Penutupan PT. Freeport Mcmooran di Indonesia harus segera dilakukan. Melihat adanya diskriminasi upah, ketimpangan kesejahteraan bagi rakyat Papua di tanahnya sendiri, serta berbagai tindak kekerasan militer, sudah menjadi alasan yang cukup untuk menyatakan TUTUP FREEPORT. Sebagai data, pada tahun 2011 BPS mencatat kemiskinan rakyat di Provinsi Papua mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan sesuai standar BPS. Hal ini tentu saja sangat kontras jika dibandingkan dengan bergelimangnya keuntungan PT. FI yang didapatkan dari mengeruk kekayaan alam tanah Papua selama 44 tahun.
Segala kekerasan militer di Papua bersumber dari gagasan untuk melanggengkan kekuasan modal PT.Freeport Indonesia. Dan akibat paling parah dari pelanggengan kekuasan tersebut adalah terhambatnya kemajuan perkembangan tenaga produktif rakyat Papua itu sendiri. Alih-alih untuk menentukan nasib nya sendiri, mengenyam bangku sekolah pun masih hal yang tidak mudah didapatkan oleh anak-anak muda Papua.
penindasan PT. Freeport Indonesia untuk menghisap buruh dan tanah papua tidak akan berhenti, karena hal tersebut merupakan prinsip utama berlangsungnya produksi perusahaan di bawah sistem kapitalisme. Tutup Freeport dalam hal ini bermakna sebagai penghentian sejenak segala proses eksplorasi dan eksploitasi keji PT. FI, untuk selanjutnya di bawah proses yang demokratis, orientasi produksi perusahaan emas ini oleh para pekerja dan rakyat Papua.