Thursday, March 30, 2017

Catatan Terkait Kunjungan Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan PBB Ke Papua Reviewed by Bernard Agapa Date March 30, 2017 Rating: 3

Catatan Terkait Kunjungan Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan PBB Ke Papua



Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dainius Puras mengunjungi Indonesia dalam rangka pemantauan kondisi pemenuhan hak atas kesehatan. Dainius djadwalkan berada di Indonesia dari 22 Maret - 3 April 2017.

Dainius dijadwalkan mengunjungi 5 tempat di Indonesia salah satunya adalah Tanah Papua, di Jayapura dan Manokwari. Terkait kunjungan ke Papua, Dainisius akan ketemu beberapa Organisasi Sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta akan mengunjungi fasilitas kesehatan yang tersedia di kota kunjungannya.

Selain memantau fasilitas kesehatan, pelapor khusus PBB ini juga untuk memantau Isu hak atas kesehatan seperti asuransi kesehatan nasional, kasus malpraktek, orang dengan masalah kejiwaan (OMDK), korban asap kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, kelompok LGBT/SOGIE, penderita kusta, penyadang disabilitas, masyarakat adat, dan dampak rokok terhadap kesehatan. Hal diatas ini tercantum dalam Deklarasi Umum HAM Pasal 25 (1) Kovenan International Hak Ekosob mempertajam dan mendetilkan hak atas kesehatan dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, pasal 12, Konvensi Internasional Penghapusan segala bentuk diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979 dan dalam Konvensi Hak Anak 1989 serta beberapa instrument internasional lainnya..

Misi utama pemantauan ini adalah mendorong pembangunan hak atas kesehatan yang selaras dengan hak asasi manusia di Indonesia, serta memastikan setiap orang dapat tertanggani dengan baik dan tanpa diskriminasi.

Bagaimana dengan Hak Atas Kesehatan di Papua?


Persoalan sejarah Politik Papua yang tak kunjung usai telah melahirkan sebuah Undang-Undang pada tahun 2001, UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Dalam UU Otsus telah diatur terkait pelayanan kesehatan dalam BAB XVII.

Pemerintah Provinsi Papua diberi kewenangan untuk mengatur soal pelayanan hak atas kesehatan termasuk dalam penerapan UU Otus, salah satu yang telah berjalan adalah pelayanan gratis kepada Orang Asli Papua (OAP) di rumah sakit Umum di seluruh Tanah Papua dengan beberapa persyaratan administratif.

Adapun Dana yang dialokasikan dari Otonomi Khusus adalah 2 %, hal ini diatur dalam pasal 33 bagian c huruf 1. Jika kita kalkulasikan dengan dana Otsus seluruh Tanah Papua, baik provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2016 adalah sekitar 2 (dua) Triliun untuk kesehatan dari seluruhnya yang hampir mencapai 8 T dengan  jumlah Rp 7.765.059.420.000.

Bicara soal angka uang di Papua memang fantastis, tetapi nilai ini terlihat tak berlaku karena tidak sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia terlebih khusus atas tenaga medis seperti dokter, mantri maupun bidan. Jika dihitung dengan jari, di Papua sama sekali tak ada sekolah kesehatan gratis, selain subsidi di Fakultas Kedokteran Masyarakat di Uncen.

Jika alokasi 2% dari dana Otsus untuk kesehatan dan pendidikan dikhususkan untuk pembangunan dan pengembangan SDM tenaga medis bisa dibilang masih sangat kecil, karena topografi yang sangat luas dan membutuhkan banyak biaya untuk mencapai lokasi-lokasi terpencil. Jadi penggunaan dana inipun disalurkan melalui pemda dan akhirnya tidak mencapai maksud dan tujuan penggunaan dana 2% tersebut,


Pelayanan Kesehatan di Papua


Dikutip dari dari data Departemen Kesehatan 2013 di Provinsi Papua terdapat kurang lebih 33 unit Rumah Sakit (RS), 2 Rumah Sakit khusus. Dari 33 ini tak semua Rumah sakit ini mendapatkan fasilitas yang sama. Entah karena persoalan administrasi pengadaan ataupun karena kekurangan tenaga medis ataupun karena masyarakat yang jauh dari fasilitas seperti di pelosok-pelosok kampung.

Pelayanan kesehatan di Papua seharusnya diberikan dengan gratis kepada OAP tanpa melihat status atapun karena faktor lain, seperti Tahanan Politik Papua. Menurut data Pantau.or.id, hingga kini masih ada 6 tahanan politik Papua yang seharusnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, keenam tahanan politik Papua ini tersebar di Abepura, Biak dan Nabire.

Pada tahun 2010, Filep Karma susah mendapatkan pelayanan kesehatan atas sakit yang dideritanya. saat itu Filep menjalani masa tahanannya sebagai tahanan Politik Papua, Adapun sakit yang diderita Filep Karma saat itu adalah terganggunya saluran kencing dan memerlukan operasi Colonoscopy. Karena di Papua tak tersedia fasilitas dan kemampuan untuk mengatasi sakit yang diderita bapak Filep, terpaksa harus diterbangkan ke Jakarta.

Ketika Bapak Filep karma diterbangkan ke Jakarta, Kementrian Hukum dan HAM sebagai lembaga tertinggi dari Lembaga Pemasyarakatan mengatakan tak ada dana untuk membiayai kesehatannya.

Dari kasus Bapak Filep karma ini terlihat 2 kekurangan dalam pelayanan kesehatan.

Nah.. saya kira masih banyak persoalan yang musti dijawab.. akan tetapi akan lebih penting ketika pendidikan dan kesehatan ditanggung penuh oleh negara alias gratis, baik dalam hal pembangunan SDM maupun sarana kesehatan. Karena Papua tak butuh gedung-gedung tinggi ataupun jalan tol, tetapi haknya sebagai manusia Papua. Dan karena juga indeks pembangunan masusia Papua baru dimulai 19 Tahun sejak operasi militer diberhentikan tahun 1998.

Tuesday, March 21, 2017

Blogger Keluarkan Template Baru Yang Responsif Reviewed by Bernard Agapa Date March 21, 2017 Rating: 3

Blogger Keluarkan Template Baru Yang Responsif


Pagi ini saya tak sengaja buka dasboard blogger, ternyata muncul notifikasi bahwa silahkan mencoba tampilan baru.

Saya mencoba buka tab template dan ternyata betul, ada empat jenis template yang ditawarkan oleh Blogger. Adapun template baru yang disediakan blogger ada empat (4) diantaranya: Contempo, Soho, Emporio dan terkemuka. 

Screenshot Template Baru di Paschallist Blog



Dari empat template yang baru menjadi 12 pilihan template; 4 yang baru, 7 yang lama dan 1 klasik. Berikut susunan template yang ada:
  1. Tema Klasik
  2. Perjalanan
  3. Kelembutan
  4. Tanda Air
  5. PT Keren Sekali
  6. Jendela Gambar
  7. Tampilan Dinamis
  8. Sederhana
  9. Terkemuka
  10. Emporio
  11. Soho
  12. Contempo
Empat template terbaru yang ditawakan blogger ini cukup bagus dan responsif. Saya tak membandingan tapi ini bisa dibilang responsif seperti twitter bootstrap, karena tampilannya menyesuaikan dengan gadget.  Tentu saja tampilan template baru ini menjawab harapan sobat blogger yang berusaha mengatur tampilan dengan comot template sana-sini.

Template baru yang responsif ini menurut saya tentu akan menambah tugas para master template, dengan mencoba menyesuaikan template itu sendiri maupun dengan widget baru.

Oh iya, ada yang khas ternyata blogger menempatkan atribusinya di bagiaan footer, dan untuk bagian sidebarnya tampil jika tampilan layarnya lebar. Untuk header sekalian dengan menu yang responsif juga, jadi untuk selebihnya sobat blogger silahkan bereskperimen atas template baru ini. Karena pada akhirnya saya pun ikut mengganti tampilan ikut yang baru, hehe.

salam blogger...

Monday, March 20, 2017

Google dan Microsoft Menawarkan Hadiah 500 Jutaan Bagi Pelapor Bug Reviewed by Bernard Agapa Date March 20, 2017 Rating: 3

Google dan Microsoft Menawarkan Hadiah 500 Jutaan Bagi Pelapor Bug

Google dan Microsof Menawarkan Hadiah 500 Juta Bagi Pelapor Bug
Google dan Microsof Menawarkan Hadiah 500 Juta Bagi Pelapor Bug (Pashallist Blog)


Google menawarkan hadiah bagi penemu sistem keamanan yang rusak dan tak berfungsi alias 'bug'. Bug tersebut harus dilaporkan sesuai produk yang ditawarkan Google. 


Namun hadiah tersebut berlaku hanya untuk orang yang diluar perusahaan Google.  Tak hanya Google, perusahaan raksasa Microsof pun demikian.

Dikutip dari laman resminya (security google blog), pada 2 Maret 2017 Google menyatakan pemburu bug meningkat pada 2017 ini. Hadiah yang ditawarkan pun tidak sedikit dan jika dirupiahkan hampir mencapai nilai yang fantatis, Rp.500 Jutaan.

Kenaikan nilai hadiah tersebut berlaku untuk masing-masing program, misalkan Remote Code Execution naik 50% dari tawaran sebelumnya.

Jadi, jika sobat berminat bisa mengajukan diri dan Google maupun Microsoft . Kedua perusahaan ini lebih berfokus pada sistem rusak atau memiliki celah pada  keamanan sistem dan database.

Oh iya, kesempatan ini hanya berlaku hingga 1 Mei 2017. Menurut pihak Google mereka ingin apresiasi dan perhatian dari publik, karena celah tingkat kemananan semakin sulit diidentifikasi.

Mereka  memberikan waktu hingga 2 bulan kepada para pemburu bug karena membutuhkan banyak waktu untuk mengidentifikasi celah-celah yang dapat ditemukan.

Ternyata penemuan bug yang diajukan untuk Microsoft Office 365 Portal dan Microsoft Exchange Online, ditawarkan akan mendapatkan hadiah dobel.

Jumlah hadiah yang ditawarkan oleh Microsoft dalam hal ini mencapai 30.000 dollar AS (sekitar Rp 400 juta), naik dari angka maksimal sebelumnya sebesar 15.000 dollar AS.

Sobat blogger, jika ingin mencoba jangan lewatkan kesempatan ini. 

Friday, March 17, 2017

Perbaikan dan Menunggu Persetujuan Google Adsense Reviewed by Bernard Agapa Date March 17, 2017 Rating: 3

Perbaikan dan Menunggu Persetujuan Google Adsense

Persetujuan Google Adsense



Blog ini sudah berumur 7 tahun lebih, namun tidak terurus dengan berbagai macam alasan dan salah satunya adalah karena pengangguran banyak acara.

Hingga pada bulan lalu, seorang kawan datang berkunjung dan melihat pengunjung blog yang sehari mencapai 1000 views dan dia menyarankan kaitkan blog ini dengan Google Adsense. kawan saya ini kebetulan seorang publisher youtube dan blog yang juga mendapatkan penghasilan dari Adsense. Karena penasaran akhirnya saya mencoba mengajukan ke Google Adsense untuk monetizasi blog.

Pasca 2 hari setelah pengajuan ke adsense saya mendapakan balasan dengan cukup mengecewakan dengan jawaban:

Terima kasih atas minat Anda terhadap Google AdSense. Mohon maaf, setelah meninjau permohonan Anda, saat ini kami tidak dapat menerima Anda untuk masuk ke program AdSense.

Alasan penolakan dari Google Adsense adalah:
Konten tidak memadai: Guna mendapatkan persetujuan untuk AdSense dan menampilkan iklan yang relevan di situs Anda, laman Anda harus berisi teks yang memadai agar pakar kami dapat melakukan peninjauan dan perayap kami dapat menentukan tema laman Anda.

Jika merujuk pada konten blog saya yang berisikan hampir 100 postingan, hampir semuanya berisi opini saya bahkan ada beberapa catatan kaki kepala. Dan karena alasan penolakan diatas ini, saya mulai mencari informasi di blog maupun petunjuk dari bantuan google maupun blog adsense sendiri hingga baca beberapa artikel dari blogger terkenal tentang persiapan mendaftar adsense.

Setelah lakukan riset berdasar bahan browsing akhirnya saya menemukan bahwa isi konten blog saya hampir semua opini tanpa saran, hehehe.. tapi wajar juga saya sebagai bagian dari rakyat kecil untuk menggunakan blogger sebagai penyambung mereka yang tak bersuara.

Adapun beberapa saran yang saya dapat dari bantuan adsense dan beberapa blogger berdasar konten tidak memadai adalah sebagai berikut:


  1. Navigasi blog yang jelas; Misalkan, Beranda > Blog (Isi Halaman) > Tips > Tekno > Tentang Blog
  2. Konten blog harus ketikan sendiri dan tidak hanya judul tapi harus lebih dari 600 karakter.
  3. Tidak dalam masa perbaikan atau edit template
  4. Fokus pada kategori (fokus isu) yang dibuat dalam hal ini seperti mengenai review smartphone atau tentang wisata.
  5. Tentunya usia blog juga menentukan paling minimal 6 bulan.


Nah... 5 saran ini mengenai singkat tentang adsense pada umumnya, tapi 1 - 3 ini yang terkait konten tidak memadai dari Adsense. jadi silahkan eksprerimen sendiri. Blog ini pun sedang menunggu persetujuan adsense setelah 1 hari lalu saya ajukan dan katanya akan direview terkait persetujuan hingga 3 hari kedepan.

Jadi diatas ini sedikit ulasan saya ini hanya saran jadi silahkan bereksperimen sendiri,..
salam blogger.

Thursday, March 16, 2017

Mencoba Google Cloud Platform Reviewed by Bernard Agapa Date March 16, 2017 Rating: 3

Mencoba Google Cloud Platform

Google Cloud Platform


Google.Inc perusahaan raksasa asal Amerika ini memang rajanya di dunia Internet, segala hal musti dicari jika tak bisa direduksi otak. Saya bukan ahli IT tapi berikut ini sedikit ulasan apa itu Google Cloud Platform dan apa fungsinya? Dan harapannya semoga dapat gunakan sesuai kebutuhan anda.


Banyak sekali produknya yang ditawarkan, mulai dari Email Gmail, Google Seacrh, Youtube, Android, bahkan blog ini basisnya Blogger dari Google dan lain-lain. Dari semua itu Google tak hanya mengambil keuntungan tapi juga memberikan keuntungan kepada para pengguna yang serius mengeksplorasi layanan produk dan fiturnya, contohnya adalah dari Google Adsense di Blogger dan Youtube.


Screenshot dashboard Google Cloud Platform saya. (GCP/IST)

Saya tebak yang mengunjungi artikel ini sudah banyak mengenal produk terkait yang ditawarkan Google. Tapi saya ingin ulas sedikit, salah satu dari produk Google yang bernama Google Cloud Platform. Kebenaran terkait ulasan ini anda dapat mengunjunginya di website Google Cloud.

Google Cloud Platform adalah sebuah produk layanan tentang Cloud Computing dari Google yang terdiri dari 4 jenis layanan yang kesemuanya bertujuan untuk membuat sebuah project berbasis Cloud Computing atau Komputasi Berbasis Internet agar bisa dimanfaatkan dalam skala global. adapun 4 jenis layanan tersebut adalah Google AppEngine, Google BigQuery, Google Compute Engine dan Google Cloud Storage.


Kelebihan Menggunakan Layanan Google Cloud Platform


Google Cloud Platform tergolong sangat mudah dan bisa diintegrasikan dengan berbagai sistem operasi atau bahasa pemograman. Bahkan kita bisa menciptakan layanan yang bisa diakses melalui iOS Apple, sistem operasi Android, dan JavaScript Client. Untuk menggunakannya tidak perlu khawatir dengan penggunaan data yang besar. Karena Google sudah sepaket menawarkan solusi untuk mengatasi ketakutan kehabisan volume data ini. Ada 2 alat yang bisa kita manfaatkan dan gunakan untuk mengelola data-data besar atau “Big Data” diantaranya adalah dengan menggunakan Big Query, dan yang kedua dengan menggunakan Google Cloud Dataflow. Kedua-duanya bisa membantu kita memantau, mengumpulkan, membuat, melakukan hal-hal lainnya tanpa harus mengkhawatirkan terjadi penyempitan (congestion) pada pipeline. Sehingga, selama pemprosesan data, kita akan selalu merasakan kelancaran.

Menurut saya beberapa keuntungan layanan Google Cloud Platform diataranya adalah:
  1. Keamanan Data 
  2. Fleksibel 
  3. Data Terpusat
  4. Menghemat Biaya
Jika tertarik dan ingin menggunakan untuk kebutuhan bisnis dapat mencoba sendiri. Tak salah jika menggukan Google Cloud Platform untuk bangun website anda, siapa tahu otodidak jadi web developer. hehehe.. selow.. 

Tuesday, March 14, 2017

Terbang Pertama DJI MAVIC Pro Reviewed by Bernard Agapa Date March 14, 2017 Rating: 3

Terbang Pertama DJI MAVIC Pro

Tahun lalu sempat kepikiran beli DJI Phantom 2 yang bekas, tapi saat itu pilihannya jatuh kepada kamera DSLR Nikon D3200.

Kotak Ajaib berisi DJI Mavic Pro






Dua bulan lalu sempat terbangkan drone milik seorang kawan, XIRO - XPLORER V tapi tidak ragu seperti saat gunakan DJI Mavic Pro.

Mavic Pro lebih kecil dan lebih lengkap fiturnya dari Xiro Xplorer yang produksi China, sekalipun dalam beberapa hal bisa disandingkan. Ya.. lumayan sih, untuk dapatkan drone ini tentu musti menabung beberapa tahun. kwkwkk. karena setara harga New-Vixion bekas, sekitar 15.000.000,-. Merasakan sensasi drone ini hanya karena kebetulan kantor beli untuk kepentingan kerja dan akhirnya saya bisa first flight drone ini.

Kehadiran DJI Mavic ini tentu bagian dari produksi drone semakin cerdas dengan bentuk yang semakin kecil. DJI Mavic, Quadcopter berukuran kecil ini bisa dikatakan kemampuan hampir sama seperti DJI Phantom 4 dan fitur-fitur tambahan lain, memang benar-benar produk yang fantastis.

Dji Mavic di pasaran beredar dua jenis, Combo dan Non Combo. Combo dengan paket flymore, dan non combo hanya dapat bawaan dalam kardus, artinya Combo lebih lengkap dengan sparepartnya.


Isi paket DJI Mavic Non Combo

Selain ukuran yang mungil, beberapa fitur yang tersemat di drone pabrikan DJI ini memang patut diajungi jempol. Ada pun fitur-fitur tersebut diantaranya, mampu terbang hingga kejauhan 7,5 km, dengan kecepatan maksimal bisa mencapai 65 km/jam. Drone dari DJI ini juga dapat tracking dan mengikuti penggunanya, kemampuan ini tidak ada pada GoPro Karma. Fitur lainnya yang juga tidak ada di drone GoPro adalah kemampuan menghindari halangan saat terbang, seperti yang ada pada DJI Phantom 4. Dan untuk ukuran mini drone, Mavic menang diketahananan baterainya yang berada di angka 27 menit, jika dibandingkan dengan panthon 3 atau 4. Drone ini punya 2 sensor anti tabrak, jadi tak perlu takut untuk terkena tembok kecuali faktor human error.


Ukuran kepalan tangan

Pertama kali sentuh remote controlnya terasa pegang Posel Nokia N-Gage, cukup kecil tapi kaya akan fitur. Ada fitur beginer hingga prof, drone ini juga bisa follow mode. Desainnya lebih kompak dan dilengkapi tempat untuk meletakkan smartphone di bagian bawah controller. Smartphone ini dapat juga digunakan untuk mengontrol drone. Anda cukup menyentuh layar smartphone untuk mengendalikan Mavic.

Sedikit mirip N-Gage

Kamera yang tersemat di drone ini 4K dan dilengkapi dengan gimbal yang mungil 3D Axis. Banyak kelebihan yang terdapat pada drone yang bisa dilipat ini dan saya sendiri belum banyak mengekspolarasinya. Silahkan bica browsing di Mbak Google, eh.. Mbah Google alias tete google, atau bisa sekalian beli.

Terbang perdana hanya 10 meter dari tanah

Nah, pertama coba terbang drone hasil rekamanya ini gambarnya sangat buruk.. kwkwkw... karena ternyata lupa kalibrasi gimbal dan remote. Beberapa video hasil rekamannya juga cukup baik, namun akan lebih baik jika terus berlatih agar mahir menggunakan drone ini.


Akhirnya mengudara dengan DJI Mavic.

Jadi recomended untuk miliki drone ini, sesuai isi kantong juga. Tak hanya Mavic, tapi bisa mencoba RC Copter lainnya. Oh iya, Xiro Xplorer V juga cukup standar untuk bersenang-senang. Dan konon menurut orang seharga motor Supra Lama.


Monday, March 13, 2017

VPS Mati Total Akibat Beban Server Reviewed by Bernard Agapa Date March 13, 2017 Rating: 3

VPS Mati Total Akibat Beban Server


Belajar dari pengalaman, kata-kata ini yang cukup terkenal tapi saya pikir hal ini benar adanya.


Beberapa tahun yang lalu saya dipercayakan seorang kawan untuk mengurusi bangun website portal berita. Tanpa ragu saya otak-atik website tersebut dan ternyata kosong dan harus dibangun dari awal. Bangun dari awal tak hanya tampilan website tersebut, tetapi juga soal sistemnya.

Lagi-lagi jika jika kita bahas terkait bangun sistem sebuah website dari 0 tentu bukan hal yang mudah bagi orang awam seperti saya di dunia infokom, termasuk coding dan lainnya yang berhubungan dengan server. Karena saya tak pernah belajar formal soal informatika, musti buka google bahkan beberapa petunjuk diantaranya tak ada yang berbahasa indonesia. Terpaksa google translate jadi tuan diatas ketidaktahuan saya.

Nah, kembali lagi... awal ketika itu saya diberi pasword dan user name. Awalnya hanya berpikir jika itu hanya sebuah user name pasword cpanel atau WHM, namun ternyata akun root VPS. (penjelasan mengenai apa itu VPS, WHM dan Cpanel akan saya ulas diartikel lain, atau bisa cari di google mungkin ada referensi dari para master.)

Pertama saya buka akun VPS, tampilannya mirip windows mobile generasi pertama. VPS atau kepanjangannya adalah Virtual Private Server. VPS itu seperti sebuah komputer yang bisa kita instal program sendiri. Semakin bagus spesifikasi sebuah komputer semakin lancar juga dalam pengoperasiannya, misalkan perbedaan ketikan Windows 7 2017 dengan Windows XP 2007. Windowd 7 pada tahun inidengan RAM 4 GB, GeForce GTX 750 , Prosesor 3.50 GHz dan Hardiks 250 GB adalah standar rata-rata sebuah PC pribadi.

Hampir semua petunjuk mengenai penggunaan VPS ini saya dapat hasil Mbah Google (bukan mbak...). Hingga akhirnya saya berhasil membangun system itu, WHM, Cpanel dan Wordpress. Awalnya cukup lancar tanpa error dan berlajan tanpa kendala. Namun sebulan berjalan, saya menemukan myqsl jalan sering berhenti dan ketahuan ternyata banyak pengunjung yang tampil di log server VPS. Entahlah saya beruhasa compress berbekal ilmu dari mbah Googe, namun beberapa kali sering mati semua system proses VPS.

VPS yang saya kelola ini cukup standar untuk ukuran portal berita, yang punya pengungjung 10.000 view perhari. Beban server pun sering overload, sebagai solusinya beban tersebut harus dibagi dengan cahce walaupun kapasitan Drive VPS hanya 25 GB dengan 512MB. Beberapa kali coba alihkan DNS ke Cloudflare tapi tetap saja gagal, karena sampah cloudflare pun jadi beban server.

Pada awal bulan Maret 2017 ini, web tersebut akhirnya benar-benar down dan menurut pandangan awam karena tidak mampu menampung pengungjung yang begitu banyak. Karena saya lihat di trafic log ada pengunjung ke ip address server yang berlebihan dan hal ini juga buat sangat susah login ke VPS. Kelebihan pengunjung karena dari log traffic terlihat, Desember 2016 sebesar 5,3 GB dan sedangkan Februari 2017 27GB. FYI, gan... website ini pernah diblokir kemeninfo pada Akhir tahun 2016 tanpa alasan yang jelas, namun dibuka lagi setelah salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta memprotes bahwa pemblokiran karena ini tak sesuai mekanisme. Dan pemblokiran terhadap website ini dilakukan hanya beberapa provider seperti Telkom dan Telkomsel, selain itu lancar jaya.

Dan akhirnya website sudah down dan sedang dalam usaha perbaikan...
minta masukan dari para master..
-->

Sunday, March 12, 2017

Perbedaan VPS, VDS dan Shared Hosting Reviewed by Bernard Agapa Date March 12, 2017 Rating: 3

Perbedaan VPS, VDS dan Shared Hosting



Banyak referensi yang bias didapatkan tentang apa itu VPS, tepapi sebagai newbie saya ingin berbagi saja mengenai beberapa informasi tentang VPS, VDS dan Shared Hosting.

VPS / VDS adalah sebuah physical server yang dibagi menjadi beberapa virtual private server. Setiap VPS terlihat dan bekerja seperti sebuah server sistem yang sebenarnya, lengkap dengan pengaturan sendiri untuk init script, users, pemrosesan, filesystem, dan lain-lain.

Istilah

VPS : Virtual Private Server
VDS : Virtual Dedicated Server

Virtual Private Server (VPS) juga dikenal dengan Virtual Dedicated Server (VDS), adalah suatu teknologi yang memungkinkan sebuah komputer (server) dengan kapasitas resource hardware yang sangat besar dapat dibagi-bagi menjadi beberapa virtual komputer yang mandiri. Virtual komputer tersebut secara fisik tidak terhubung langsung dengan hardware yang digunakan. Pengguna virtual komputer dapat menginstal sistem operasi (OS)-nya sendiri (atau biasa yang disebut template) serta dapat mengkustomisasi virtual komputernya tanpa mengganggu virtual komputer yang lain.

Pembagian resource ini menggunakan teknologi virtualisasi yang biasa dikenal dengan Virtual Machine (VM Ware) pada OS Windows atau Solus Virtual Manager (SolusVM) pada OS Linux. Teknologi virtualisasi yang sering dipakai diantaranya, OpenVZ (Virtuozzo), XEN, KVM, VM Ware (Windows).

Singkatnya, vps merupakan beberapa operating sistem yang berjalan di atas satu operating sistem induk (host node) dan berada pada satu hardware yang sama.

++++++++++++++++++++++
| HARDWARE |
++++++++++++++++++++++
| HOST NODE (Server Inti) |
++++++++++++++++++++++
| [VPS1] | [VPS2] | [VPSX] |
++++++++++++++++++++++


Perbandingan antara VPS dan Dedicated Server?


Keuntungan VPS :


Dari sisi harga dedicated server jauh lebih mahal dibanding VPS
Sebuah VPS berfungsi hampir sama seperti dedicated server

Kekurangan VPS :


Mempunyai batasan dalam hal space, bandwidth dan memory karena dalam satu server dibagi-bagi, sedangkan dedicated server bisa menggunakan seluruh resource penuh dalam satu server

Perbandingan antara VPS dan Shared Hosting?


Keuntungan VPS :


Tidak ada batasan hak akses karena mempunyai akses root yang setara dengan dedicated server
Tidak ada batasan jumlah site, jumlah domain, database, DNS, SSH, FTP, email, dll. VPS hanya terbatas pada memory, resouce space dan bandwidth
Dapat melakukan manage firewall atau akses kontrol sesuai kebutuhan
Dapat melakukan install software dan aplikasi sesuai kebutuhan
Kinerja salah satu VPS tidak akan terpengaruh walau dalam satu server ada yang menggunakan resource banyak

Kekurangan VPS :


VPS lebih mahal dibanding shared hosting jika dilihat dari sisi harga dan bila anda hanya host satu website saja.

Nah.. itu kira-kira penjelasan tentang VPS, VDS dan Shared Hosting.

Monday, March 06, 2017

Review Buku: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri Reviewed by Bernard Agapa Date March 06, 2017 Rating: 3

Review Buku: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri

Hasil penelitian Prof. Pieter J. Drooglever tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Papua telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri”. Judul aslinya “Daad van Vrije Keuze, de Papuans van Westelijk Nieuw Guinea, en de grenzen van het Zelfbeschichtings recht.”


featured
Cover Buku Tindakan Pilihan Bebas (Doc: LIPI)

Saat pertama kali diluncurkan pada seminar Act of Free Choice di Den Haag, 15 November 2005, Drooglever menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Pepera 1969 adalah suatu manipulasi sejarah Orang Papua.

Buku yang diterjemahkan oleh Dr. Johanes Riberu setebal 300 lebih halaman, ternyata laris manis di toko buku terbesar di Jakarta. “Saya heran buku ini bisa habis di pasaran, termasuk Jakarta,” ujar Dr. Benny Giay pada JUBI usai peluncuran buku “Memanusiakan Manusia” belum lama ini di Kotaraja, Jayapura.

Menurut Giay, buku ini sebenarnya berisikan banyak pengalaman Orang Papua saat pelaksanaan Pepera Tahun 1969. Baginya, kalau buku terjemahan Drooglever laris karena kebutuhan pengetahuan pembaca tak soal, tetapi sangat disayangkan jika ternyata diborong oleh institusi tertentu sambil tertawa lepas. “Tapi, yang jelas kitorang harus respon terhadap buku-buku yang memuat sejarah dari Orang Papua,” kata Benny Giay mengingatkan generasi muda Papua untuk terus berkarya dalam meningkatkan kemampuan menulis.

Buku setebal 700 halaman dengan 14 bab merupakan hasil penelitian dari Prof. Drooglever pada Tahun 1999 atas perintah Menlu Jozias van Aartsen, yang diamanatkan pula oleh Parlemen Belanda. Penugasan kepada Profesor Sejarah itu tidak lepas dari suatu gerakan politik Belanda, terutama Partai Gereformeed Politiek Verbond atau Christen Unie. Bagi Dr. Karl Phill Erari, ada dua konteks yang mendorong Prof. Drooglever melakukan penelitian.

Pertama, karena Kongres II Rakyat Papua, Mei 1999, mendesak perlunya pelurusan sejarah, karena Rakyat Papua merasa jalan sejarahnya menuju kemerdekaan sebagai suatu bangsa telah dibelokkan oleh kepentingan politik Jakarta. Bahkan (Alm) Theys Hiyo Eluay berkali-kali dalam pernyataan politiknya selalu mengumandangkan perlunya meluruskan sejarah Orang Papua yang telah dibengkokkan dan perlu dilakukan peninjauan kembali.

Kedua, tampilnya Gus Dur sebagai Pemimpin Indonesia yang lebih demokratis. Drooglever menyebut Sekjen PBB waktu itu, U Thant, dalam laporan akhirnya kepada Majelis Umum PBB, tak punya pilihan lain kecuali menyimpulkan Pepera 1969 adalah suatu penentuan pendapat rakyat. Dijelaskan, sebetulnya dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 diputuskan suatu proses plebisit, tapi belakangan diubah menjadi the act of free choice, yakni hak untuk menentukan nasib Papua. Masalahnya ialah Ortiz Sans, yang ditugaskan PBB sebagai pengawas Pepera, meragukan the act of free choice itu dapat dilakukan oleh penguasa Indonesia. Artinya, apakah benar-benar sesuai dengan azas yang diakui dunia internasional. Ortiz Sans menyatakan proses itu bukan suatu act of free choice. 

Jadi dia mengambil jarak terhadap apa yang terjadi di Papua dan sikap itu juga diambil oleh Sekjen PBB, U Thant. Ini berarti ada keberatan yang serius dari masyarakat internasional.

Drooglever menyusun bukunya berdasarkan penelitian di Belanda, PBB, arsip nasional Amerika Serikat, narasumber, para saksi sejarah dari Papua, Belanda dan saksi sejarah lainnya. Ia menggunakan bahan-bahan dokumentasi yang sebelumnya hampir tak pernah dipakai. 

Bab pertama dari buku ini lebih banyak tentang sejarah kontak Orang Papua sampai dengan masa Perang Dunia II. Pokok penting dalam bab ini adalah bagian Barat New Guinea secara perlahan dan pasti masuk ke dalam lingkaran pengaruh kekuasaan pusat kolonial Belanda di Batavia. 

Kepentingan Batavia, yang merupakan ibukota pemerintahan Hindia Belanda bukanlah soal komersial dan keuntungan ekonomi. Sebab pada waktu itu tanah Orang New Guinea dianggap tidak memiliki potensi ekonomi dan kurang menarik bagi sektor komersial. Namun yang menjadi alasan utama keterlibatan Belanda terhadap New Guinea adalah lebih bersifat politik.


Sunday, March 05, 2017

Review Film; Bridge Of Spies, Human Loves Human Reviewed by Bernard Agapa Date March 05, 2017 Rating: 3

Review Film; Bridge Of Spies, Human Loves Human

Sama sekali tak ingin mengomentari film Birdge Of Spies ini, hanya saja menurut saya cukup menarik untuk dibahas. sekalian tambah isi postingan blog yang terus sepi, kayak kuburan. Lagi pula film ini sudah tayang 2 tahun lalu.

Film ini berlatar pada masa perang dingin hubungan Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. Yang sepanjang era 1947–1991, kedua negeri adidaya, atau tepatnya Blok Barat dan Blok Timur, berlomba menjadi penguasa dunia alias apa ya?

Tak banyak adegan aksi yang menantang seperti tembak-tembakan, melainkan negosiasi yang cukup alot namun menegangkan. Nah, bagian negosiasi diplomasi yang menurut saya cukup menarik, ini kehebatan sineas Steven Spielberg yang garap film ini buat tak bosan.


Bridge of Spies Trailer: Can Tom Hanks Win the Cold War? (Vanity Fair/IST)

Alur cerita film ini mengisahkan, Uni Soviet mengirimkan mata-matanya, Rudolf Abel (diperankan Mark Lyrance), ke AS namun tak lama ketahuan CIA dan dipenjara dan terancam hukuman mati.

Ditengah ancaman mati terhadap Rudolf, seorang pengacara muncul membela dirinya selayaknya malaikat yang menyelamatkan dari ancaman maut. Pembelaan itu datang dari seorang pengacara yang bernama James B. Donovan (diperankan Tom Hanks). Sekalipun film ini masuk kategori fiksi, tapi Sang pengacara ini ditampilkan sebagai seorang yang menghargai Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa percakapan si Pengacara ini terus mengatakan, setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi sebagai manusia, sekalipun mata-mata lawan, Uni Soviet. Hal ini sontak mengingatkan saya pada beberapa Pengacara Indonesia yang cukup konsen terhadap narapidana Politik Papua tanpa melihat tuduhan 'anti-NKRI'.

Keputusan Donovan menjadi pengacara Abel sontak mengundang amarah masyarakat, juga petinggi Negeri Paman Sam. Donovan dinilai salah langkah telah membela musuh terbesar AS pada saat itu. Namun Donovan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Jika di Indonesia pada jaman ini, saya tak membayangkan bagaimana mereka yang nasionalis konsevatif akan mem-bully pengacara ini.

Mengetahui hal ini, pihak pemerintah AS ingin membalas Uni Soviet dengan mengirimkan seorang pilot untuk memata-matai aktivitas tentara Uni Soviet. Pilot itu bernama Francis Gary Powers alias Austin Powell.

Ternyata, Powell pun bernasib sama seperti Abel. Pesawat yang diterbangkannya mengalami nahas: jatuh di tanah Soviet. Sudah pasti ia ditangkap para tentara komunis, dan tidak luput dari ancaman hukuman penjara.

Kedua tahanan Perang Dingin itu, Abel dan Powers, sama-sama menghadapi hukuman mati. Namun berkat otak encer Donovan, nasib mereka kemungkinan dapat terselamatkan. Donovan mengajukan ide gila: pertukaran mata-mata.

Pada saat yang sama, timbul masalah baru. Seorang mahasiswa AS di Jerman ditangkap, juga dengan tuduhan mata-mata. Masalah yang dihadapi Donovan pun kian pelik. Mampukah ia memboyong dua orang AS keluar dari "neraka" negara komunis?

Tugas berat sebagai pengacara—yang dihujat masyarakat serta pemerintahan AS lantaran kesediannya mata-mata Uni Soviet—bukan satu-satunya yang harus dihadapi Donovan. Di rumah pun, ia menghadapi tugas berat sebagai ayah.

Di tangan sang aktor kaliber Oscar, peran Donovan yang serius, mampu dibawakan dengan santai, bahkan sesekali lucu yang mengundang gelak tawa. Sepanjang kisah bergulir, Hanks sering memancing emosi penonton. Ada kalanya ia serius, dan kadang penuh canda.

Karakter kali ini sebagai Donovan di Bridge of Spies sedikit banyak mengingatkan pada karakter Captain Miller di film sebelumnya, Saving Private Ryan di mana ia harus menyelamatkan Ryan dari tentara Jerman.

Sebenarnya alur cerita Bridge of Spies sangat menarik, namun dibagian dapat ditebak, berbeda dengan film Saving Private Ryan yang juga diproduseri oleh Steven Spielberg yang mengejutkan penonton hingga akhir cerita.

Bagian menarik dari film Bridge of Spies adalah efek kamera yang digunakan. Hasilnya, gambar-gambar jadul, seolah film ini dibuat pada era 1950-an. Tidak terlihat jernih, namun justru inilah poin plus yang menegaskan "kejadulan" Bridge of Spies.

Bagian lain yang tak kalah menarik, tentu saja segala properti lawas di film ini, dari alutsista militer, gedung, lanskap, pakaian, kacamata sampai cangkir teh.

Hasil kerja tim properti yang mendukung Spielberg kali ini layak diacungi dua jempol!

Tuesday, February 07, 2017

Babak Baru, 50 Tahun Freeport Bercokol di Papua Reviewed by Bernard Agapa Date February 07, 2017 Rating: 3

Babak Baru, 50 Tahun Freeport Bercokol di Papua



Tahun ini memasuki 50 tahun, PT.Freeport Indonesia/McMoran bercokol di Tanah Papua sejak Kontrak Karya pertama ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia. Drama memelihara korporat 'asing' di Jakarta pun memasuki babak baru dibawah rezim Joko Widodo - Jusuf Kalla, bahwa secara resmi Kontrak Karya (KK) Freeport berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyampaikan bahwa akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara untuk PT Freeport Indonesia. Izin ini diberikan agar penambang asal Amerika Serikat itu bisa kembali mengekspor konsentrat tembaga, yang tak dilakukan sejak 11 Januari lalu.

Penerbitan izin ini bertentangan dengan Undang-Undang Minerba, sebab tidak dikenal pemberian IUPK sementara. Pemerintah Indonesia terkesan di bawah kendali Freeport dan bersikap lemah, sebab dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemberian diskresi dilarang jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Tunduknya pemerintah Indonesia pada babak ini menjawab ancaman Freeport, yang mengatakan akan mengurangi 40 persen produksi Freeport jika tidak memperpanjang ijin ekspor. Tak hanya ancaman tersebut, tetapi juga Freepot menuntut pemerintah Indonesia akan jaminan kepastian hukum dan serta perpanjangan masa operasi.

Usaha menjawab permintaan perusahaan raksasa asal Amerika, lahir 2 hari setelah eksport konsentrat diberhetikan. 13 Januari lalu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya. Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dengan demikan sejak adanya PP tersebut, maka hanya pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang bisa ekspor konsentrat. Dengan begitu pemegang KK yang ingin mengirim konsentrat ke luar negeri harus mengajukan perubahan status menjadi IUPK. Dan juga pemegang IUPK yang diizinkan untuk membangun fasilitas pemurnian mineral atau smelter di dalam negeri, dengan izin yang hanya berlaku lima tahun. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka izin ekspor akan dicabut.

Akankah pemerintah mencabut setelah lima tahun mendatang? kita akan lihat.. sejauh mana penegakan jargon isi pasal 33 ayat 3, UUD 1945 mengenai Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pola, memelihara asing lahir di jakarta dan akan terus lahir. sementara tuduhan atas rakyat Papua makin gencar. Bahwa yang mendukung Papua menjadi negara sendiri adalah asing menurut pemerintah Indonesia, asing siapa? Sementara fakta di Papua, keberadaan asing justru didatangkan oleh Jakarta.

50 Tahun silam 1967 sejak KK ditandatangani Jakarta, Papua saat itu belum resmi secara Yuridis masuk wilayah indonesia artinya adalah KK I illegal menurut hukum. Sebab, penyelengaraan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilakukan setelah 2 tahun kemudian 1969.

Kembali lagi, meneelah kronologi babak ke babak Freeport dibawah rezim ke rezim pemerintah Indonesia. Dibawah keuasaan Rezim Soeharto, KK pertama Freeport ditandantangi dan pada masa rezim ini pula KK kedua juga diperpanjang dan berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021, serta kemungkinan perpanjangan 2x10 tahun (sampai tahun 2041). Pada jaman Gus Dur, melalui Menko Perekonomian Rizal Ramli pada 2001 menuntut ganti rugi 5 miliar dollar atas besarnya kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat operasi penambangan sejak 1967, namun hal ini tak terjadi karena Gus Dur digulingkan.  Berlanjut ke Megawati dan SBY, babak baru muncul, dimana renegosiasi KK pun bergulir. Beberapa praktek kotor Freepor pun pernah terbongkar pada masa SBY, aparat keamanan yang dibiayai oleh rakyat juga dibiayai Freeport dengan upah mengamankan "aset". Dan upaya perbaharui izin ini pun berlanjut ke Rezim Jokowi, IUPK hanya kedok untuk memperpanjang izin Freeport atas pengurasan isi bumi Papua.

Babak baru ini merupakan pertarungan ekonomi-politik, termasuk soal pergerakan pembebasan Papua. Dimana rakyat Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gencar melakukan perjuangan diplomasi di negara-negara Pasifik. Freeport digambarkan sebagai keberadaan Amerika di Indonesia, yang memegang peranan penting sebagai Polisi Dunia yang bisa membungkam negara-negara yang tak sehaluan, ditambah dengan berkuasanya Neo-Fasis di AS, Donald Trump.

Dengan keberadaan Freeport, maka Papua akan terus terjajah oleh "yang mengaku" sebangsa tapi setengah hati dan berlapis "Aseng". Hampir setengah abad keberadaan Papua didalam Indonesia, tak membawa perubahan signifikan selain kerusakan budaya Papua yang kronis. Rakyat Papua harus menjadi konsumtif tanpa harus produktif, korupsi merajalela, pembukaman ruang demokrasi yang akut dan masif, penangkapan dan pembunuhan rakyat Papua atas nama kedaulatan terus berlanjut.

Welcome Aseng.. in the name of NKRI...

Monday, February 06, 2017

Barcode Media Antara Bebas dan Terkekang Reviewed by Bernard Agapa Date February 06, 2017 Rating: 3

Barcode Media Antara Bebas dan Terkekang


Pada 9 Februari 2017 mendatang ini Media yang resmi menurut Pemerintah dan Dewan Pers akan diberi tanda khusus dengan "Barcode". Penggunaan barcode ini menurut Dewan Pers melalui keterangan persnya pada 12 Januari 2017 bahwa, untuk masyarakat bisa membedakan media "asli" dan "palsu".
Pembedaan media asli dan palsu ini untuk melawan informasi "HOAX" alias "BOHONG" yang beredar begitu cepat di masyarakat melalui sosial media. Selain itu pembedaaan ini juga untuk membredel konten-konten yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perang melawan informasi bohong ini tentu diapresiasi, tetapi juga terkesan untuk mengengkang kebebasan pers dan juga kegagalan Pemerintah dan juga Dewan Pers mengawal capaian reformasi 1998 yang telah melahirkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Pembedaan media asli dan palsu sangatlah dilematis, khususnya dalam memberitakan informasi dari daerah pelosok-pelosok Indonesia. Misalkan di Papua, ada 8 perusahaan media yang semuanya belum terverifikasi taktual dan administrasi menurut data dewan pers (diaskes pada 6 Februari 2017). Mengapa di Papua barcode jadi masalah? sebab Papua 3 kali lebih dari pada Pulau Jawa yang memiliki ratusan media, dan Papua yang penuh dengan sejarah kekerasan Negara yang terus berlanjut. Salah satu kasus soal pemberitaan Papua versi Jakarta terkait penembak 4 orang pelajar SMA oleh TNI/POLRI, selama 2 hari sejak kejadian media terferikasi di jakarta justu mewawancarai pihak aparat dan informasinya jadi sangat menyakitkan bagi korban.

Tentunya masih ingat dalam pikiran kita tentang sejarah pers pada masa Orde Baru, kondisi yang sangat terpuruk dan terkekang bagi kebebasan pers, hal itu salah satunya adalah adanya Surat Izin Untuk Penerbitan Pers atau lebih sering disebut SIUPP. Setiap media masa pada saat itu wajib memliki SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan jika tidak memiliki izin tersebut, sudah dipastikan media tersebut tidak akan hidup. Orde Baru sedemikian ketatnya dalam hal pengawasan atas pers, karena mereka tidak menghendaki mana kala pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan di media-media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang obyektif tidak dapat dirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik atau pun sosial.

Reformasi 1998 telah melahirkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dianggap lebih berpihak kepada kebebasan pers. Hal ini ditunjukan dengan dihapusnya sistem pendaftaran atau izin (SIUPP). Hal tersebut membangkitkan gairah publik dengan kebebasan pers, sehingga dari puluhan perusahaan pers di masa Orde Baru, saat ini menjadi ribuan perusahaan pers. Dan harus diakui ada beberapa oknum yang mengatasnamakan pers namun tindak tanduknya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, namun apakah hal tersebut menjadi rujukan bahwa Indonesia akan kembali pada sistem terdahulu?

Selain itu juga, sebagaimana UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 15 ayat 2 poin f tentang Dewan Pers, bahwa Dewan Pers berfungsi untuk mendata perusahaan pers, bukan menentukan sebuah perusahaan pers tersebut boleh terbit atau tidak.

Berita “bohong” memang penumpang gelap dari kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dan tentunya juga sebagai musuh bersama yang harus diatasi. Namun, mengarahkan publik kepada sumber informasi yang “bukan mainstream” harus dicurigai sebagai hoax adalah sikap yang juga membahayakan demokrasi karena publik diarahkan hanya percaya kepada “media mainstrem”. Karena bukan tidak mungkin, melalui medai mainstream itulah kekuasaan menyelundupakn kepentingan hegemoninya.

Pemerintah dan Dewan Pers sebaiknya selektif dalam menentukan sistem pembenahan media massa dan harus menjaga nilai pilar keempat demokrasi. Dan yang tak kalah pentingnya juga bahwa pemblokiran yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah harus dilakukan dengan sistem yang adil dan transparan, agar tidak ada hak asasi yang terampas.

Monday, November 14, 2016

Respon Indonesia Soal Diskriminasi Rasial Di Papua Reviewed by Bernard Agapa Date November 14, 2016 Rating: 3

Respon Indonesia Soal Diskriminasi Rasial Di Papua

Illustrasi (Ist)


Sebuah komite yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa, Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) diketahui telah mengirimkan surat notifikasi kepada perwakilan tetap Indonesia di PBB tentang berbagai dugaan kekerasan dan diskriminasi rasial di Papua.

Laporan 18 halaman kepada CERD terkait kekerasan dan diskriminasi berbasis ras terhadap Orang Asli Papua tersebut diajukan oleh Geneva for Human Rights (GHR) yang berbasis di Swiss. GHR meminta agar seluruh fungsi-fungsi PBB memberi perhatian pada masalah mendesak di West Papua.

Lebih jauh,Laporan itu juga menyebutkan bahwa tindakan-tindakan pasukan keamanan melanggar hak-hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Disebutkan bahwa antara April 2013 dan Desember 2014, pasukan keamanan Indonesia sudah menewaskan 22 orang selama demonstrasi dan sejumlah orang dibunuh atau dilukai sejak Januari 2016. Diduga, pada Mei 2014, lebih dari 470 orang Papua ditahan di berbagai kota di Papua saat melakukan demonstrasi.

Tanggapan Indonesia

Seperti yang telah dilansir kbr.id, Pemerintah belum juga merampungkan jawaban atas surat yang dilayangkan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) PBB atas dugaan terjadinya impunitas pelaku pembunuhan, penangkapan terhadap orang-orang Papua. Surat itu sebelumnya dikirim kepada perwakilan resmi pemerintah di PBB, Triyono Wibowo, 3 Oktober lalu.

Dalam surat notifikasi sebelumnya, Pemerintah diberi waktu hingga hari ini, Senin, 14 November 2016 untuk menjawabnya. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan, hingga kini kementeriannya bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, beserta Kementerian Dalam Negeri, masih berkoordinasi untuk menyusun jawaban tersebut. Dalam pernyataan, Mualim menyebutkan bahwa pemerintah akan mengklarifikasi penangkapan 4000 orang Papua, pada bulan April 2016 – Juni 2016.

Sebelumnya PapuaItuKita bersama beberapa lembaga maupun individu telah merespon penangkapan besar-besaran di Papua, misalnya penangkapan 2000-an orang Papua pada bulan Mei 2016.

Akankah pemerintah indonesia mengakui atau tidak sama sekali?
Kita nantikan niat politik yang baik dari pemerintahan Jokowi – JK.