Sunday, October 06, 2013

Kapitalisme Dan Matinya Demokrasi Di Papua Reviewed by Bernard Agapa Date October 06, 2013 Rating: 3

Kapitalisme Dan Matinya Demokrasi Di Papua






Apakah Indonesia Negara Demokrasi?Pantaskah demokrasi yang dianut saat ini dianggap sebagai sebuah kunci yang bisa digunakan untuk mengurai kekusutan sistem bernegara Indonesia hari ini.

Noreena Herzt membantah semua konsep yang dianut oleh masyarakat dunia yang menganggap bahwa kehidupan bernegara sangat ditentukan oleh sistem demokrasi kita. Dengan lugas Herzt mengungkapkan bahwa demokrasi telah mati. Kematian demokrasi ini seiring dengan kuasa dan mengguritanya korporasi-korporasi besar penganut  kapitalisme global. Hal ini sangat tak terbantahkan situasi Papua saat ini, semua sektor diselingkuhi oleh para kapitalis ini dengan romantis tanpa peduli dengan kehidupan rakyat. 

Kuasa bisnis merampas paksa kuasa negara dan menempatkannya sebagai predator yang memangsa rakyat demi kepentingan bisnis. Perampasan kuasa negara oleh korporasi membunuh hak yang seharusnya jadi milik rakyat. Papua hari ini, rakyat menuntut Freepot ditutup tetapi faktanya pemerintah Indonesia melalui kekuatan militernya justru menuduh rakyat Papua sebagai separatis, dimana dengan kasat mata bisa buktikan bahwa Indonesia hanya menjadi anjing penjaga.  Mengapa Indonesia dikatakan anjing penjaga? Tahun 2013 ini utang Pemerintah Indonesia kepada luar negeri mencapai 2023 Triliun, padahal sangat jelas Freeport menghasilkan 8000 Triliun/Tahun


Matinya demokrasi ini semakin mengokohkan kuasa para korporat besar dalam menggeruk keuntungan dalam dunia bisnis. Kuatnya pengaruh dunia korporasi dalam mencampuri persoalan pemerintahan menyebabkan tumpulnya pembelaan negara atas rakyat, nasionalisme jadi retorika belaka. Negara tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat untuk mengeksekusi setiap kebijakan publik, kewenangan eksekusi ini sudah ditentukan oleh kekuatan korporasi yang juga menjadikan pemerintah Indonesia sebagai penjajah. Intervensi korporasi dalam bidang kebijakan publik dengan pasti telah menempatkan posisi negara pada sisi lunglai.

Kuasa korporatis dalam menjajah kewenangan negara telah jauh mengantarkan kehidupan masyarakat dunia pada kehidupan materialisme. Perilaku ini sengaja diciptakan untuk mempertahankan hegemoni dan dominasi korporasi untuk tetap berdiri dengan gagah dalam penguasaan ekomomi.

Sesuatu yang sulit diabad ini menemukan sektor yang tidak diselingkuhi oleh korporasi, politik dan bisnis telah melakukan perselingkuhan dengan bebas. Perselingkuhan ini terjadi pada level tingkat tinggi yang menghasilkan konspirasi bisnis-politik. Contoh kasus yang fakta adalah dimana Polisi dibayar untuk menjaga aset asing. Semua sektor telah disetubuhi dengan romantis dan koersif oleh korporasi. Untuk menyamarkan perselingkuhan ini, korporasi berusaha menampilkan politik wajah kembar dimana pada satu sisi memperlihatkan kerakusan sementara pada sisi lain memperlihatkan jiwa kedermawanan yang dengan kekuatan bisnisnya mensponsori segala kegiatan amal seolah mereka adalah sosok evangelis pembela kepentingan orang banyak.

Mengguritanya kuasa korporasi ini secara perlahan akan membawa demokrasi pada kematian. Pada hal dalam filsafat demokrasi, kebijakan publik dibuat sebagai kristalisasi aspirasi rakyat. Melalui perwakilan mereka yang dipilih via mekanisme pemilihan umum yang demokratis dengan harapan para wakil rakyat yang terpilih akan melakukan eksekusi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Harapan masyarakat ini kemudian ditumpulkan oleh kuasa korporasi begitu kuat dan menciptakan dunia baru yang dioperasikan lewat kekuasaan lembaga-lembaga dunia, perusahaan transnasional, bahkan melibatkan lembaga-lembaga keuangan sebagai aktor akumulasi modal.

Peran negara mulai dipinggirkan oleh kuasa korporasi, bahkan sampai peran dan tanggung jawab sosialnyapun dilumpuhkan. Dan hasil dari pelumpuhan ini adalah negara lunglai yang tunduk dan patuh pada kendali korporasi. Negara tidak sanggup lagi memenuhi basis filsafat keberadaannya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat, hal ini terlihat dengan kontras di Papua.  Pada saat yang sama negara begitu perkasa ketika melakukan dua hal, membangun basis legal material operasi kapitalisme dan sebagai anjing penjaga kepentingan korporasi jika ada pengganggu dari masyarakat dan mahasiswa. Pada titik inilah terjadi kematian demokrasi, dimana negara tidak lagi berperan sebagai eksekutor kebijakan publik tapi peran negara hanya sebagai aktor yang menjalankan kebijakan publik yang telah dirancang oleh kekuatan korporasi.

Membaca situasi Papua hari ini makin membuktikan bahwa pembebasan rakyat Papua dari tangan penjajah (anjing penjaga maupun korporat) adalah bagian dari demokrasi rakyat Indonesia. Rakyat Papua juga berhak menentukan nasib sendiri secara demokratis.

1 comments so far

sebenarnya bukan karena matinya demokrasi gan, tapi tuh banyak petinggi-petinggi negara yang benar-benar tidak mengerti esensi dari demokrasi itu sendiri hehehe :D
tohh banyak pejabat yang aji mumpung ccckkck


EmoticonEmoticon