who would eventually gain the most political capital from it. Having commanded the final failed Indonesian operation into West New Guinea, which was soon followed by the New York Agreement, both Suharto and the military were able to claim a propaganda victory and bolster their own status vis-à-vis their rivals. In Suharto’s case, this was to prove especially useful three years later when he led a military coup which deposed Sukarno and murdered hundreds of thousands of suspected communists. Suharto subsequently ruled Indonesia until May 1998, during which time he was feted at home and abroad as Indonesia’s ‘father of development’. Much of this development was made possible by an influx of foreign capital to exploit Indonesia’s natural resources, most notably West Papua’s gold and copper reserves.
Collusion between Indonesia and the United States assured a compliant United Nations in the takeover. Despite Indonesian denials, US government documents show the outcome was fixed in advance between the two administrations.¹⁶ At no time did the wishes of the local population ever gain any traction. While reports to the United Nations noted the unmistakable beginnings of Papuan nationhood, the UN turned its back on West Papua. The New York Agreement on Papuan incorporation was the first, and arguably the most crucial, stage in reconstructing Indonesia from a chaotic potential Soviet ally to a key American partner in Southeast Asia, and a bulwark of stability within the US sphere when other regional states were struggling with communism and conflict. The price of Jakarta’s friendship and greater regional stability was Indonesian rule over “a few thousand miles of cannibal land”, in the words of a 1962 memo from a Kennedy administration staffer.¹⁷ The growing awareness of West New Guinea’s mineral potential was another consideration for American policy makers, and the Indonesian takeover allowed US mining firm Freeport to benefit enormously from the territory’s gold and copper reserves. In 1967, in one of the first acts of Suharto’s presidency, Indonesia sold a 30 year license to US mining firm Freeport to tap West Papua’s gold and copper resources. It has since emerged that Indonesia’s new foreign investment laws were drafted by the new Suharto regime, with close assistance from the US Central Intelligence Agency, to specifically enable Freeport access to West Papua’s gold and copper.¹⁸ Having supported Suharto’s coup against Sukarno, and the bloody pogroms against suspected Indonesian communists which followed in 1965-66, closer ties with Indonesia thus strengthened American interests throughout the archipelago.
In addition to the betrayal of the Act of Free Choice, other precedents buttress support for a proper referendum. Within the plethora of small states in the Pacific, all of West Papua’s Melanesian neighbours are self-governing former colonies with the exception of New Caledonia (under French rule). In essence, the territory had even been a largely self-governing part of the Netherlands East Indies since only 15 Dutch administrators were in residence by 1938.¹⁹ West New Guinea assumed a new significance with the Japanese advance into Southeast Asia and the Pacific. In mid-1944 Hollandia (present day Jayapura, the territory’s biggest urban centre) became the headquarters for General MacArthur’s push into the Philippines, with some 140,000 Allied troops being temporarily stationed in West New Guinea.²⁰ Infrastructure such as military bases, roads, bridges, airstrips and hospitals were constructed for the first time, and in the process initiated many Papuans into the modern market economy. Thousands of Papuans also perished in the fighting. Therefore, it might have been expected that the subsequent US push for decolonisation and self-determination for subjugated peoples would extend to West New Guinea. However, other geopolitical realities trumped any residual feeling of gratitude, and the lack of a strong local independence movement did not help the Papuan cause.
In contrast to major centres elsewhere in the Netherlands East Indies, no comparable independence movement emerged in West New Guinea during the Japanese occupation. Compared with much of Indonesia, the Japanese occupation period was shorter and more geographically limited, covering only the northern coast and nearby islands. No significant local elites existed in the territory, and thus cooperation between them and the occupying Japanese did not destabilise Dutch rule in West New Guinea after the Dutch return in September 1945. Furthermore, Christian missionaries were also able to make significant headway in West New Guinea, further strengthening ties with the Dutch administration. For their part, Indonesian nationalists argued that the revolution would be incomplete until this last Dutch colony was transferred to their control. Prior to World War II, the colonial administration had relied heavily on migrants from eastern Indonesia to run the territory, with most of the teachers, officials and professionals being Christians from the nearby provinces of Maluku and North Sulawesi.²¹ Official figures showed that around 14,000 Indonesian migrants were living in Dutch New Guinea in 1959, with around 8,000 being from the neighbouring Maluku archipelago.²² Since many of these middle-ranking officials subsequently served the brutal Japanese occupying regime, the seeds of Papuan resentment towards Indonesian settlers were thus sown.²³ Upon their return to West New Guinea, the Dutch reversed course and forced the departure of many Indonesian functionaries to prevent the spread of Indonesian nationalist sentiment.
Despite historic links to eastern Indonesia, The Hague argued that West New Guinea was a distinct geographic, linguistic and ethnic entity with divergent national characteristics to the rest of the colony. Keen to maintain a colonial presence in the East Indies, the Dutch envisaged that an independent West Papua was likely to be dependent on the Netherlands well into the future for investment, technical help and development aid. West New Guinea was increasingly seen as a last bastion for the Dutch and their local supporters as they were thwarted in their attempts to re-establish colonial rule over the entire colony. There was also the expectation that the territory’s hitherto untapped resource wealth could be exploited. In 1936 gold and copper deposits had been discovered at Ertsberg, a mountain near Timika, but were not developed. In March 1959 the New York Times reported that alluvial gold had been found gushing into the nearby Arafura Sea and that its source was being sought by the Dutch government. New Orleans mining firm Freeport dispatched its own team to survey the area, which confirmed the huge deposits in 1960. In 1967, in one of the first acts of Suharto’s presidency, he rewarded American support by selling Freeport a 30-year license to tap Ertsberg’s gold and copper resources.
Dutch policy towards West New Guinea prior to their return in September 1945 had largely been benign neglect, since in the 1930s only 15 of their countrymen were actually stationed there as administrators.²⁴ Most of the other Europeans living in the territory, who totalled fewer than 200, were missionaries. Under military and diplomatic pressure elsewhere in the East Indies, The Hague accelerated educational and technical preparations for Papuan self-governance. By 1950 European residents made up around 8,500 people, which increased to some 15,000 by 1961.²⁵ The colonial government’s development agenda targeted greater Papuan participation in the organs of state, with a training and education programme in the civil service and police among the first initiatives. The number of indigenous civil servants rose from 1,290 in 1956 to 2,192 by 1960, occupying mostly low-ranking posts. By 1960 more than 9,000 indigenous Papuans were working in the public sector and almost 7,000 in the private sector, including in Sorong’s oil fields where Papuans took over jobs that had been held by European settlers.²⁶ The Hague also markedly expanded the reach and span of its colonial administration, establishing a presence throughout West New Guinea including the hitherto untouched central highlands and Bird’s Head regions. The result was the dramatic expansion of government facilities, health care, education, vocational training and job creation schemes.²⁷ Then as now, however, coastal Papuans enjoyed the lion’s share of these new opportunities, whilst those in the highlands and the south remained relatively neglected by the Dutch reforms.
The Hague also set about creating a local political consciousness. Papuan representatives for local council elections were elected in 1955, and in 1960 The Hague announced its road map for an independent Republic of West Papua, earmarked for December 1, 1970. National legislative elections in January 1961 installed 28 councillors, 22 of whom were Papuan, in the inaugural New Guinea Council. Officials from Australia, Britain, France, the Netherlands and New Zealand attended the parliament’s opening in April 1961, although no US officials attended as part of their diplomatic pressure on the Dutch to cede the territory to Indonesia. On December 1, 1961, the Morning Star flag was unveiled to represent an independent West Papua, and a new national anthem accompanied its unfurling. As a result of the dramatic increase in the territory’s development budget West New Guinea’s economic and political progress had began to surpass that of PNG, its Australian-administered neighbour.²⁸ By 1957 around 30% of government positions were filled by Papuans, a higher rate of local participation than in the Australian colonial government in PNG, and by 1961 Papuans held 4950 of some 8800 positions in the Dutch administration including some in the upper and middle ranks of government.²⁹ Thus, the stated goal of 95% by independence in 1970 seemed attainable. The reversal of these policies by the incoming Indonesian administration was one of the first triggers of anti-Indonesian sentiment among the fledgling Papuan elite.
The Dutch policies were driven by a desire to cultivate a pro-Western Papuan political class that could ward off Indonesia’s irredentist claim to the territory, and most were graduates of Dutch educational institutions in the coastal towns and cities. In addition to safeguarding Dutch interests in West New Guinea, these efforts were also designed to repair the damage to the Dutch reputation wrought by its abortive military campaign to restore its colonies elsewhere in Indonesia. Evidence from the early 1960s suggests little Papuan support for Indonesian rule and an overwhelming preference for eventual independence.³⁰ Indeed, most of the newly established political parties in the territory opposed any union with Indonesia. Dutch policy thus raised expectations among the Papuan elite but despite the noted success of the preparations, the international political tide had turned against the Dutch and the Papuans.
In marked contrast to the progress achieved in the last years of the Dutch era, the early years of Indonesian rule brought hardships for the Papuan elite. The United Nations-administered transition period of October 1962-May 1963 effectively began the Indonesian takeover which resulted in many Papuan civil servants being replaced by Indonesian settlers, mostly Javanese. The United Nations administration blatantly favoured the Indonesian side during the transition period and all Papuan nationalist symbols, such as the anthem and the flag, were banned. The democratically-elected New Guinea Council, which had opposed union with Indonesia, was abolished in 1963, to be replaced by a body consisting wholly of Indonesian appointees, and seven Papuan political parties were also dissolved in December 1963.³¹ Whilst the first Governors were indigenous Papuans, neither the Governor nor the provincial council had any authority to make budgetary decisions or pass provincial legislation during the Suharto period (1966-98). This policy created deep resentment among educated Papuans, and many were forced to return to a subsistence lifestyle in their home villages. Others went into exile, and it was a similar story for many educated Papuans working in the private sector. The looting and food shortages which accompanied the Indonesian takeover only made things worse, and has ensured that the Dutch colonial period of 1945-62 is remembered with fondness among the Papuan elite since it compares so favourably with what has followed.
The harsh new realities of Indonesian control exacerbated Papuan resentment over stillborn independence, and these grievances continue to feed the Papuan nationalist discourse. Since Papuans residing in the highlands and the south were largely unaffected by the expansion of colonial work and education opportunities, it was the Dutch-educated coastal elite who initially lost most in the Indonesian takeover, and it was this cohort that was to lead the campaign for an independent West Papua. The Papuan Volunteer Corps (PVK) defence force established by the Dutch would become the first organisation to physically resist the Indonesian takeover, and thus began Indonesia’s heavy handed security approach to running the territory which has resulted in a litany of human rights abuses. This approach continues today, despite the various regime changes in Jakarta from Sukarno’s left-leaning Guided Democracy (1957-66) to Suharto’s military-dominated New Order (1966-1998) and thereafter under successive democratically-elected neo-liberal governments. In tandem with these repressive measures, Jakarta has encouraged large numbers of Indonesian migrants to move to West Papua thereby tying it closer to the Indonesian state and making Papuan secession much more difficult. As such, it is difficult to view Indonesia’s conduct since its takeover as anything less than colonisation.
Demographics and Deprivation
The evolving demographic makeup of West Papua is another huge concern for indigenous Papuans, who have longed feared becoming a minority in their own land, and a very sensitive topic for the Indonesian authorities keen to keep a lid on unrest. One of the reasons originally cited by Papuans reluctant to join Indonesia prior to the Dutch retreat was that West New Guinea would be swallowed up, a view shared by foreign observers at the time, among them Sir Garfield Barwick, Australia’s Minister for External Affairs (1961–64).³² Although migration levels remained relatively modest until the 1980s, they have steadily risen as transport connections have improved and Indonesia’s population has increased, with a dramatic impact on West Papua’s demographic makeup. It now appears that Papuan fears about being swamped by migrants have finally become reality. Moreover, these migrants invariably head to areas of economic opportunity in the coastal towns and cities, crowding out indigenous Papuans and again creating the impression of Indonesian colonisation.

Prior to the handover to Indonesia there were an estimated 700,000 people in Dutch New Guinea, although the difficult terrain made it impossible to know the real figure. Whilst there was an influx of Indonesian civil servants and security personnel after the takeover in 1963, the territory’s population grew reasonably slowly throughout the 1970s. Indeed, when Jakarta officially opened up West Papua to large-scale migration in 1970 migrants initially seemed reluctant to re-locate there in large numbers, not surprising given the province’s remote location and recent incorporation into the nation state.
In 2003 the central government passed a law dividing Papua into three provinces as part of a process which has also resulted in many new provinces being created across Indonesia. The official reason for dividing Papua was to improve living standards since delivering services across such a large and remote area has always been problematic. Another rationale was to more evenly spread economic opportunity and to improve the representation of rural areas. But the division has been controversial, with Jakarta accused of colonial-style divide and rule tactics.³⁴ The creation of the third proposed province of Central Irian Jaya was subsequently blocked as an Indonesian court ruled the divisions violated Papua province’s Special Autonomy status. The carving out of West Papua province was allowed to stand, however, as it had already been created. This paper treats the provinces as one entity.
The 2010 census suggests that the combined population of the territory’s provinces has jumped remarkably in the last decade. The census found there were now 2,852,000 in the rump Papua province and 760,855 in the new province of West Papua. The latest census calculated the annual rate of national population increase at 1.49%, but the annual rate of increase for Papua province was 5.48% and for West Papua province it stood at 3.72%, making them the fastest and fourth fastest growing provinces of Indonesia respectively. The combined yearly growth rate of the two provinces was 5.09% between 2000 and 2100, meaning that since 2000 the combined population increased 64%, more than any other province in Indonesia. Anecdotal evidence suggests that the pace of growth by 2010 had surpassed the yearly average of 5.09%, meaning that the rate of migration into West Papua could be continually rising.³⁵ Given West Papua’s relatively small population in comparison with Indonesia as a whole, even relatively low levels of migration from other regions can result in dramatic demographic change.
Much of this increase is due to rising levels of Indonesian migration into both provinces, although the latest census also counted the fertility rate at 2.9 higher than the national average of 2.3. A major difference between the 2010 census and the previous one in 2000 is the lack of information regarding the ethnic and religious composition of each province. The omission of such data stokes Papuan fears that the central government is trying to hide such sensitive figures since they would confirm the widely held view that indigenous Papuans are now, or will soon be, in the minority across the territory. Extrapolating population growth rates for both groups and applying them to the results of the 2010 national census provides the figure in the table below, and applying these same growth rates further projects the West Papua population in 2020.³⁶ Alternative statistics compiled by the Papuan provincial authority put the total population of both provinces in 2005 at 2,664,489 and estimated migrants to total 41% of the population, a figure projected to rise to 53.5% by 2011.³⁷ Considering that in 1971 migrants only accounted for around 4% of the population, the last forty years have seen remarkable demographic change, with two different strands of migration behind the increase.

Many of the first wave of Indonesian migrants to West Papua arrived as part of the so-called transmigration programme, which began slowly in February 1966 when a hundred Javanese families set sail for the territory.³⁹ This policy was first instituted by the Dutch colonial administration in the early nineteenth century to provide a plantation workforce on Sumatra. Although the scheme wound down in the twilight years of the colonial era it was revived by Sukarno, and then expanded by his successor Suharto to new frontiers such as West Papua. Then as now Indonesia has an unbalanced population with parts of the country subject to intense population pressure, with others covered by vast tracts of forest. The politically dominant island of Java houses some 58% of Indonesia’s population within only 7% of its landmass, and its six provinces have the highest population densities in the country. By contrast, the outer islands account for around 90% of the country’s landmass but contain only around 42% of the population. In West Papua’s case, it makes up 22% of Indonesia’s land area but until recently contained less than 1% of the country’s total population. Moreover, since much of Indonesia’s resources in land, minerals and fossil fuels are found in West Papua and the other outer islands, these areas became attractive targets for the resettlement of landless poor from the densely populated inner islands. Formerly sponsored by the World Bank and Asian Development Bank, large-scale official transmigration came to a halt in August 2000 but still continues on a smaller scale. At its height between 1979 and 1984, some 535,000 families, or almost 2.5 million people, took advantage.

Indonesia’s largest islands with population figures (2010 census)

For Suharto’s New Order regime, the transmigration programme had many facets. These included alleviating poverty in the core islands by distributing ‘empty’ land in the remoter regions; exploiting the various and abundant natural resources of these outer islands; inculcating a shared Indonesian identity by bringing together the different ethnic groups; and consolidating central control over distant peripheral regions such as West Papua. As a result, many transmigrants to West Papua were encouraged to settle in the corridor next to the PNG border since this largely unpatrolled area has long been a sanctuary for both Papuan refugees and the resistance movement. Of these early transmigrant families, many were reportedly headed by former military men.⁴⁰ Other transmigration sites were often located near forestry and mining concerns, in a pattern reminiscent of Dutch colonial policy.⁴¹
In West Papua’s case however, the number of ‘official transmigrants’, who moved as part of a government programme, is now dwarfed by ‘spontaneous transmigrants’ who migrated internally with little or no government help. This constitutes two separate patterns of migration since many of the largely Muslim Javanese official transmigrants were originally settled in rural areas where few other migrants ventured. The self-funded migrants originate mainly from eastern Indonesia, mostly Muslims and Christians from Sulawesi and Maluku who usually settle in urban areas along the coast.⁴² It is these self-funded migrants whose numbers are rising the most. In addition to spontaneous economic migration, other drivers of contemporary Indonesian migration into West Papua are the expansion of the bureaucracy that accompanies the national decentralisation process and large-scale agricultural ventures such as palm oil plantations and the proposed Merauke Integrated Food and Energy Estate. Indeed, plans to convert even more land to palm oil and other plantation crops will likely increase the rate of migrant population growth. By contrast, the indigenous Papuan population is unlikely to grow much faster in light of poor healthcare in rural areas and much higher rates of HIV among indigenous Papuans than Indonesian migrants.
The coastal areas contain most of West Papua’s industries and work opportunities in the formal economy, thereby attracting better-educated Indonesian settlers who invariably secure the best private sector positions. For instance, it has been estimated that these migrants possess more than 90% of all trading jobs in the territory, and they also dominate the manufacturing sector.⁴³ As migrants continue to arrive they consolidate existing ethnic networks, which are vital for gaining choice employment in Indonesia. Given the relative paucity of the indigenous business class, such ethnic networks work against Papuan job hunters, with the result that Papuans continue to work mainly in farming, much of it subsistence farming. Exacerbating this divide is the fact that migrants have also achieved greater success in commercial agriculture, allowing them to take control of local markets.
West Papua has thus effectively become a land divided into two realms – of the (mostly coastal) towns and cities, where migrants constitute the majority and dominate all commercial activity; and the rural interior, which is overwhelmingly Papuan, employed in subsistence farming and often only loosely connected to the modern, cash and international economy. For example, data from the 2000 census shows that in Mimika regency, where the Freeport mine operates, those born outside of the regency made up some 57% of the population and in Jayapura regency, the territory’s biggest urban centre, they constituted 58%.⁴⁴ The result is that whilst the towns and cities are relatively prosperous by Indonesian standards, the countryside is populated by an underclass of indigenous tribes who suffer the worst living standards in Indonesia. Furthermore, migrant domination of the coastal towns and cities has crowded out indigenous Papuan migration to urban areas, thus reducing their employment opportunities in the formal, cash economy. Papuan rural to urban migration in search of employment actually predates the Indonesian takeover since it began during the Allied war effort and increased with the Dutch expansion of government after their return in September 1945. Wage labour for the war effort and subsequently the Dutch colonial administration was the major form of employment prior for almost twenty years but such opportunities became scarcer for indigenous Papuans after the Indonesian takeover, forcing many back into a subsistence lifestyle.

Indonesian colonisation of West Papua

One of the reasons for the disparity between migrants and indigenous Papuans is that West Papua has had the lowest per capita expenditure on education in the country. This is despite having the highest per-capita revenue of all six Indonesian regions thanks to its resource earnings and small population.⁴⁵ In 2006 it was reported that West Papua also had the worst participation rates in education, with enrolment for primary education at 85%, dropping to 48% for secondary school and 31% for high school.⁴⁶ Furthermore, some 56% of the population had less than primary education and 25% remained illiterate.⁴⁷ These figures cover both migrants and indigenous Papuans across both provinces, and are exacerbated by an unequal distribution of educational resources, concentrated in the coastal towns and cities at the expense of rural areas. Indeed, figures from 2005 indicate that the average distance to junior secondary schools in densely populated Java was 1.9 kilometres whilst in West Papua it was 16.6 kilometres.⁴⁸ Government data from 2008 indicated that only 17.63% children in rural Yahukimo District had completed their primary education. Moreover, even indigenous urban residents are still twice as likely as migrants to have little or no formal schooling, a disparity that was first recorded in the 1970s.⁴⁹ Newer figures from the UN Children’s Fund (UNICEF) suggest that secondary school enrolment in Papua province is only 60% compared to the Indonesian national average of 91%.
In the first decade of Indonesian rule low levels of indigenous educational attainment could be attributed to the Dutch colonial legacy, and the Indonesian takeover did coincide with a rise in school enrolment and literacy levels. Dutch records indicate that there were 40,615 Papuans enrolled in school in 1961.⁵⁰ In 1964 there were a reported 71,426 students enrolled in West Papua, which rose steadily to become 125,120 in 1971, representing an annual rise of 8.3% during this eight year period,⁵¹ Although much of this increase was due to the increasing numbers of Indonesian migrants, the number of state schools rose markedly in the early years of Indonesian rule in order to spread official state values and ideology. Moreover, the incoming Indonesian administration also established the territory’s first university in 1963, Universitas Cenderawasih in Jayapura, although the institution has mainly served to educate migrant civil servants and their offspring. Eight years after its founding, only 92 males born in the territory prior to Indonesian rule had tertiary education, less than male migrants from Central Java (367), East Java (229), West Java (179), North Sumatra (157) and Yogyakarta (100), at a time when migrants made up only 3.9% of the population.⁵²
This reluctance to extend tertiary and vocational training to the indigenous population meant that by 1979 migrants with a technical profession outnumbered their indigenous counterparts three to one. In marked contrast to the last years of the Dutch period, indigenous Papuans held only around 20% of government positions, whilst untrained indigenous labourers outnumbered their Indonesian migrant counterparts four to one.⁵³ Despite the fact that migrants only constituting around 10% of the population during this period, indigenous labourers reportedly even lost ground to untrained Indonesians in the towns and cities.⁵⁴ Indeed, whilst overall education levels continued to rise throughout the Suharto period (1966-98) the disparity between urban and rural areas in terms of literacy rates and educational attainment also widened.⁵⁵ For instance, in 1990 males residing in urban areas were more than ten times more likely to be literate than their rural counterparts, and only 4% of males deemed illiterate lived in towns and cities.⁵⁶
Since the migrant-dominated coastal urban areas enjoy much better education and work opportunities than the interior, the divide between Indonesian migrant and indigenous Papuan is ever widening. Data from 2002 found that whilst in the larger population centres literacy was more than 95% in rural areas it can be as low as 32%.⁵⁷ Indeed, the literacy rate for indigenous Papuan women was a paltry 44% as opposed to 78% in Indonesia as a whole, and for indigenous men it was 58% compared to 90% nationwide.⁵⁸ Many Papuan parents in rural areas take their children out of school in order to marry or work since the school year coincides with planting or harvest periods when families and villages require children’s participation. The long distances between many villages and schools, in particular at secondary level, and financial costs involved, also mitigate against rural Papuans gaining a meaningful education. Even when rural children do attend school, often the teachers do not. That is, absenteeism among teachers is rife with many of those posted to rural areas frequently returning to the towns and cities, seemingly unable or unwilling to settle in the deprived countryside.⁵⁹ Anecdotal evidence suggests that many of the schools in the territory’s interior are therefore staffed by unqualified teachers and Papuan parents are often not satisfied with quality of education on offer. This is exacerbated by the fact that the school curriculum is often unresponsive to local conditions, and instruction is in Bahasa Indonesia which not all rural children understand.
Such poor standards of education result in migrants being more than twice as likely as indigenous Papuans to have graduated from secondary school, and five times more likely to have post-secondary qualifications.⁶⁰ Consequently, settlers who gained an education outside the territory, or in West Papua’s coastal areas, dominate the territory’s burgeoning market economy. Even when ambitious Papuans move to coastal towns and cities, the presence of better-educated settlers frequently prevents them from securing meaningful employment. Only one in five who move to the coastal towns and cities arrive from another part of West Papua, with the vast majority coming from elsewhere in Indonesia.⁶¹ Combined with the loss of ancestral land to development projects and migrant settlements, such realities feed indigenous Papuans’ siege mentality towards Indonesia and its settlers. As Upton states, “The influx of migrants has blocked the advancement of indigenous people in the political, social and economic fields, creating jealousy and distrust of the newcomers”.⁶² On the other hand, Jakarta policy makers argue that West Papua’s population density remains low and Indonesian migration facilitates knowledge spillover to indigenous residents. Nevertheless, the prevailing attitude of many Indonesian officials since Dutch colonial times has been that “Papuans are too lazy, they live for the day with no planning for the future, and are ignorant of the modern world”.⁶³
Poverty is another key measure of deprivation and West Papua suffers from Indonesia’s highest poverty levels. Data collected in 2002 reported that the territory’s poverty rate was 38.7%, compared to the country’s second worst of 26.1% in the eastern Nusa Tenggara & Maluku region and the national average of 16.7%.⁶⁴ By 2007 the poverty rate in West Papua was still the highest in the country, and it had risen to 40.8%.⁶⁵ Government data from 2010 indicated that around 35% of the territory’s population still lived below the poverty line, compared to the national average of around 13%, with income disparities also the widest among Indonesia’s six regions. In 2002 a mere 34% had access to clean water and 28% to adequate sanitation, whilst just 46% were on the electricity grid, the lowest level in all of Indonesia.⁶⁶ In 2005 Indonesia’s State Ministry for the Development of Disadvantaged Regions classified 19 of 20 regencies across Papua province as underdeveloped.
West Papua also continues to post the lowest human development index (HDI) scores in Indonesia, along with the country’s widest variation in district HDIs.⁶⁷ For instance, in 2004 the central highland regency of Jayawijaya had Indonesia’s lowest HDI classification of 47, whilst the port city of Sorong scored 73. In 2009 the new district of Nduga in the deprived central highlands scored 47.45, compared to 74.56 in Jayapura, the territory’s biggest city. The HDI also assesses how economic growth in GDP (gross domestic product) translates into improvements in human development by comparing average per capita GDP in each province with its HDI ranking. In 2004 Papua province scored worse than any other Indonesian province since it ranked third in terms of GDRP (gross domestic regional product) but only 29th (out of 30 total provinces at the time) in HDI. Newer data compiled by Statistics Indonesia in 2009 produced a similar outcome, and ranked Papua province as 33rd out of 33 provinces and West Papua province 30th.⁶⁸ Whilst it can be argued that much of this disparity is due to the Dutch colonial legacy and the difficulties in delivering basic services in remote areas, the UNDP concluded that these figures are “a clear indication that the income from Papua’s natural resources has not been invested sufficiently in services for the people”.⁶⁹ For its part, Indonesian government officials blame the ‘uncivilized’ indigenous population for the disparity.⁷⁰
Given the wide cleavage between the migrant-dominated coastal urban areas and the deprived, overwhelmingly indigenous interior, such disparities in human development become even more marked. The UNDP definition of poverty uses factors such as illiteracy, access to health services and safe water, underweight children and the likelihood of people not reaching 40. Under this definition, the HDI research found that within Papua province some 95% of all poor households resided in rural areas, markedly worse than the national average of 69% and a clear indicator that poverty was concentrated in the indigenous population. The UNDP also found that only 40% of poor households had in excess of five family members, again under the Indonesian average, which reflected higher than average infant mortality rates.⁷¹ Indeed, among children aged under five and classified as poverty stricken, over 60% were malnourished, as opposed to only 24% of poor children in the Java/Bali region.⁷² Of these poor households in West Papua, some 69% lacked access to safe water, 90% suffered inadequate sanitation at home and over 80% had no electricity. Half of all poor households in the territory lived in villages accessible only by dirt road, hampering the rural poor’s access to markets. At the same time, some 90% of poor households lived in villages with no telephone, 84% lived in villages without a secondary school and 83.5% lacked access to bank or credit facilities.⁷³
Whilst both provinces in the territory continue to post HDI outcomes well below the Indonesian national average, their scores since 1999 have shown an upward trend, although how much of this is the product of rising rates of in-migration is difficult to quantify. For instance, Papua province’s HDI rose from 58.80 in 1999 to 64.53 in 2009, whilst that of West Papua province was 63.7 in 2004 and 68.58 by 2009. By contrast, the Indonesian national average was 64.3 in 1999, and had risen to 71.76 in 2009.⁷⁴ Over the border in PNG, the HDI figures have been consistently less than those of West Papua with worse results in all the key indicators of life expectancy, literacy and per capita GDP. Nevertheless, the existence of large rural to urban variations and high numbers of migrants in West Papua make any direct comparisons between the indigenous populations of PNG and West Papua difficult.
Health indicators also paint a vivid picture of Papuan deprivation. Despite having the highest per-capita revenue of all six Indonesian regions thanks to its resource earnings, in 2004 West Papua conversely had the lowest per capita expenditure on public health in the country.⁷⁵ As a consequence, indigenous Papuans also suffer the lowest health standards of any Indonesian citizens. In results published in December 2010, Pegunungan Bintang district in Papua province placed last in the Ministry of Health’s Community Health Development Index, which measures health care across all 440 districts and municipalities in Indonesia. Indeed, of the lowest 20 districts across the country 14 are found in eastern Indonesia, mostly in Papua province. The quality of these health care rankings are based on 24 indicators such as the per capita ratio of doctors, immunisation rates, access to clean water and the incidence of mental health problems.⁷⁶ Whilst geographic inaccessibility is undoubtedly a factor in such discrepancies, it appears that the government has little motivation to improve the health care of rural Papuan residents. Nevertheless, a perennial challenge for the central government is that although per capita poverty rates are much higher in eastern Indonesia, the country’s population imbalances ensure that most of Indonesia’s poor live in densely populated Java and surrounding islands.
As with education, health services in rural areas remain very poor, with only a minimal government presence outside of areas with military bases. Whilst health centres have been established in all sub-regencies, these clinics remain poorly staffed and equipped. For instance, in 2006 it was reported that in Papua province the average distance of a household to the nearest public health clinic was 32 kilometers, whereas in Java it was 4 kilometers.⁷⁷ Such inadequate primary health care affects life expectancy, already the lowest in Indonesia. West Papua also has highest HIV/AIDS rates in the country. The UNDP Report for 2010 notes that the territory has the highest per capita rate of HIV/AIDS infection in Indonesia at 2.4%, well above the national average of 0.2%, with aid agencies critical of the government’s lack of response. Malaria and tuberculosis rates exceed national figures also.
Economics and Resources
The likelihood that huge natural resources existed in West New Guinea has been known by the Dutch and other major powers since the start of the twentieth century. Oil was first discovered in 1907 by a Dutch geological survey exploring the island’s northern coast and Japanese interests also prospected for oil prior to World War II.⁷⁸ By 1935 there was even speculation that West New Guinea’s oil fields might be the largest in the world.⁷⁹ Indeed, access to the territory’s resources was the major factor driving Dutch, Indonesian and American policy towards West New Guinea after 1945. Sukarno was not interested in the territory’s people but in the riches their land contained, an attitude replicated in the United States. For their part, the Dutch also foresaw a West Papua that could eventually be financially self-sufficient after a period of heavy subsidy and tutelage. This expectation prompted the Dutch to dramatically increase the territory’s development budget after their return in September 1945. Consequently West New Guinea’s economic and political progress soon began to surpass that of PNG, its Australian-administered neighbour.⁸⁰ Dutch policy thus raised expectations among the Papuan elite, but in the early years of Indonesian rule the territory actually went backwards economically as Jakarta could not afford to continue the costly development initiatives started by the Dutch. As the Papuan economy became linked to that of inflation-wracked Java, the gross mismanagement of the Indonesian economy under Sukarno was soon being replicated in West Papua.
The result is that economics and resources have been at the heart of Papuan grievances since the Indonesian takeover in 1963. Indonesian rule began badly with widespread looting by incoming civil and military personnel of resources left by the Dutch.⁸¹ Even the modern medical equipment in Jayapura’s hospital was shipped out of the province.⁸² This was soon followed by corruption and inflation, and within two months shortages of food and consumer goods were being reported.⁸³ Combined with the displacement of educated Papuans from the modern economy, this new reality exacerbated Papuan resentment over union with Indonesia, and economic grievances continue to feed the Papuan nationalist discourse. Indeed, the exploitation of natural resources, particularly forest and mineral concessions, has been a major cause of tension between indigenous peoples and settlers across Indonesia’s outer islands. However, in West Papua’s case it has fed the nationalist discourse given the Dutch promise of independence, the Papuan lack of identification with Indonesia and its isolation from the Indonesian nationalist struggle of 1945-49.
Under Indonesia’s new foreign investment law of 1967, the Suharto government reversed Sukarno’s polices by encouraging foreign investment in Indonesia’s resources. US government documents show substantial American input into the drafting of these new laws and the first to sign a contract with Jakarta under them was American mining firm Freeport. Encouraged by a change in government policy opening up the province to settlers, migrants were soon drawn to West Papua. The territory’s low population, abundance of natural resources and the relative lack of competition for jobs continue to attract Indonesian settlers to this last frontier. West Papua’s natural resources are controversial with Papuan nationalists, who insist that very few actual benefits seep down to indigenous Papuans. Instead, there has been a loss of indigenous tribal lands and widespread environmental damage as a result of an influx of Indonesian migrant labour. Moreover, reports of human rights abuses in areas of resource extraction are rife as the military and police supplement their meagre incomes by providing protection services to resource concessions.
In essence, resource commodities in West Papua can be divided into four major groups: the huge Freeport operation near Timika, the largest gold mine and the third largest copper mine in the world; the Tangguh gas fields and processing plant in Bintuni Bay, which started exporting liquefied natural gas (LNG) in 2009; logging, both legal and illegal, which occurs across the territory; and palm oil plantations. To varying degrees, all of these resources increase the marginalisation of indigenous Papuans since ownership rests in the hands of multinational giants and the labour force consists overwhelmingly of Indonesian settlers.
The jewel in the crown of Indonesia’s resource portfolio is the Freeport mining operation in Papua province. Two years before the Act of Free Choice sealed West Papua’s formal incorporation into Indonesia, American firm Freeport signed a contract with the Indonesian central government to exploit the territory, the first foreign company to do so under the new foreign investment law drafted with CIA connivance.⁸⁴ The company was not required by the Suharto regime to pay any compensation or royalties to the local tribal people for alienating their land, and received a three-year tax holiday upon mining commencement.⁸⁵ The firm’s original mining operation at Ertsberg provided average annual revenues of approximately US$300 million for Freeport through its yield of approximately 32 million tonnes of copper, gold, and silver.⁸⁶ As the Ertsberg mine approached exhaustion in 1988, Freeport Indonesia announced it would develop the even richer Grasberg mine, three kilometres away. The Indonesian government stake in Freeport Indonesia is currently 9.36%. The firm is believed to be Indonesia’s largest taxpayer, accounting for an estimated fifth of the country’s entire tax base, and it is anticipated that Grasberg will last for at least another 30 years. The company officially provided US$33 billion in direct and indirect benefits to Indonesia from 1992 to 2004, which amounted to some 2% of Indonesia’s gross domestic product (GDP) in this period.⁸⁷ Earnings from Grasberg were thought to account for approximately 55% of West Papua’s GRDP during the same period. Little of this wealth has been invested back in West Papua, however. For example, in 1997 less than 12% (US$28 million) of all the taxes paid by Freeport Indonesia were spent in the territory.⁸⁸
The Special Autonomy Law for Papua, implemented in January 2002, was designed to rectify that. It specifies that the Papuan provincial authority can keep 70% of its oil and gas royalties, and 80% of mining, forestry and fisheries royalties. However, much of this windfall has been squandered on expanding the civil service. Indeed, since these reforms were implemented the territory has had the highest per capita expenditure on civil service in Indonesia without much evidence that performance has been improved. Indeed, in 2005 the World Bank found that in parts of Papua province the amount spent per capita on civil servant salaries was 60% above the Indonesian national average.⁸⁹ A leaked American diplomatic cable from September 2009 claimed that, “Most money transferred to the province remains unspent although some has gone into ill-conceived projects or disappeared into the pockets of corrupt officials.”⁹⁰ Another cable from March 2006 cites a senior official of the Freeport mine as telling the Embassy that “average Papuans see few benefits from the royalty and tax payments by Freeport and other extractive industries that should go to the province under the Special Autonomy Law”.⁹¹ A September 2009 cable also reveals that, “Many central government ministries have been reluctant to cede power to the province. As a result, implementation of the Special Autonomy law has lagged and Papuans increasingly view the law as a failure”.⁹²
Freeport Indonesia has long been the largest employer in West Papua, and has greatly assisted Jakarta in its ‘Indonesianisation’ of West Papua by providing jobs for settlers from elsewhere in Indonesia. On the other hand, the firm claimed in 2006 that 2,400, or 27%, of the 9,000 people it employs are indigenous Papuans.⁹³ Nevertheless, indigenous Papuans only rarely graduate from the lowest-ranking positions. Freeport has often faced accusations of dispossessing locals and facilitating human rights abuses by its military guards. Indeed, this area of West Papua has been the scene of the most frequent clashes between indigenous Papuans and the security forces. Since the 1990s the company has made increasing efforts to gain the support of the indigenous Papuan community, itself swelled by indigenous migrants drawn to the mine. However, such efforts, and the accompanying development spending, have exacerbated ethnic and social tensions among the different indigenous tribes, and difficult relations are the norm between the company, its military guards and local residents.
The company has effectively replaced the state as the chief developer and administrator of the area. By providing essential services and infrastructure it effectively serves as a surrogate state, in addition to providing significant financial and material support to the Indonesian military who guarantee mine security. Whilst both Ertsberg and Grasberg has brought immense wealth for Freeport Indonesia and the central government, for most of the local tribal people the mines have brought poverty, pollution, displacement and militarisation to many locals. Indeed, in Mimika regency where Freeport Indonesia operates the Grasberg mine, as many as 28,000 of the 45,000 families live below the poverty line without access to health care, education, proper clothing and food in 2007.⁹⁴
Freeport Indonesia’s environmental practices have also been widely criticised since the Ertsberg development started, with the concession area being home to rare equatorial glaciers. The main issue remains the dumping of mine waste into the river system and national park with catastrophic effects. Freeport’s lack of action on the issue prompted the Government Pension Fund of Norway, the world’s second largest pension fund, to remove parent company Freeport-McMoRan from its investment portfolio in 2006. The Fund cited long-standing concerns over the environmental damage and concluded that it is ‘extensive, long-term and irreversible.’⁹⁵ Officials in Indonesia’s Ministry of the Environment have long been exasperated with the company’s conduct but have taken action given the mine’s importance to Indonesia and their Ministry’s relative weakness vis-à-vis other government bodies.

West Papua is also thought to hold considerable oil and gas reserves. Crude oil was discovered during a 1916 exploration survey on the northern coast of West New Guinea.⁹⁶ During the occupation period, the Japanese also tried developing the fields without success. The Dutch commenced drilling in 1958 but relinquished the licence when the territory was ceded to Indonesia in 1963.⁹⁷ In 1996 gas fields were discovered in nearby Bintuni Bay, prompting the development of the Tangguh LNG project by main shareholder British Petroleum (BP).
Tangguh is a timely find for Indonesia since it recently lost its position as the world’s largest producer of LNG after declining production at its major gas fields. To meet this shortfall, Indonesia has been forced to buy spot LNG cargoes to satisfy long-term export commitments to Japan, South Korea and Taiwan. Thus, the Tangguh plant in West Papua is a key asset for the Indonesian economy at a time when soaring domestic demand has also contributed to Indonesia struggling to meet its export contracts. Such demands have been exacerbated by record oil prices, prompting Jakarta to shift its export focus and use more gas for domestic purposes to substitute for costly oil fuel. BP signed a 25-year contract in 2002 to sell 2.6 million tonnes (MT) per year to fellow shareholder CNOOC, China’s largest offshore oil and natural gas producer, in addition to 20-year purchase agreements with Korean firms POSCO and K-Power to supply 1.15 MT per annum signed in 2004. American firm Sempra Energy has also committed to buying 3.7 MT per annum, although some of this will be sold on to Japanese utility Chubu Electric. The Tangguh LNG plant started shipping to these customers in 2009.
In addition to West Papua’s mineral wealth, New Guinea contains the world’s third largest tropical forest, surpassed by only the Amazon and Congo Basins. As such, it is home to the last undisturbed large-scale forest in the Asia-Pacific. The logging potential in West Papua is immense, and as commercial timber stocks in Sumatra and Kalimantan (Indonesian Borneo) are increasingly depleted the Indonesian logging industry has turned its attention towards the territory. Kalimantan has been hit particularly hard by both logging and forest clearances. For instance, forest cover in Central Kalimantan officially stood at 84% in the mid-1970s but satellite imagery revealed that only around 56% of the province’s forests remained by 1999.⁹⁸ In response President Suharto’s announced his Look East policy in January 1990, encouraging the logging industry to move into West Papua after having already decimated Indonesia’s other large islands.⁹⁹ In addition to the environmental costs, logging has also been behind large-scale communal violence in Kalimantan as indigenous and migrant groups have fought over the spoils, and the prospect of similar horizontal conflict in West Papua remains high.

Pristine forests near Manokwari in West Papua

Indeed, logging has the largest geographical impact of any industry in West Papua, with concessions covering around 30% of the territory. However, since little of the log processing takes place in West Papua, the main beneficiaries are almost always non-Papuans. Whilst still relatively rich in forests compared to other islands in Indonesia, it is estimated that logging production in the territory increased more than tenfold in the decade up to 1996.¹⁰⁰ The Ministry of Forestry in Jakarta issued 40 concession licences across West Papua between 1989 and 1997, with the annual permitted cut in the territory increasing from 732,000 cubic metres in 1991 to 2.3 million cubic metres by 1998.¹⁰¹ By 2007, government data indicated that over 14 million hectares in legal timber concessions had been granted, almost a third of West Papua’s total landmass, with many of these concessions traceable to military foundations.¹⁰² A senior official at the Ministry of Forestry conceded in 2010 that around 25% of West Papua’s forests have been felled since the late 1990s, with the forested area consequently falling from 32 million hectares to 23 million hectares.¹⁰³
Such a dramatic rate of deforestation has been one unintended consequence of the territory’s Special Autonomy legislation. Its implementation since 2002 has bequeathed swathes of overlapping and contradictory regulations issued at the national level, provincial level and district level, facilitating the increase of both legal and illegal logging via the many loopholes. For instance, when the Ministry of Forestry in Jakarta banned the export of valuable merbau hardwood logs in October 2001, the Papua governor responded by issuing a conflicting decree permitting the export of merbau logs.¹⁰⁴ Moreover, in 2003 logging permits for three million cubic metres of timber were issued by provincial authorities, double the volume permitted by Jakarta.¹⁰⁵ Local timber elites therefore take advantage of the regulatory confusion by issuing many small-scale licenses, ostensibly to benefit local residents, but in actuality for the profit of timber firms. These elites can include Papuan community leaders, politicians, civil servants, military and police officers. These same local elites are also thought to be responsible for the increase in illegal logging in the western part of the territory, sometimes in collusion with the various Korean, Malaysian and Chinese logging companies now present in West Papua. China, having already reduced its own logging due to environmental concerns, is the biggest market for Papuan timber.¹⁰⁶ The Ministry of Forestry estimated in 2004 that over seven million cubic metres of timber were being smuggled out of West Papua annually, equivalent to 70% of the total volume of timber leaving Indonesia illegally each year.¹⁰⁷
The military is heavily involved in legal and illegal logging in West Papua, and it is a particularly lucrative sideline since even the lowest ranks can earn money from it. Indeed, several forestry concessions are part-owned by military foundations, among them PT Hanurata, which controls five concessions in Jayapura and Sorong and shares an office in Jayapura with troops from Kopassus, the army’s Special Forces.¹⁰⁸ As with Freeport, military personnel are frequently employed as security for both legal and illegal logging operations, and abuses are widespread, particularly in the Sorong region. Locals are often deceived and exploited into giving up their land, and the military and police have also been known to pressure village chiefs into felling trees. Having managed the land for thousands of years, local people are also subject to intimidation and harassment from the security forces if they complain about the logging companies’ disregard for environmental sustainability. Conflict and violence often results as many indigenous Papuans, whilst not opposed to resource extraction per se, resent the logging companies’ operating methods. Leaked US Embassy cables reveal the private concerns of American officials over the military’s role in West Papua, with an October 2007 US Embassy cable quoting an Indonesian foreign affairs official that, “The Indonesian military (TNI) has far more troops in Papua than it is willing to admit to, chiefly to protect and facilitate TNI’s interests in illegal logging operations.” The same official added that Papuan Governor Barnabus Suebu “had to move cautiously so as not to upset the TNI, which operates as a virtually autonomous governmental entity within the province.”¹⁰⁹ An earlier cable from 2006 cites a PNG government official as saying that the TNI is “involved in both illegal logging and drug smuggling in PNG.”¹¹⁰
Earmarked as a cornerstone of Indonesian national development strategy, palm oil is another controversial resource that threatens to cause widespread environmental damage and local resentment. Southeast Asia is attractive for palm oil developers because of its suitable climate, relatively low labour costs, cheap land rents and government support through attractive legal conditions, low interest loans and other financial incentives. Palm oil is being heavily promoted by the Indonesian government for both export and domestic use. Furthermore, palm oil plantations turn over high profits in regions of little other economic activity. At the January 2011 price of US$1240 per metric tonne of palm oil, a mature plantation can reap almost US$5,000 per hectare in a large holding. Thus, in Indonesia oil palm plantations have increased exponentially from 600,000 hectares in 1985 to around 10 million hectares by 2010. Indonesian palm-oil production jumped from 157,000 metric tonnes in 1985 to more than 20.9 million tonnes in 2009, with exports rising from 126,000 metric tonnes to 16.2 million metric tonnes over the same period.¹¹¹ Indonesia surpassed Malaysia as the world’s biggest producer in 2007.
Whilst palm oil plantations have lead to the decimation of virgin rainforests across Sumatra and Borneo, their impact on West Papua has been relatively small until now. However, in 2007 the Forestry Ministry identified around 9 million hectares of forest across West Papua for possible conversion to palm oil plantations. The biggest potential player is Indonesian conglomerate Sinar Mas, who in January 2007 signed memorandums of understanding with the district governments of Merauke, Mappi and Boven Digoel to develop around 200,000 ha in each district. Each plantation will require some 60,000 workers, and the firm stated that most of the labour would be brought in from outside the territory. In Boven Digoel’s case these migrants alone would account for more than the district’s entire population.¹¹² It now appears that most of these plans have been put on hold with the company instead claiming in 2008 to have the largest ‘land bank’ in the world, at 1.3 million hectares. Since then Sinar Mas, Indonesia’s biggest palm oil producer, has reportedly lost major clients Unilever, Kraft and Nestle after damning evidence of its illegal forest clearances in Borneo was revealed on British TV in 2010.¹¹³ Activists fear a repeat of its environmentally unsustainable practices in West Papua, in addition to conflicts between villagers and plantation companies which have happened in Sumatra.
Sinar Mas is also involved in the proposed Merauke Integrated Food and Energy Estate, which promises to dramatically alter the demographic and physical landscape of West Papua. By establishing large agricultural estates in remote areas of West Papua and Borneo, Jakarta envisages Indonesia becoming self-sufficient in food production and thereafter a major exporter. The Merauke scheme is slated to be a 480,000 hectare integrated production zone where food would be grown, processed and packaged, transforming the area into Indonesia’s bread basket. Indeed, the government initially estimated that Merauke’s population could rise from about 175,000 to 800,000 in supplying the required labour force to work crops such as rice, maize, sugar, coffee, soybeans and palm oil. Foreign investment is being sought with incentives like tax breaks and lower customs duties. Research commissioned by the Ministry of Public Works found in May 2010 that only 4.92%, or 235,176 hectares, of Merauke’s total area of 4.78 million hectares is non-forested, with the remaining 95%, some 4.55 million hectares, still forested. The report recommended beginning development in non-forested areas prior to any forest conversions.¹¹⁴
In addition to the dramatic changes to vegetation and local ecosystems wrought by such widespread forest clearances, the expansion of oil palm and other plantations brings other risks and costs. Large-scale developments like these require a major reallocation of land and resources, huge investment in new infrastructure and often a shifting of human settlements, all of which negatively impact local communities. These issues frequently result in tenurial conflict between locals and companies as the widespread feeling among local communities is that their lands have been stolen from under them. Although Special Autonomy introduced greater recognition of traditional land rights, it has not been applied retroactively and land transfer remains problematic. This is because local leaders are often manipulated and deceived into making sales where even the modest compensation payments promised are simply not forthcoming. In addition, other common problems include plantations being established without a government license; communities not receiving salient information; consensus agreements not negotiated; promised benefits reneged upon; smallholders left unfairly in debt and their lands not allocated or developed; environmental sustainability ignored; lands cleared but left undeveloped within the specified time frame; and community resistance crushed through force and human rights abuse, committed by the military or the police.
As a result, across West Papua and Indonesia some groups affected by oil palm plantations have been taking collective action to regain lands forcibly confiscated from them. These have taken the form of reoccupying land, damaging company facilities, burning plantations and scaring workers away. Such actions risk military retaliation and exacerbate communal violence, sometimes referred to as horizontal conflict, which has plagued post-Suharto Indonesia. A weak and corrupt justice system, combined with inadequate formal mechanisms to resolve land disputes, is often at the heart of such problems, and it is feared that the expansion of palm oil plantations across Indonesia will result in further conflict. This is particularly the case in West Papua where the influx of Indonesian migrants continues apace, and the industrial development of the region threatens to unleash both horizontal conflict and wider confrontation between indigenous peoples and the authorities. Such cases often involve conflict between the Brimob paramilitary police and the military over control of the local timber industry, with local villagers caught in the middle as they try to secure compensation for the use of their ancestral lands.
Human Rights
The large military presence in West Papua has resulted in a litany of human rights abuses since the takeover in 1963. Resistance to Indonesian rule began with takeover, to which the Indonesian military (Tentara Nasional Indonesia, TNI) has responded with indiscriminate reprisals against the civilian population designed to stifle Papuan calls for greater self-determination. Despite the various regime changes in Jakarta abuses still frequently occur and major military operations are still conducted in the highlands and around the Freeport mining operations. Nevertheless, repression is generally less widespread than in the 1960s, 1970s and early 1980s.¹¹⁵ However rights abuses have probably touched most indigenous Papuan families in the territory and it is thought that around 100,000, roughly 10% of the indigenous population, have been killed by the Indonesian security forces since 1963. Whilst some refugees claim this is a fraction of the true figure, others put indigenous deaths in the tens of thousands. The real figures will likely never be known. Eliezer Bonay, the first governor under Indonesian rule, testified in May 1981 at the Tribunal on Human Rights in West Papua that around 30,000 Papuans were killed in the period from 1963 to the 1969 Act of Free Choice.¹¹⁶

Conflict and displacement in West Papua (October 2010)

Since 1963 the Indonesian authorities have tightly controlled the flow of information out of West Papua and unbiased sources are somewhat thin on the ground. Therefore, it can be difficult to gain a true picture, especially given the tight restrictions on access to the territory for overseas parliamentarians, diplomats, researchers, journalists, aid workers and human rights organisations. It is possible to visit both provinces in the territory on a tourist visa, although travel permits (surat jalan) are also required of every foreign national wishing to visit many areas, and they are rarely granted to anyone in the above categories. The travel permit must list all the areas the traveller plans to visit, in effect requiring visitors to report their own movements to local intelligence agencies. Anecdotal evidence suggests that getting the travel permit has become easier of late. Some areas, however, for example around mining operations, are completely off-limits to foreigners unless guests of the company or the government.
Despite this long-standing policy of isolating the territory from prying eyes, irrefutable evidence of abuse periodically reaches overseas. In October 2010, two graphic videos depicting members of the Indonesian military torturing indigenous Papuans received wide international coverage. The first video shows two hog-tied men, Telengga Gire and Anggen Pugu Kiwo, being hit around the face and threatened with knives before being suffocated with a plastic bag and having their genitals repeatedly burnt with a burning stick. The second video shows a group of seated and bound Papuan men being kicked in the head by uniformed soldiers. At first, Jakarta denied the veracity of the footage, with officials hinting it had been doctored to strengthen the Papuan separatist cause. A few days later, Indonesia’s security minister left a cabinet meeting to concede that the videos were real and to promise an inquiry. On January 24, 2011, the Jayapura Military Court subsequently sentenced three of the soldiers involved to 10, 9 and 8 months in prison respectively for insubordination, not for torture. It seems that the three soldiers are not being discharged, and such light sentences are standard practice for lower ranking military personnel when international pressure forces some measure of accountability on Jakarta.
This first video supports research published earlier in 2010 by a team from the Australian National University, which found that state-sponsored terror against indigenous Papuans is often extremely sexualised in nature. A recurring component of such military repression is the mutilation of both male and female genitals whilst other residents are forced to watch.¹¹⁷ The researchers argue that, ‘The most sexually sadistic side of humanity has a use in conflicts where the desire is not to kill people on a large scale and to avoid becoming a priority on the UN human rights radar’.¹¹⁸ Indeed, these two videos were not the first of their kind to emerge in 2010 as Yawan Wayeni, a known separatist, was also videoed by security forces as he lay dying after being disembowelled. He was recorded being taunted by his captors as his intestines seeped from a gaping wound in his abdomen. No details have subsequently emerged about the promised inquiry, underlining how Indonesia’s difficult transition to democracy continues to be beset by military and police impunity.
Although Jakarta ratified the UN Convention Against Torture in 1998, serious human rights abuses perpetrated by the security forces since then across the archipelago still go unpunished. The National Commission of Human Rights complains that its efforts are hampered by a lack of official co-operation and the intimidation of witnesses. The recent decision by the Obama administration to overturn a 10-year ban on military assistance to Kopassus (the Indonesian Special Forces), instituted in response to the 1999 razing of East Timor, is seen as tacit acceptance of continuing impunity. Indeed, the Indonesian military may actually have more confidence in getting away with human rights abuses due to a shift in US focus from human rights towards fighting terrorism. Nevertheless, since the police in West Papua have now assumed responsibility for many of the duties once the domain of the military, there seems to be a growing awareness that repression and abuse do little to quell separatist sentiment. The result seems to be that more indigenous Papuans taken in for questioning are subsequently released without charge.
Whilst civil society groups have become more visible since 1998, the most potent and enduring symbol of resistance to Indonesian control is the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka, OPM), which has conducted a low intensity but persistent guerrilla separatist campaign since the mid-1960s. By the mid-1970s, scattered pockets of resistance had morphed into a popular revolt across much of the central highlands, to which the military responded with large-scale ground operations and an indiscriminate bombing campaign. Whilst the OPM retains broad support among indigenous Papuans it remains chiefly a symbol of resistance rather than an effective fighting force. It has never threatened Indonesian territorial control of West Papua, and in 2006 the Indonesian military estimated its strength at less than 100. The movement controls no territory and is still armed mainly with traditional bows, arrows and spears.¹¹⁹

The Free Papua Movement with traditional weapons

In recent years the OPM has placed greater emphasis on applying diplomatic pressure on Indonesia through international forums such as the United Nations, the Non-Aligned Movement and the South Pacific Forum. It also appears that some individual OPM commanders have renounced armed struggle aware that they cannot win a military victory against the TNI. Nevertheless, encounters between indigenous Papuans and the security forces, especially in the area around the Freeport mine and the border with PNG, have been frequently reported since the end of the Suharto period in 1998. OPM involvement in such skirmishes is often not clear, however.
Although the OPM has long been a very marginal domestic actor, its existence continues to justify a heavy Indonesian military presence. In response to the ‘Papuan spring’ of 2000, in which civil society was galvanised by East Timor’s secession and instability in Jakarta to push for greater self-determination, additional troops have been deployed to the territory. Moreover, the nationwide formation of new districts tends to feed the creation of new military district commands, and troop numbers have also increased along the border with PNG. It was reported in 2006 that the TNI had over 12,000 troops spread across both provinces, in addition to unknown numbers of special forces (Kopassus), military intelligence personnel and other special units. Moreover, some 8,200 police were known to be stationed in West Papua, with between 2,000 and 2,500 being from the paramilitary Brimob unit infamous for rights abuses across Indonesia. Neither the military nor the police have many indigenous officers. The TNI announced in March 2010 plans to deploy thousands of additional troops to deal with increasing unrest, although exact numbers are not yet known. Visitors to the territory are struck by an overwhelming security presence which extends even to small villages.
Since the OPM is incapable of seriously engaging the Indonesian security forces, the military in West Papua spend much of their time shadowing indigenous civil society figures. This is worrying given the previous murders of high profile civilian leaders such as West Papua’s leading anthropologist Arnold Ap (1984) and Papuan Presidium Council Chairman Theys Eluay (2001). The killers of Theys Eluay were subsequently lauded as national heroes by the head of the army. Leaked intelligence documents indicate that monitoring of prominent Papuan civil society members is ongoing, among them Papuan cultural figures, church leaders, human rights activists, local politicians and even American church elders resident in the territory.¹²⁰
Whilst most of Indonesia has enjoyed increasing civil liberties since Suharto’s fall in 1998, political trials are still regularly conducted in West Papua. Raising the Morning Star flag, especially on the December 1 anniversary of still-born independence, is the prime way of expressing public disapproval with Indonesian rule. The military has often responded with heavy violence towards such flag raisings, including the shooting on sight of those participating. Physical abuse, rape and extended prison terms have also long been the currency of the authorities trying to dissuade further episodes. For example, Former civil servant Filep Karma and student Yusak Pakage were sentenced to 15 and 10 years in prison, respectively, for organising a flag raising ceremony on December 1, 2004.¹²¹ More recently, Buchtar Tabuni was arrested in December 2008 on charges of subversion and later sentenced to three years in jail for demanding a referendum on independence. Human Rights Watch reports there are currently around 100 Papuan political prisoners in the territory, almost all serving time for peaceful protest and raising the Morning Star. Video evidence backs up claims that abuse and ill treatment are still the norm for Papuan political prisoners.

The Morning Star flag in Port Vila, Vanuatu, March 2010

Other markers of Papuan cultural identity have been suppressed. For instance, upon the Indonesian takeover in 1963, singing in local languages was forbidden and prized artworks destroyed. Indonesian names have replaced the traditional names of places, mountains and rivers, and any criticism of Indonesian government policies in West Papua has been suppressed.¹²² Every indigenous Papuan is suspected of being a separatist or supporter of secession and Indonesian security forces stationed in West Papua see themselves surrounded by enemies of the Indonesian state. Since their purpose is to protect Indonesia’s territorial integrity, the military believes it is justified in killing Indonesia’s enemies, and the killers are usually protected or even feted. One result is that West Papuan refugees have been crossing the largely unpatrolled border into PNG since the Indonesian takeover in 1963. The Indonesian Ambassador to PNG estimated in December 2004 that there were some 19,000 Papuan refugees living in PNG.¹²³
The increasing willingness of the international community to pursue leaders of countries which flout human rights conventions is causing anxiety within Indonesia. In October 2010, President Yudhoyono cancelled a visit to the Netherlands at the very last minute, concerned that a group from Maluku had requested a court in The Hague to arrest him on charges of human rights abuse. A number of countries, among them Australia and the UK, permit such cases when states like Indonesia fail to prosecute gross human rights violations within their own borders.¹²⁴ However, the issue of responsibility is complex since declassified documents show that knowledge of human rights abuses in West Papua, and indeed throughout Indonesia, has long existed at the very highest levels in the US, UK and Australia. Moreover, such knowledge did not prevent American firms from supplying the vast majority of Indonesia’s military hardware during the 1970s and 1980s, arms used to commit countless abuses in West Papua, East Timor and Aceh.¹²⁵ Indeed, US backing has always been crucial in giving Indonesia free rein for operations such as the takeover of West Papua, the pogroms of leftists in 1965-66 and the invasion of East Timor in 1975.
Conclusion
The Indonesian takeover in 1963 began badly with widespread looting, empty shelves, reduced civil liberties, human rights abuses and the displacement of the fledging Papuan elite that had been preparing to rule an independent West Papua. Since then the main drivers of the indigenous secession movement in West Papua have been historical memory of these independence preparations; a perceived lack of economic opportunities within a booming resource-based economy; resentment over the large-scale migration of Indonesian settlers; and violent Indonesian repression which has fostered the creation of a pan-Papuan identity that has little parallel over the border in PNG. Resistance to Indonesian rule has existed from the very start as Dutch efforts at creating an independent Papuan elite succeeded in undercutting any support for union with Indonesia which might have existed. Dutch policy also raised expectations among the Papuan elite which the incoming Indonesian administration was unable or unwilling to meet. West Papua’s isolation from Indonesia’s nationalist movement of 1945-49 has also contributed to making the territory’s integration problematic. Nevertheless, these obstacles might have been overcome if the Indonesian government had started in 1962/63 by treating Papuans more like citizens than subjects. Instead, the Indonesian takeover brought a decline in living standards for the Papuan elite and brutalisation of Papuans of all classes. The take

Sources: http://hdff.org/2011/05/26/reprte-by-david-adam-stott/

DPR Papua: Pengda PSSI Papua Akan Dirombak

2011-05-26T06:40:00.000-07:00

Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Papua menegaskan akan segera merekomendasikan perombakan Pengurus Daerah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Papua kepada pemerintah.

Rencana perubahan struktur dilatari pengamatan DPR Papua yang menemukan tidak berjalannya sejumlah program dari organisasi sepak bola itu. “Ya, akan dirombak. Ini salah satu dalam rekomendasi kami kepada pemerintah atau Ketua Umum PSSI Papua, Barnabas Suebu. Kami akan panggil pengurus PSSI Papua Kamis besok,” kata Yan Mandenas, Anggota DPR Papua, Rabu 25 Mei 2011.

Menurut Ketua DPD Partai Hanura Papua itu, perubahan dalam struktur PSSI Papua dimungkinkan meski masa jabatan mereka hanya sampai 2013 mendatang. “Saya belum bisa sebut ini ada keterkaitan dengan ulah beberapa orang yang mendukung Toisutta-Panigoro saat kongres PSSI kemarin. Kami akan rapatkan dulu ini, tapi yang pasti, satu keinginan kami adalah perubahan dalam kepengurusan PSSI Papua,” ujarnya.

Bekas aktivis Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura itu tidak mempersalahkan PSSI Papua yang terang-terangan mendukung Toisutta-Panigoro, walau telah dilarang FIFA masuk dalam bursa pencalonan Ketum PSSI periode 2011-2015. “Pastinya kami akan panggil mereka besok untuk menjelaskan mengapa mendukung Toisutta, apakah dukungan itu datang dari Usman Fakaubun sendiri atau berdasar persetujuan organisasi.”

Sementara itu, koordinator Persipura Mania, Irawan, juga mempertanyakan keberadaan Sekum PSSI Papua, Usman Fakaubun, dalam kelompok 78 yang getol mendukung Toisutta-Panigoro. “Sebenarnya Pak Usman itu membawa nama masyarakat Papua atau pribadi. Kami akan tanyakan langsung kepada beliau kalau sudah kembali ke Papua.”

Persipura Mania meminta Usman diganti dengan orang yang benar-benar bertujuan memajukan sepak bola dan bukan karena kepentingan politik atau golongan. “Masih banyak yang layak mengisi posisinya. Sudah saatnya ia diganti. Apalagi dengan situasi seperti ini, dia membawa nama Papua dalam kongres PSSI di Jakarta, namun ia tidak mewakili masyarakat Papua,” ucapnya.

Anggota DRP Papua Kenius Kogoya mengungkapkan, pergantian dalam jajaran pengurus PSSI Papua mutlak dilakukan. “Kalau tidak, ini bisa menghambat kemajuan sepak bola di Papua,” ujarnya.

Persipura Lolos ke Babak 8 Besar Piala AFC

2011-05-26T06:26:00.000-07:00

Persipura Jayapura melaju ke babak 8 besar Piala AFC 2011 setelah menaklukkan tim tuan rumah, Song Lam Nghe An 3-1 di Vinh Stadium, Vietnam, Rabu (25/5) sore.

Gol tim Mutiara Hitam masing-masing dicetak Boaz TE. Solossa, Titus Bonai menit ke-33, serta gol mantan pemain Persija Jakarta, Ortizan Solossa memasuki menit ke-85. Sedangkan gol tunggal balasan tim wakil Vietnam itu, dicetak Nguyen Hong Viet pada menit ke-68.

Persipura yang berstatus sebagai pemain tamu, sejak awal laga berupaya menekan. Sementara tim tuan rumah terlihat terlalu berhati-hati melakukan serangan, dan sesekali memanfaatkan serangan balik yang cepat. Dalam sepanjang babak, Persipura yang diarsiteki Jacksen F. Tiago, tampil dominan.

Memasuki menit ke-28, Boaz membuat stadion senyap setelah membobol gawang Song Lam pada menit ke-28 dari titik penalti. Hadiah penalti diberikan wasit setelah pemain Song Lam menjatuhkan Yustinus Pae di kotak terlarang.

Song Lam meresponnya, seperti ancaman yang mereka buat pada menit ke-32. Tim besutan Nguyen Huu Thang ini nyaris membobol gawang Persipura, namun Nguyen Thanh Hai yang memanfaatkan bola muntah dari hasil tendangan bebas, gagal membuahkan gol.

Sebaliknya, Persipura berhasil menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 lewat gol Titus Bonai dari bola liar tandukan lemah Victor Igbonfo. Keunggulan ini bertahan hingga babak pertama usai, meski sebelumnya Song Lam sempat mengancam gawang Persipura lewat tembakan Nguyen Hong Viet yang membentur mistar gawang.

Di babak kedua, Song mampu memperkecil ketinggalannya menjadi 2-1 lewat gol Nguyen Hong Viet menit ke-68. Bola tembakannya sempat membentur mistar gawang Persipura, kemudian bola liar bisa dimaksimalkannya untuk memperdaya kiper Persipura, Ferdiansyah.

Sekitar enam menit menjelang bubaran, giliran Ortizan Solossa membuat fans Song Lam terdiam. Ortizan Solossa menceploskan bola dari tembakan jarak jauh, sekaligus menutup penciptaan gol pada laga tersebut.(ian/B)

HIV / AIDS Naik 30% di Papua

2011-05-26T03:11:00.000-07:00

Angka resmi dirilis bulan ini (Mei 2011) menunjukkan bahwa jumlah orang dengan HIV / AIDS di Papua telah bertumbuh hingga lebih dari 30 % hanya dalam empat bulan. Angka tersebut sekarang berdiri di lebih dari 17.000. Namun, dokter dan lain-lain yang bekerja di wilayah Papua, percaya bahwa itu akan jauh lebih tinggi. Tingkat infeksi HIV di Papua adalah 15 kali rata-rata nasional Indonesia.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua, menunjukkan bahwa daerah dengan kenaikan tertinggi dan tingkat infeksi secara keseluruhan adalah Mimika Grasberg, diareal tambang raksasa emas dan tembaga. Tambang yang dimiliki oleh Amerika dan Inggris ini yang telah menghancurkan negeri orang Papua dan khususnya suku Amungme dan Kamoro, membawa banyak orang luar masuk, termasuk pekerja seks, ke daerah tersebut.

Beberapa orang Papua percaya bahwa militer sengaja membawa pelacur yang terinfeksi dengan virus ke dalam wilayah tersebut. Tentara telah dikenal sering menawarkan alkohol dan pekerja seks untuk para pemimpin suku dalam rangka untuk mendapatkan akses ke tanah mereka dan sumber dayanya.

Survival International, kampanye LSM untuk hak-hak orang-orang suku, mengatakan banyak warga Papua menghindari mencari bantuan karena mereka tidak mempercayai pelayanan kesehatan Indonesia, percaya bahwa mereka sengaja menulari orang Papua dengan penyakit. Sikap rasis terhadap orang Papua yang biasa, alasan lain bahwa rakyat Papua menghindari klinik pemerintah dijalankan, menambahkan Survival.

Souces: http://www.ekklesia.co.uk/node/14818

Hentikan Pembunuhan Orang papua

2011-04-22T03:52:00.000-07:00

Aktifis mahasiswa Papua di Jakarta, menuntut Negara bertanggung jawab terhadap penembakan 5 orang warga sipil di Dogiyai Papua pada 13 April lalu. Mahasiswa menemukan adanya pembiaran terhadap kasus penembakan di Dogiyai oleh polisi tanpa ada proses hukum.

Tuntutan itu disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Papua Anti Militerisme saat berorasi didepan istana merdeka dan mabes Polri (20/04). “Hentikan pembunuhan orang asli papua” ungkap Manu, koordinator aksi dalam orasinya. “orang Papua bukan binatang yang harus dibunuh”tambahnya

Mahasiswa menunut Negara diminta bertanggungjawab atas insiden penembakan warga sipil (13/04) di Dogiyai Papua yang menewaskan dua orang: Dominikus Auwe (27), Aloysius Waine (25). Sedangkan korban luka-luka: Vince Yobee (23), Albertus Pigai (25) dan Matias Iyai (27).

Selain itu mahasiswa juga menuntut Kapori segera mencopot Kapolda Papua, Kapolres Nabire dan Kapolsek Dogiyai, karena mereka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Dan mereka juga meminta stop pendekatan secara militeris di Papua. Serta masyarakat internasional harus menyikapi berbagai pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan aparat keamanan Indoenesia.

Pernyataan serupa di perkuat perwakilan Kontras, Dorus Wakum. “wajar saja jika orang Papua meminta merdeka. Karena hidup orang Papua tidak nyaman dalam Negara ini” ungkapnya di depan mabes polri. “Dana otsus digunakan untuk membunuh orang Papua, bukan untuk meningkatkan kualitas SDM papua” tambahnya.

KETIDAKADILAN DAN KEPALSUAN SEJARAH INTEGRASI PAPUA KE DALAM WILAYAH INDONESIA MELALUI PEPERA 1969

2011-02-26T20:26:00.000-08:00

OPINI: By Oleh Pendeta Socratez Sofyan Yoman

Sudah pasti rakyat Indonesia yang berada di luar Papua bingung dan terus bertanya: Menpaga penduduk asli Papua tidak pernah mengakui dan menerima PEPERA 1969 tapi sebaliknya secara konsisten dan terus-menerus melakukan perlawanan terhadap sejarah diintegrasikan Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia? Apakah rakyat dan bangsa Papua Barat yang beretnis Melanesia ini keliru dalam memahami sejarah diintegrasikan Papua ke dalam wilayah Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah mudah untuk dijawab tapi dibutuhkan pergumulan dan perjalanan panjang. Istilah LIPI adalah Papua Road Map atau Peta Perjalanan Papua. Buku yang diterbitkan LIPI dengan judul: Papua Road Map: Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future adalah penemuan-penemuan akar masalah yang sesungguhnya dialami dan dipertanyakan rakyat dan bangsa Papua Barat selama ini. Buku ini menemukan dan merumuskan empat masalah pokok di Papua, yaitu: (1) sejarah dan status politik Papua; (2) kekerasan Negara dan pelanggaran HAM; (3) marjinalisasi; (4) pembangunan yang diskriminatif. Rumusan ini telah memberikan ruang dan kesempatan kepada rakyat Papua dan pemerintah Indonesia duduk bersama-sama untuk negosiasi, mediasi dan komunikasi serta dialog untuk memberikan pilihan-pilihan jawaban yang elegan, berartabat dan setara.

Tetapi, menurut saya, keempat masalah yang ditemukan oleh TIM LIPI sesungguhnya bersumber dari satu akar masalah saja yaitu: sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. PEPERA 1969 telah dilaksanakan di Tanah Papua Barat sesuai dengan system Indonesia, yaitu musyawarah. Pelaksanaan dengan cara Indonesia ini sangat berlawanan dengan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang disetujui oleh PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia bahwa PEPERA 1969 dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme Internasional, yaitu one one vote. Tetapi itu benar-benar diabaikan bahkan dihancurkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kekuatan militernya.

1. Keterlibatan Militer Indonesia Dalam PEPERA 1969

Dalam proses dimasukkannya Papua ke dalam wilayah Indonesia, militer Indonesia memainkan peran sangat besar dan penting, sebelum maupun dalam proses pelaksanaan dan sesudah PEPERA 1969. Terlihat dalam dokumen militer: “Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radio Gram MEN/PANGAD No.: TR-228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969: “ Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P-kan baik dari Angkatan darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman. Referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.
Surat Rahasia Kolonel Infateri Soemarto yang diterbitkan Surat Kabar Nasional Belanda, NRC Handdelsblad, 4 Maret 2000. “ Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia memanipulasi PEPERA (Act of Free Choice) tentang status resmi Dutch New Guinea (Irian Jaya). Dengan seluruhnya berarti, wajar atau tidak wajar, Jakarta menginginkan untuk menghalangi orang-orang asli Papua dalam pemilihan melawan bergabung dengan Indonesia. Ini tampak dari yang disebut dengan “perintah rahasia” dalam bulan Mei 1969 yang diberikan oleh Soemarto, Komandan orang Indonesia di Merauke, bupati daerah itu…”(Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handdelsbald, March 4, 2000).
Christofelt L. Korua, Purnawirawan Polisi, saksi mata menyatakan, “orang-orang Papua yang memberikan suara dalam PEPERA 1969 itu ditentukan oleh pejabat Indonesia dan sementara orang-orang yang dipilih itu semua berada di dalam ruangan dan dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia” (Wawancara Penulis: Jayapura, 11 Desember 2002).
“Pada 14 Juli 1969, PEPERA dimulai dengan 175 anggota dewan musyawarah untuk Merauke. Dalam kesempatan itu kelompok besar tentara Indonesia hadir…” (Sumber: Laporan resmi PBB: Annex 1, paragraph 189-200).
Carmel Budiardjo, Direktur TAPOL, the Indonesia Human Rigths Campaign, pada 26 Maret 2002 menyerukan kepada Kofi Annan Sekjen PBB, “Dalam bulan Agustus 1969, penguasa Indonesia melaksanakan PEPERA di West New Guinea (West Irian), kemudian Irian Jaya dan sekarang Papua) untuk menentukan status masa depan wilayah. Pemilihan menyampaikan delapan dewan bersama 1.025 orang, dilaksanakan di bawah tekanan dari penguasa militer Indonesia”.
Pada masa Kodam dipimpin oleh Brigjen R.Kartidjo (1965-23 Maret 1966), dilaksanakan “Operasi Sadar” yang bertugas melakukan kegiatan intelejen, menyadarkan para kepala suku, dan melakukan penangkapan terhadap para pemimpin OPM (Organisasi Papua Merdeka) serta menangkap orang-orang Papua yang menolak integrasi dengan Indonesia. Kemudian ketika Brigjen R.Bintoro ditunjuk sebagai Pangdam (23 Maret 1966-25 Juni 1968), memimpin “Operasi Bratayudha” yang melakukan operasi menghancurkan aktifitas OPM yang dipimpin Ferry Awom di Manokwari dan menguasai wilayah Papua Barat secara keseluruhan. Pangdam berikutnya, Brigjen Sarwo Edhi Wibowo memimpin tugas “Operasi Sadar” yang bertujuan menghabisi sisa-sisa OPM, merangkul orang-orang Papua untuk memenangkan PEPERA 1969, dan melakukan konsolidasi kekuasaan pemerintah Indonesia di seluruh wilayah” (Yorrys Raweyai: Mengapa Papua Ingin Merdeka, Presidium Dewan Papua: 2002, hal. 33-34).
Adapun Surat Rahasia dari Komando Militer Wilayah XVII Tjenderawasih, Kolonel Infantri Soemarto-NRP.16716, kepada Kamando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969, Nomor: R-24/1969, Status Surat Rahasia, Perihal: Pengamanan PEPERA di Merauke. Intin isi surat rahasia adalah sebagai berikut: “Kami harus yakin untuk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya percaya sebagai ketua Dewan Musyawarah Daerah dan MUSPIDA akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk mengabungkan Papua dengan Republik Indonesia” (Sumber: Dutch National Newspaper: NRC Handelsbald, March 4, 2000).
“Di Manokwari, sementara dewan memberikan suara, pemuda-pemuda Papua dari luar ruang pertemuan bernyanyi lagu gereja “sendiri, sendiri”. Untuk menangani ini tentara orang-orang Indonesia menangkap dan melemparkan mereka dalam mobil dan membawa mereka pergi pada satu bak mobil. Hugh Lunn, wartawan asing yang hadir, diancam dengan senjata oleh orang Indonesia sementara di mengambil foto demonstrasi orang Papua” (Dr. John Saltford: Irian Jaya: United Nations Involment With The Act of Self-Determination In West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968-1969 mengutip laporan Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, August 21, 1999).
Kebanyakan anggota PEPERA 1969 ialah orang-orang pendatang yang berasal dari Menado, Toraja, Batak, Ambon/Maluku, dan Buton. Itu terbukti dengan 59 pernyataan pro Indonesia yang ada dalam dokumen PBB sekarang. Bukti itu terlihat pada topik Perlawanan Orang Papua Tentang PEPERA 1969 di bawah ini. Saya percaya, sangat tidak mungkin pada saat itu orang asli Papua membuat pernyataan pro Indonesia. Duta Besar Amerika untuk Indonesia tahun 1969 menyatakan: “95% orang asli Papua berpikiran mau merdeka” dan Sudjarwo mengakui: “banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia”. Pertanyaannya ialah bagaimana mungkin pada saat orang asli Papua berkeinginan kuat untuk merdeka 95% dan membuat pernyataan yang bertolak belakang? Jawabnya ialah tidak diragukan bahwa 59 pernyataan itu itu hanya rekayasa militer bersama orang-orang pendatang.

2. Penyesalan Perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz

Ortiz Sanz melaporkan: “…pandangan dan keinginan politik orang-orang Papua telah disampaikan melalui berbagai saluran media: pernyataan-pernyataan dan komunikasi lain disampaikan kepada saya secara tertulis atau lisan, demonstrasi-demonstrasi damai, dan dalam beberapa masalah menyatakan kegelisahan atau ketidakamanan, termasuk peristiwa-perstiwa sepanjang perrbatasan antara Irian Barat dan wilayah Papua New Guinea yang diurus oleh Australia” (Sumber resmi: UNGA, Annex I A/7723, 6 November 1969, paragraph 138, p. 45).
“Pernyataan-pernyataan (petisi-petisi) tentang pencaplokan Indonesia, peristiwa-peristiwa ketegangan di Manokwari, Enarotali, dan Waghete, perjuangan-perjuangan rakyat bagian pedalaman yang dikuasasi oleh pemerintah Australia, dan keberadaan tahanan politik, lebih dari 300 orang yang dibebaskan atas permintaan saya, menunjukkan bahwa tanpa ragu-ragu unsur-unsur penduduk Irian Barat memegang teguh berkeinginan merdeka. Namun demikian, jawaban yang diberikan oleh anggota dewan musyawarah atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka adalah sepakat tinggal dengan Indonesia” ( Sumber resmi: UNGA Annex IA/7723, paragraph 250, hal. 70).
Berhubungan dengan pelaksanaan PEPERA 1969 yang manipulatif dan penuh pembohongan bangsa Indonesia telah menjadi kenyataan. Dr. Fenando Ortiz Sanz, perwakilan PBB, yang mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan sebagai berikut.
“Saya harus menyatakan pada permulaan laporan ini, ketika saya tiba di Irian Barat pada bulan Agustus 1968, saya diperhadapkan dengan masalah-masalah yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian New York Pasal XVI. Lebih dulu ahli-ahli PBB yang ada tinggal di Irian Barat pada saat peralihan tanggungjawab administrasi secara penuh kepada Indonesia ditiadakan, mereka tidak mengenal keadaan secara baik, mempersingkat tugas-tugas mereka. Akibatnya, fungsi-fungsi dasar mereka untuk menasihati dan membantu dalam persiapan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan Penentuan Nasib Sendiri tidak didukung selama masa 1 Mei 1963-23 Agustus 1968. Atas kehadiran saya di Irian Barat, untuk tujuan misi saya, saya telah memulai dengan mengumpulkan, mencoba untuk memenuhi dalam beberapa bulan dengan staf yang terbatas tidak seimbang dengan wilayah yang luas, fungsi-fungsi penting dan kompleks di bawah Perjanjian New York XVI hendaknya dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dengan sejumlah ahli” (Sumber resmi: UN Doc. Annex I A/7723, paragraph 23, p.4)/
“Saya dengan menyesal harus menyatakan pengamatan-pengamatan saya tentang pelaksanaan Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak-hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk asli. Dalam melakukan usaha-usaha yang tetap, syarat-syarat yang penting ini tidak sepenuhnya dilaksanakan dan pelaksanaan administrasi dalam setiap kesempatan diadakan pengawasan politik yang ketat terhadap penduduk pribumi”.[1]
“Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercayai. Sesuai dengan penjelasan resmi, alasan pokok pemberontakan Rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena, tanpa ragu-ragu penduduk Irian barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” ( Sumber: Laporan Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, Paragraf 164, 260).
“…Walaupun keinginan dan kesediaan saya untuk berangkat ke Irian Barat secepatnya setelah saya diangkat Perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969, keberangkatan saya ditunda sampai 7 Agustus 1968 atas permintaan resmi Pemerintah Indonesia” ( Sumber: Laporan Resmi Hasil PEPERA Nomor 27, Document A/7723, hal. 5).
“…Dalam beberapa kesempatan, saya berusaha mendekati pemerintah Indonesia yang mempunyai kuasa saat itu untuk tujuan pelaksanaan Pasal XVI Perjanjian New York, tetapi gagal untuk mendapat jawaban yang menyenangkan. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menarik kembali dari keanggotaan PBB dan oleh karena itu tidak memungkinkan mengirim ahli-ahli PBB ke West New Guinea (Iran Barat)” ( Sumber: UNGA Annex I/A/7723, paragraph 7, p.3).
“Pada akhir tahun 1968, Ortiz Sanz dan anggota Timnya sibuk melakukan perjalanan kedua ke Irian Barat selama tiga minggu. Waktu kembalinya ke Jakarta, dia melaporkan kepada pimpinannya bahwa mereka diikuti kemana saja oleh pejabar resmi orang-orang Indonesia, dan sebagai akibatanya, dia kesulitan besar untuk kontak atau berkomunikasi secara bebas dengan penduduk asli. Walaupun ini, dia menyadari perasaan anti-Indonesia, tetapi laporannya menunjukkan bahwa dia mengabaikan perlawanan orang-orang Papua terhadap Indonesia. Tentu saja, ketika kesempatan ada, itu menjadi sangat sulit, sungguh-sungguh, memperkirakan kenyataan yang penting anti-Indonesia, hanya sangat meremehkan kemampuan penduduk asli dan ketertarikan dalam mengajak beberapa gerakan politik, bahkan pikiran-pikiran orang-orang Papua” (Sumber: Ortiz Sanz to Rolz-Bennett, December 18, 1968, UN: Series 100, Box 1, File 3).
“ Telah mempelajari dalam kontak saya dengan orang-orang Papua dan dari beberapa pernyataan saya terima bahwa sejumlah politikus ditahan, saya menyelidiki, dalam percapakan dengan Duta Besar Sudjarwo Tjondronegoro dan pejabat resmi lain, kemungkinan mendapat pembebasan secara berangsur-angsur. Pada tanggal 21 November 1968, saya menulis surat menyampaikan kepada pemerintah untuk membebaskan tahanan politik di berbagai tempat di Papua dalam peringatan Hari HAM Internasional yang ke-15 dan juga mendekati memasuki musim Natal…” (Dokumen resmi: UNGA 1969, A/7706-7723/A/7723, 6 November 1969, paragraph 61, p.23).
Dr. Fernando Ortiz Sanz dalam laporan resminya dalam Sidang Umum PBB tahun 1969 menyatakan: “ Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka” (Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph, 243, p.47).

3. Protes Anggota PBB Dalam Sidang Umum Tahun 1969

Yang jelas dan pasti, telah diketahui bahwa hasil PEPERA 1969 itu menuai hujan kritik dan protes yang keras dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1969 oleh anggota resmi PBB.   Mereka (anggota PBB) mempersoalkan pelaksanaan PEPERA yang penuh dengan kebohongan dan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hukum internasional. Karena, hasil PEPERA 1969 itu dianggap melanggar hukum internasional , maka dalam Sidang Umum PBB hanya mencatat “take note”. Istilah “take note” itu tidak sama dengan disahkan. Hanya dicatat karena masih ada masalah yang serius dalam pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat. Hasil PEPERA 1969 tidak disahkan tapi hanya dicatat karena perlawanan sengit dari beberapa Negara anggota PBB yang dimotori oleh pemerintah Ghana.   Itu menjadi terbukti dalam arsip resmi di kantor PBB, New York, Amerika Serikat, terbukti: “ …156 dari 179 pernyataan yang masih tersimpan, sesuai dengan semua yang diterima sampai tanggal 30 April 1969, dari pernyataan-pernyataan ini, 95 pernyataan anti Indonesia, 59 pernyataan pro Indonesia, dan 2 pernyataan adalah netral” (Sumber resmi: Dok PBB di New York: Six lists of summaries of political communications from unidentified Papuans to Ortiz Sanz, August 1968 to April 1969: UN Series 100, Box 1, File 5).
Duta Besar pemerintah Ghana, Mr. Akwei, memprotes dalam Sidang Umum PBB, dengan mengutip laporan Dr. Fernando Ortiz Sanz tentang sikap Menteri Dalam Negeri Indonesia yang tidak terpuji yang ditunjukkan kepada peserta PEPERA di Papua Barat. “ yang dilaporkan oleh perwakilan Sekretaris Umum bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksanaan pemilihan bebas adalah fenomena asing dimana Menteri Dalam Negeri naik di mimbar dan benar-benar kampanye. Dia, Menteri Dalam Negeri Indonesia meminta anggota-anggota dewan musyawarah untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak bahwa mereka satu ideology, Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu Negara dari sabang sampai Merauke…”.[2]
Sedangkan Duta Besar pemerintah Gabon, Mr. Davin, mengkritik sebagai berikut: “ Setelah kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan kebingungan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami menyatakan pendapat tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk musyawarah rakyat Irian Barat. Kami dibinggungkan luar biasa dengan keberatan-keberatan yang dirumuskan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan laporannya. Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur ini, jika utusan saya berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu dengan pasti menarik perhatian peserta sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada, untuk menyatakan setidak-tidaknya luar biasa. Kami harus menanyakan kekejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumlah bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekreratis Jenderal. Contoh: kami dapat bertanya:
a.       Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat?
b.       Mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20 persen wakil, beberapa dari mereka hanya sebentar saja?
c.        Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh Gubernur; dengan kata lain, oleh perwakilan pemerintah?
d.       Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon?
e.       Mengapa prinsip “one man, one vote” yang direkomendasikan oleh perwakilan Sekretaris Jenderal tidak dilaksanakan?
f.         Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?
g.       Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil di depan umum dengan menyampaikan mereka bahwa, “hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia?
h.       Mengapa hak-hak pengakuan dalam Pasal XXII (22) Perjanjian New York, yang berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat; berserikat dan berkupul tidak dinikmati oleh seluruh penduduk asli Papua?[3] Protes Negara-Negara Afrika ini, J.P. Drooglever menggambarkan sebagai berikut: “….Sekelompok negara-negara Afrika melancarkan kritiknya, yaitu mereka yang sejak tahun 1961 telah bersimpati terhadap persoalan-persoalan Papua” (hal. 784).

4. Protes Sejarawan

J.P. Drooglever menemukan dalam penelitiannya : “Laporan akhir Sekjen PBB seluruhnya didasarkan pada laporan Ortiz Sanz tentang peranannya dalam pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bebas. Laporan ini hanya berisi kritik yang lemah terhadap oposisi dari pihak Indonesia. Atas dasar ini, U. Thant tidak bisa berbuat lain kecuali menyimpulkan bahwa suatu (an) Kegiatan Pemilihan Bebas telah dilaksanakan. Ia (U Thant) tidak bisa menggunakan kata depan yang tegas (the), karena nilai-nilai proses situ jauh di bawah standar yang diatur dalam Persetujuan New York. Walaupun dapat ditafsirkan sebagai suatu penilaian yang mencibir, tetapi pihak-pihak yang justru mengabaikan pengkalimatan yang tidak jelas dalam persetujuan New York itu” (hal.784). ( Sumber: Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri” .
Drooglever mengatakan, “menurut pendapat para pengamat Barat dan orang-orang Papua yang bersuara mengenai hal ini, tindakan Pilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan, sementara sekelompok pemilih yang berada di bawah tekanan luar biasa tampaknya memilih secara mutlak untuk mendukung Indonesia” (hal. 783). Ini bertentangan dengan “…karakter nasional yang sama sekali berbeda, dan hampir tidak ada paham nasionalisme Indonesia di kalangan orang-orang Papua” (2010: hal.775).
Dr. Hans Meijer, Sejarawan Belanda dalam penelitiannya yang berhubungan dengan hasil PEPERA 1969 di Papua Barat menyatakan bahwa “PEPERA 1969 di Papua Barat benar-benar tidak demokratis. Sebagian besar hal menarik adalah tentang dokumen-dokumen yang benar-benar tertulis dalam arsip. Sebab Menteri Luar Negeri, Lunz, dia menyatakan secara jelas dalam arsip surat bahwa dia percaya PEPERA 1969 dilaksanakan dengan cara tidak jujur sebab jikalau jujur orang-orang Papua bersuara melawan Indonesia…., sungguh-sungguh itu tidak demokratis dan itu lelucon. Lunz juga, mengadakan pertemuan sangat rahasia dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, bahwa Belanda meninggalkan Papua ketika PEPERA dilaksanakan. Bahwa Belanda telah mengetahui bahwa PEPERA 1969 benar-benar tidak demokratis, walaupun demikian Belanda tidak berbuat apa-apa tentang itu. Mr. Saltimar adalah Duta Besar Belanda di Jakarta, pada waktu pelaksanaan PEPERA, dia menulis surat kepada Mr. Schiff sebagai Sekretaris Umum Luar Negeri, bahwa tentu saja dia melihat banyak hal yang salah tetapi itu bukan tanggungjawab untuk melaporkan tentang itu dalam dokumen-dokumen resmi. PEPERA 1969 adalah suatu penghinaan dan itu sesungguhnya tidak jujur dan itu perlu ditinjau kembali. ” (Documents show Dutch support for West Papua take-over, ABC Radio National Asia/Pasific Program.first broadcasting, 17 April 2001).

5. Protes Akademisi

Dr. John Saltford, Akademisi Inggris yang menyelidiki hasil pelaksanaan PEPERA 1969 menyatakan: “ tidak ada kebebasan dan kesempatan dalam perundingan-perundingan atau proses pengambilan keputusan orang-orang Papua Barat dilibatkan. Jadi, PBB, Belanda dan Indonesia gagal dan sengaja sejak dalam penandatanganan tidak pernah melibatkan orang-orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara jujur”(John Salford: United Nations Involment With the Act of Free Self-Determination in West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968 to 1969).
Saltford menyatakan, “ bahwa Dr. Fernando Ortiz Sanz sendiri menyampaikan laporan bahwa banyak pernyataan yang dia terima dalam akhir minggu tahun 1969 adalah melawan Indonesia, dengan demikian, alasan yang dapat diterima dalam kesimpulan bahwa jumlah sedikitnya 60% pernyataan ditujukan kepada PBB adalah melawan Indonesia dan setuju referendum secara jujur dan terbuka. ….Karena itu, Ortiz Sanz sendiri memilih untuk berhati-hati dalam Sidang Umum PBB, atau dia telah disampaikan untuk melakukan pembohongan itu oleh U.Thant”.
“Dr. John Saltford, pada Radio Australia, tanggal 27 November 2002, “ Sekretaris Jenderal PBB dalam laporan resminya kepada Sidang Umum PBB, menyatakan ini adalah laporan resmi dari seluruh prosedur, dia mengatakan bahwa ada banyak petisi pro dan melawan posisi Indonesia di Papua Barat dan dia mengatakan bahwa mayoritas tinggal dengan Indonesia. Tetapi, sekarang saya benar-benar pergi dan mencari arsip-arsip PBB, dan saya telah meminta banyak informasi dokumen-dokumen sangat rahasia dan saya sangat bergembira bahwa mereka memberikannya. Tetapi, sangat bertentangan dengan laporan Sekjen PBB, setelah saya melihat dan membaca pada daftar petisi itu, ada daftar-daftar pokok penting tentang petisi-petisi (pernyataan-pernyataan) dan ringkasan satu sama lain, ….yang menyatakan mayoritas berkeinginan menentukan nasib sendiri secara murni di Papua Barat dan melawan Indonesia”.
Dr. George Junus Aditjondro mengatakan, “Dari kaca mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali”, (2000:hal.8). Robin Osborn mengungkapkan, “….bahwa pengabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru. Yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum internasional”(Juli 2000:hal.xxx).
Pada hari Sabtu, 16 Januari 2010 di studio Media Indonesia pada acara Kick Andy, dalam menyikapi pelarangan lima buku oleh Kejaksaan Agung, Ikrar Nusa Bhakti dalam menanggapi kementar saya (Socratez) tentang pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua Barat yang tidak demokrasi dan lebih dimenangkan oleh aparat keamanan Indonesia, Ikrar berkomentar: “ memang apa yang dikatakan pak Socratez tentang pelaksanaan PEPERA 1969 yang tidak demokratis itu ada benarnya”.
Pdt. Dr. Phil Karel Erari menyatakan: “Rakyat Papua merasa bahwa PEPERA adalah rekayasa Pemerintah RI, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, di mana rakyat Papua tidak dilibatkan sebagai subyek hukum Internasional dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara demokratis sesuai dengan kebiasaan dan praktek yang berlaku dalam masyarakat internasional”(hal. 23). Erari menambahkan, “Sejarah Integrasi Papua dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai oleh pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan”.[4] Karel Phil Erari dengan tegas mengatakan, “Secara hukum, integrasi Papua dalam NKRI bermasalah” (2006: hal.182)
Erari mengungkapkan: “ Sejarah sedang berbicara, bahwa genderang Trikora, 19 Desember 1961 dari Yogyakarta telah mengukir sebuah tragedi budaya dan kemanusiaan. Proses peralihan Papua dari Belanda melalui PBB dan pada akhirnya direkayasa dalam bentuk PEPERA 1969 telah menjadi persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM. Para pelaku sejarah mengakui bahwa menghadapi pelaksanaan PEPERA, mereka tidak terlibat dalam proses persiapan pelaksanaan PEPERA. Anggota-anggota DPRD-GR, pimpinan Dirk Ajamiseba dibubarkan dan diganti oleh Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) yang berjumlah 1025 anggota. Seluruh pelaksanaan PEPERA dikendalikan oleh Operasi Khusus (Opsus) dengan misi Jakarta, yakni memenangkan PEPERA untuk Indonesia” ( Erari: hal.169).

6. Pengakuan Pemerintah Amerika, Inggris dan Indonesia

Pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia): “bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua” (Sumber: Summarey of Jack W. Lydman’s report, July 18, 1969, in NAA, Extracts given to author by Anthony Bamain).
Diakui oleh Pemerintah Inggris melalui Jurubicara House of Lord, Symon Barroness pada tanggal 13 Desember 2004. Symon Barroness mengatakan bahwa, “Papua dimasukkan dengan paksa ke dalam wilayah Indonesia melalui rekayasa PEPERA 1969 dan akibatnya bagimana keadaan orang Papua sekarang dan kelangsungan hidup masa depan orang-orang Papua .”[5]
Tidak dapat diragukan dan juga tidak dapat dibantah, keinginan kuat orang asli Papua Barat untuk merdeka di negeri dan tanah leluhurnya. Sudjarwo, mengakui: “ banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia” (Sumber Resmi: UNGA Official Records MM ex 1, paragraph 126).

7. Protes Anggota Kongres Amerika, Parlemen Inggris, Uni Eropa, Irlandia

Pada 17 Februari 2005, Eni F.H. Faleomavaega menyurat kepada Pemerintah Amerika, “ Pada tahun 1969, Indonesia menyusun suatu pemilihan yang banyak berkaitan operasi yang brutal. Yang diketahui sebagai suatu “Act of – No Choice” atau hokum yang tidak ada pemilihan, 1.025 pemimpin Papua Barat dibawah pengawasan militer yang kuat diseleksi untuk memilih atas nama 809.327 orang Papua barat untuk status politik wilayah itu. Perwakilan PBB dikirm untuk mengawasi dan melaporkan hasil proses pemilihan dan laporannya yang berbeda yang penghancuran serius Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa” (lihat dalam buku: Suara Bagi Kaum tak Bersuara, Dumma Socratez: 2009:277).
Pada 14 Februari 2008, Eni F.H. Faleomavaega dan Donald Payne, Anggota Kongres Amerika melayangkan surat kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon,   “…Referendum (PEPERA 1969) bagi orang asli Papua itu dengan jelas menunjukkan bahwa tidak pernah dilaksanakan. Dalam fakta, 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Kongres Amerika telah menulis surat, pada tahun 2006, kepada Tuan Annan meminta bahwa PBB tinjau kembali untuk melaksanakan pemerimaan “ PEPERA 1969” itu.
Pada 19 Juli 2002, 34 Anggota Parlemen Uni Eropa menyerukan kepada Komisi dan Parlemen Uni Eropa untuk mendesak Sekjen   PBB, Kofi Annan, dengan pernyataan sebagai berikkut: “PEPERA 1969 lebih daripada lelucon. Jumlah 1.025 orang Papua, semuanya dipilih oleh penguasa Indonesia yang diijinkan untuk menyuarakan dengan menyatakan tidak ada pengawasan PBB, masa depan orang-orang Papua Barat 800.000 penduduk asli, mereka serentak bersuara tinggal dengan Indonesia. Menyerukan kepada Dewan dan Komisi Uni Eropa untuk mendesak Sekjen PBB yang berhubungan dengan PEPERA 1969 dan mempertimbangkan kembali penentuan nasib sendiri di Papua Barat untuk menciptakan stabilitas wilayah Asia Timur Selatan” (baca: Laporan Komisi Uni Eropa, the EC Conflict Prevention Assessment Mission: Indonesia, March, 2002, on unrest in West Papua).
Pada 31 Januari 1996, Parlemen Irlandia mengeluarkan resolusi tentang West Papua. Bunyi resolusi sebagai berikut. “Ketidakjujuran pelaksanaan PEPERA 1969 sebagai pernyataan yang tidak murni dalam penentuan nasib sendiri orang-orang West Papua. Maka Parlemen Irlandia menyerukan kepada Pemerintah Irlandia meminta kepada PBB untuk menyelidiki pelaksanaan PEPERA yang menindas dan mengkhianati hak-hak asasi manusia dan mempertanyakan pengabsahan PEPERA 1969”.
Pada 1 Desember 2008, di gedung Parlemen Inggris, London, Hon. Andrew Smith, MP, dan The Rt. Revd. Lord Harries of Pentregarth dan 50 anggota Parlemen dari berbagai Negara menyatakan: “kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan jujur dan benar mengakui penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri ( Self-Determination), karena masa depan mereka dihancurkan melalui PEPERA 1969 “Act of Free Choice 1969”. Kami menyerukan kepada pemerintah-pemerintah melalui PBB mengatur untuk pelaksanaan penentuan nasib sendiri dengan bebas dan jujur. Penduduk asli Papua Barat dapat memutuskan secara demokratis masa depan mereka sendiri sesuai dengan standar-standar hak asasi Internasional, prinsip-prinsip hukum Internasional, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.
Pada 1 Desember 2009 di Gedung Parlemen Inggris, London, para Ahli Hukum Internasional Untuk Papua Barat, “International Lawyers for West Papua” (ILWP) pada saat peluncuran buku Prof. Pieter Drooglever, dinyatakan, “ empat puluh tahun yang lalu secara ironis yang dilaksanakan namanya PEPERA 1969 “Act of Free Choice”. Tapi, sebenarnya tidak ada pemilihan. …Itu terjadi dua skandal, yaitu: (1) skandal aneksasi secara illegal Indonesia tentang Papua Barat; dan (2) skandal kolusi Internasional dengan Indonesia”.
Melihat akar permasalahan sejarah diintegrasikannya Papua ke delam wilayah Indonesia yang penuh rekayasa dan kepalsuan seperti ini, jalan penyelesaian yang berprospek damai, bermartabat dan manusiawi harus ditemukan antara penduduk asli Papua dengan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, gagasan dialog Jakarta-Papua antara Pemerintah Indonesia dan penduduk asli Papua harus didukung semua komponen. Dialog damai yang dimaksud penulis adalah dialog tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral seperti dialog Jakarta-Aceh.Maksud penulis dialog tanpa syarat ialah dalam dialog tidak berbicara Papua Merdeka dan juga tidak dalam bingkai NKRI. Artinya dialog jujur dan setara harus dalam kerangka baru yaitu diluar konstruksi Papua Merdeka dan NKRI. Tanpa kerangka baru seperti ini, yakinlah bahwa paradoks ini tidak akan pernah menemukan jalan penyelesaian yang menyeluruh dan bermartabat.   Karena itu, diharapkan dalam dialog harus melihat masalah Papua dengan nurani yang suci dan pikiran jernih untuk mencari penyelesaian untuk mewujudkan perdamaian permanen demi masa depan Indonesia dan juga masa depan masyarakat asli Papua. Tuhan memberkati kita semua.
============================================
Penulis: Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua. Alamat Kantor: Jln. Jeruk Nipis Kotaraja, Numbay (Jayapura), Papua. Dan Alamat Rumah: Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura), Papua. HP: 081248884

--
Posting oleh SUARA BAPTIS PAPUA ke SUARA BAPTIS PAPUA pada 2/23/2011 05:10:00 PM

Peluncuran Tabloid Cermin Papua

2011-01-28T04:39:00.000-08:00

“ Papua riwayatmu dulu dan nasibmu kini” dead line Tabloid Cermin Papua edisi perdana. “Cermin merupakan simbol yang dapat menampilkan gambaran serupa, dan media ini diharapkan menjadi cermin bagi generasi muda Papua kedepannya”demikian ungkap ketua IPMANAP JAKARTA, Arnod Pakage dalam sambutannya pada peluncuran edisi perdana. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa senior Papua di Jakarta.

Media ini di support oleh IPMANAP (Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire - Paniai) JAKARTA, dan redaksinya dipimpin oleh Jhon Pakage, seorang jurnalis yang berpengalaman dan bekerja di beberapa media nasional yang berbahasa asing seperti Jakarta Post. “Pena lebih tajam dari pada senjata” katanya ketika awal dirangcang media ini di Kontrakan lama Nabire – Paniai, di Otista bulan Februari 2010.

Dalam usaha menerbitkan majalah ini memang agak lambat karena mengalami berbagai masalah seperti, pendanaan dan beberapa masalah karena yang mengerjakan ini juga para mahasiswa yang mempunyai kesibukan dikampus. Namun berkat usaha dan kerja keras tim Redaksi akhirnya berhasil terbit dan diluncurkan pada tanggal 23 Januari 2011 di Kontrakan Paniai – Nabire, Salemba Bluntas, Jakarta Pusat.

Penyerahan Tabloid Cermin Papua dari Ketua IPMANAP Jakarta kepada Dewan Redaksi

Sesi Foto Bersama selesai peluncuran Tabloid Cermin Papua