Jakarta 22 Feb 2013.
Sesuai dengan yang dilansir media detikcom SBY bersama Menkopolhukam, Panglima TNI dan Jendral Polisi akan melakukan pertemuan untuk membahas rencara operasi militer, menyikapi penembakan 8 TNI.
Dalam Operasi Militer seperti sebelumnya akan terjadi banyak pelanggaran HAM, maka seluruh org Papua diharapkan untuk waspada. Dalam catatan Komnas HAM setidaknya pemerintah Indonesia telah melakukan Operasi Militer sebanyak 44 kali.
Operasi militer di Papua berlansung tidak dalam posisi mengusir asing, melainkan untuk membasmi rakyat Papua yang ingin menentukan nasibnya sendiri diatas tanah tumpah darahnya. Salah satu Operasi Militer yang telah diidentifikasi korban oleh Lembaga Gereja di Papua dan Komisi HAM Asia adalah, Operasi Koteka yang berlansung dari 1977 - 1978.
Dalam "Operasi Koteka" yang dilakukan pemerintah Indonesia ini telah teridentifikasi kurang lebih 4000-an rakyat Papua dibantai dengan sadis oleh Militer Indonesia dengan bantuan Amerika, Inggris dan Australia.
Pengalaman traumatik rakyat Papua hingga kini masih membekas, upaya pembangunan tanpa berusaha memenuhi hak sebagai manusia yang telah menjadi korban adalah sia-sia dan omong kosong.
Sejak awal pemerintah Indonesia tak mempunyai komitmen dan itikad politik yang baik. Komitmen politik dalam hal ini, bukan mengenai UANG tetapi keadilan misalkan adanya Pengadilan HAM yang sesuai dengan rekomendasi Otonomi Khusus Papua. Ada pun seharusnya beberapa hal yang sudah dilakukakan oleh pemerintah, tetapi hingga kini masih terbelangkai.
Operasi militer di Papua berlansung tidak dalam posisi mengusir asing, melainkan untuk membasmi rakyat Papua yang ingin menentukan nasibnya sendiri diatas tanah tumpah darahnya. Salah satu Operasi Militer yang telah diidentifikasi korban oleh Lembaga Gereja di Papua dan Komisi HAM Asia adalah, Operasi Koteka yang berlansung dari 1977 - 1978.
Dalam "Operasi Koteka" yang dilakukan pemerintah Indonesia ini telah teridentifikasi kurang lebih 4000-an rakyat Papua dibantai dengan sadis oleh Militer Indonesia dengan bantuan Amerika, Inggris dan Australia.
Pengalaman traumatik rakyat Papua hingga kini masih membekas, upaya pembangunan tanpa berusaha memenuhi hak sebagai manusia yang telah menjadi korban adalah sia-sia dan omong kosong.
Sejak awal pemerintah Indonesia tak mempunyai komitmen dan itikad politik yang baik. Komitmen politik dalam hal ini, bukan mengenai UANG tetapi keadilan misalkan adanya Pengadilan HAM yang sesuai dengan rekomendasi Otonomi Khusus Papua. Ada pun seharusnya beberapa hal yang sudah dilakukakan oleh pemerintah, tetapi hingga kini masih terbelangkai.
- Pembahasan pelurusan sejarah Papua.
- Memberhentikan perusahaan asing terus didatangkan utk mengurasi isi bumi.
- Membuka ruang demokrasi; Tak lagi melarang rakyat sipil melakukan aksi demontrasi damai, sekalipun itu tuntutan politik.
- Tak lagi menstigma suatu kelompok atau organsisi rakyat yang damai sebagai separatis.
- Membebaskan tahanan politik Papua tanpa syarat.
- Memberhentikan Pemekaran yang terus menjamu.
- Membangun Papua yang adil dan sesuai dengan budaya Papua. (Bukan jawa makan nasi jadi Papua juga Nasi).
- Tanpa intimidasi!
- Tanpa kasus-kasus HAM terbelangkai!
- Rekonsiliasi korban pelanggaran HAM?