WikiLeaks kembali membocorkan kawat diplomatik rahasia dari Kedutaan Besar AS di Jakarta. Kali ini yang dibahas adalah keluhan perusahaan tambang AS di Papua, Freeport-McMoran. Menurut dokumen WikiLeaks, seorang manajer senior dari Freeport bertemu dengan pejabat Kedubes AS. Keduanya membicarakan soal Freeport. Si manajer mengatakan korupsi sudah merajalela di pemerintahan daerah Papua. Ini membuat para pejabat itu kehilangan kewibawaan di mata warganya," demikian WikiLeaks seperti dikutip dari the Age, Kamis (23/12).
Menurut WikiLeaks, Freeport adalah pembayar pajak terbesar di Indonesia. Namun demikian, menurut Kedubes AS, Freeport kerap dituduh berbuat hal-hal yang tidak etis.
Dalam sebuah kawat diplomatik yang dirilis Maret 2006 disebutkan, seorang karyawan senior Freeport mengatakan, "Rata-rata warga Papua tidak merasakan keuntungan dari royalti dan pajak yang dibayarkan Freeport," katanya.
"Korupsi di pejabat pemerintah di Papua ini merusak citra Freeport dan citra warga Papua," katanya lagi.
Kemudian dalam berkas bocoran lainnya dari kawat diplomatik rahasia dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, Wikileaks membahas peran militer di Papua. Menurut dokumen WikiLeaks, pemerintah Indonesia terkesan membiarkan Papua terbelakang dan dikuasai militer.
“Papua secara politik terpinggirkan, ini membuat banyak orang Papua tertarik pada gerakan separatis,” demikian bunyi kawat rahasia yang dirilis pada September 2008 itu.
Kawat lainnya, yang dirilis pada Oktober 2007 berisi pernyataan seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia tentang peran militer di Papua Barat. “Si pejabat Indonesia mengklaim militer Indonesia mengirim banyak pasukan di Papua untuk melindungi dan memfasilitasi kepentingan TNI dalam operasi ilegal logging,” demikian seperti dikutip dari the Age, Kamis (23/12).
“Gubernur Papua Barat harus berhati-hati untuk tidak mengecewakan TNI. Menurut Gubernur, TNI berkuasa layaknya sebuah pemerintahan dalam provinsi Papua Barat,” demikian WikiLeaks.