Upaya Pembunuhan Sejarah Rakyat Papua


Jika mendengar kata Papua, kebanyakan orang Jakarta akan berpikiran negatif. Mengarah ke perang suku, miskin dan tak tepelajar. Sebagian lain memikirkan keindahan alam Papua yang pernah diceritakan orang ataupun hasil browsing internet. Ada juga yang berempati dengan Papua karena kekerasan Jakarta terhadap rakyat Papua tak juga berhenti. Bahkan juga dunia internasional melirik Papua bukan karena kondisi sosial rakyat, tetapi memikirkan sumber ekonomi ataupun soal keuntungan modal.

Tak terlepas dari semua masalah yang ada di Papua, problem yang lebih krisis di Papua adalah soal "Pembunuhan Identitas Orang Papua". Dimana sejarah rakyat Papua dianggap alat MAKAR/SEPARATIS oleh Pemerintah Indonesia. Pemaksaan menerima sejarah Jawa jadi Sejarah Papua, untuk mengesankan orang Papua tak punya sejarah. Bahkan juga untuk dipandang bahwa orang Indonesia itu malaikat, penjahatnya adalah Orang Papua.  

Nah, tentu proses pemaksaan menerima sejarah Asing ini memakan kurun waktu yang lama dan juga membutuhkan stategi. Sejarah Asing dipaksakan kepada rakyat Papua melalui berbagai sisi, dimulai dari Pendidikan Dasar hingga dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam pendidikan dasar dengan mewajibkan Upaca Bendera tiap hari senin disekolah dan juga dengan ada pelajaran "sejarah Jawa" dalam sekolah dasar hingga bangku kuliah yang berbasis kurikulum.

Benny Giay ketika menulis pengantar sebuah buku sejarah mengatakan: "Setelah menduduki Papua Barat, Indonesia memperkenalkan sejarah Indonesia dan menggiring orang Papua untuk menerima sejarah Indonesia sebagai sejarahnya, karena terkait dengan semangat Indonesianisasi rakyat Papua. Maka proses pemaksaan sejarah Indonesia ke atas rakyat Papua dimutlakkan."
"Akibatnya, semua upaya orang Papua untuk menggali dan mengangkat sejarah Papua Barat dicurigai dan diawasi, sehingga sejarah Indonesia di Papua Barat dan sejarah Papua Barat di Indonesia, dikelola oleh penguasa Indonesia dan dijaga sebagai barang yang berbahaya dalam rangka membangun kekuasaan di Papua Barat."

Puncak pemaksaan itu terjadi melalui PEPERA 1969. Indonesia memaksakan jutaan orang Papua melalui beberapa kepala suku. Beberapa kepala suku dipaksa, memberikan suara bergabung dengan Indonesia.
Sejak tahun 1963, Indonesia menduduki Papua dengan invasi militer secara besar-besaran. Penentuan Pendapat Rakyat [PEPERA] dilakukan tahun 1969, peristiwa ini pun penuh dengan terror dan intimidasi. Dimana seharusnya setiap orang Papua berhak menentukan nasib sendiri, tetapi oleh Indonesia dirubah menjadi "Dewan Musyawarah", yang memilih hanya 1026 orang dari 800.000 Jiwa orang Papua pada saat itu.

Pembelokan referendum Papua tahun 1969, sampai pada trikora 1 mei 1963 dan operasi berdarah pada dekade operasi militer ; DOM. Kepentingan kejayaan pasar sudah mendirikan bendera mereka di Papua. Satu fakta adanya proses rekayasa demokrasi orang Papua ialah ketika mata rantai eksploitasi berkibar dengan aman saja di bumi Papua. Pemaksaan kehendak pemodal di Papua dijalankan dengan tujuan mengamankan kepentingan restorasi ekonomi. Pemaksaan itu menyebabkan persoalan status hukum dan politik Bangsa Papua belum selesai. Banyak orang Papua mulai melakukan perlawanan untuk membebaskan diri dari pemaksaan militer Indonesia.

Freeport hadir di Papua tahun 1967 kemudian memaksakan kehendaknya agar PEPERA 1969 harus dipaksakan berjalan. Maka dikenalah istilah pepera dijalankan dengan perwakilan 1026 orang saja. Alasan utama penyelenggaraan PEPERA dengan metode wakil adalah dikarenakan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kacamamata ekonomi dan politik yang saya gunakan dalam tulisan ini membenarkan bahwa pemaksaan modal inilah yang menjadikan segalanya cacat demi kapitalisme

Maka solusi untuk menyelesaikan masalah Papua adalah, harus dikembalikan ke tangan rakyat Papua sendiri, menentukan memilih ikut indonesia atau Papua = Referendum. Tidak lagi berbicara soal Aturan pemerintah Kolonial Indonesia yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan rakyat Papua, karena ini masih mengingatkan sejarah Pencaplokan Papua.

Comments